Waspada
Waspada » Benur
Budaya

Benur

Hebatnya Anies

KORUPSI lagi. Suap lagi. Seperti orang makan obat, perilaku “rasuah” entah kenapa tak pernah bisa dihentikan di negeri ini. Tahun demi tahun terus berulang. Setelah mega korupsi BLBI, disusul mega korupsi Bank Century, dilanjutkan mega korupsi e-KTP, kini terjadi lagi mega korupsi Benur alias bibit Lobster.

Tidak tanggung-tanggung, kali ini yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. KPK menengarai Edhy Prabowo  menerima suap Rp 3,4 miliar dan 1.000 Dollar AS (Rp 1,4 miliar) terkait izin ekspor untuk benih Lobster alias Benur itu.

Edhy bahkan langsung ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama 7 orang lainnya. Pak menteri didakwa sebagai penerima suap dan disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedang pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Duh, entahlah mengapa sejak 1998 korupsi menjadi buah reformasi yang paling subur di negeri ini. Padahal sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia umurnya sudah hampir sama tua dengan usia republik ini.

Lihat saja. Presiden pertama RI, Ir. Soekarno (1945-1966), tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, segera membentuk sejumlah badan dan institusi anti korupsi. Badan ini bahkan tidak saja melibatkan aparat hukum dan keamanan seperti Kejaksaan dan Kepolisian, tapi juga  melibatkan aparat pertahanan negara atau Tentara.

Namun semua operasi pemberantasan korupsi di era orde lama itu tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Praktik korupsi tetap saja terjadi. Ketika rezim berganti, Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno (1966-1998), juga memprioritaskan pemberantasan korupsi khususnya di lingkungan birokrasi.

Presiden Soeharto setidaknya pernah membentuk “Komisi Empat” (1968-1971) yang diketuai Wilopo, politikus tiga zaman yang pernah menjadi Ketua Parlemen (DPR) dan Perdana Menteri tahun 1950-an. Namun hasil temuan “Komisi Empat” ini tidak pernah ditindaklanjuti. Bahkan “Komisi Empat” akhirnya dibubarkan Soeharto setelah tugasnya dianggap selesai, sedangkan  praktik korupsi terus berjalan.

Pakar ilmu politik Australia, Harold Crouch dalam bukunya “Militer dan Politik di Indonesia” (1986), bahkan menyebut korupsi pada masa pemerintahan orde baru sudah sangat mewabah. Praktik korupsi merambah ke berbagai bidang kehidupan. Melibatkan pribadi maupun institusi sipil, militer dan dunia usaha.

Tragisnya, setelah orde baru tumbang dan orde reformasi muncul, praktik korupsi di Indonesia tetap saja terjadi. Setiap berita tentang korupsi, pun langsung viral karena dilakukan secara berjamaah oleh para elit negara baik di eksekutif maupun legislatif yang “berselingkuh” dengan pihak swasta.

Kasus suap Benur ini semakin menegaskan bahwa korupsi di era reformasi terjadi di hampir semua sektor kehidupan. Rezim reformasi yang katanya lahir untuk menumbangkan rezim orde baru yang korup, justru praktik korupsi semakin terang benderang.

Oleh karena itu, tak usah marah kalau muncul anggapan dan sinisme rakyat bahwa reformasi tak membawa perubahan penting apapun bagi perbaikan bangsa dan negara ini. Bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk di era reformasi, tak memberi efek jera apapun bagi perilaku korupsi. Faktanya praktik korupsi, dengan segala macam modusnya, terus saja terjadi.

Sinisme di atas muncul karena upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan sesuai harapan meski perangkat Undang-Undang dan aturan hukum yang menopang konerja KPK sudah demikian banyak dibuat.

Maka, penangkapan Menteri Edhy Prabowo sekaligus menegaskan bahwa korupsi tidak boleh lagi dipandang sekedar tindakan kriminal yang merugikan keuangan negara, tapi harus dijadikan sebagai tindakan pengkhianatan kepada bangsa dan negara.

Sekarang tinggal kita menunggu apa ending dari kasus rasuah bibit lobster ini. Apakah akan sama dengan megakorupsi BLBI, Bank Century atau e-KTP? Jika itu yang terjadi, sepertinya rezim reformasi inipun sudah saatnya harus direformasi. Sungguh! (*)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2