MENJADI pemimpin itu tidak gampang. Tak cukup cuma punya modal kemampuan memimpin.
Pemimpin harus juga paham ilmu psikologi, punya bekal ilmu komunikasi yang baik dan harus punya kepekaan sosial. Tanpa itu, jabatan sebagai pemimpin akan menjadi “garang” dan kepemimpinan yang dijalankan cenderung menjadi otoriter.
Tak ada pemimpin – dalam jabatan apapun – yang mampu bertahan jika hanya mengandalkan kemampuan leadership. Kemampuan memimpin bisa dibentuk dan dilatih. Tapi memahami jiwa, hati dan realitas sosial harus dipelajari. Ada terlalu banyak contoh tentang kegagalan seseorang ketika jadi pemimpin di negeri ini.
Menjadi pemimpin adalah mengayomi. Memberi contoh dan keteladanan. Pemimpin bukan semata tukang beri perintah. Bukan cuma bisa mengarahkan jari telunjuk ke sana-kemari atau jari-jari tangannya malah untuk menjewer telinga rakyat. Pemimpin mestinya adalah pelindung untuk orang-orang yang dipimpinnya.
Dalam suasana damai, senjata terbaik seorang pemimpin adalah cinta dan kasih sayang. Dalam perang, pemimpin yang baik adalah yang cakap memimpin pasukan di garis depan. Yang berani dan tegas dalam bertindak. Yang keras dalam menerapkan disiplin.
Jadi, adalah keliru dan sangat tidak berakhlak bila yang terjadi justru sebaliknya. Di suasana damai, seorang pemimpin harus siap berdamai dengan keadaan. Bukan malah memaksa keadaan yang harus sesuai dengan keinginannya.
Saya tak tau apa yang sesungguhnya sedang menimpa negeri ini terkait akhlak para pemimpin sekarang. Kepemimpinan nyaris dijalankan tanpa cinta dan kasih sayang. Rakyat yang dipimpin terus menerus dibuat pontang-panting dengan macam-macam kebijakan. Setiap saat rakyat pun harus mengelus dada karena geregetan. Berbagai persoalan muncul dalam kehidupan berbangsa seolah tak ada habisnya.
Secara substansial situasi ini lebih disebabkan oleh rusaknya akhlak kebangsaan kita. Bahwa Pancasila sebagai fundamen dasar berbangsa dan bernegara seringkali diabaikan, bahkan oleh mereka yang mengaku paling Pancasilais. Kalau mau jujur, saat ini nilai-nilai Pancasila itu bahkan sudah hilang dari perilaku keseharian kita, bahkan di kalangan elit pemimpin.
Sebagai contoh, sudah terang benderang hukum dan perundang-undangan negara melarang, bahkan nilai-nilai agama mengharamkan, tapi korupsi, kolusi, nepotisme terus juga dilakukan.
Di televisi kita bahkan tak tabu lagi menyaksikan bagaimana para elit negeri, termasuk yang mengaku anggota parlemen atau pejabat eksekutif maupun yudikatif, hidup dalam akhlak yang tak selaras dengan Pancasila.
Tak hanya dalam bicara, seringkali dalam perilaku pun mereka berlomba-lomba hidup dalam kepura-puraan sehingga terkesan pri kemanusiaan dan keadilan sosial yang termaktub di dalam Pancasila berhenti hanya sebatas kata-kata.
Keadaan ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam 15 abad lalu dalam sebuah hadistnya; “Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu yaitu penyakit sombong, kufur nikmat dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Mereka berlomba mengumpulkan harta dan bermegah-megahan dengan harta. Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia, saling bermusuhan dan saling iri, dengki, dan dendam sehingga mereka melakukan kezaliman (melampaui batas). (Al Hadist/ HR Al Hakim).
Sejatinya akhlak identik dengan moral, tatakrama, budi pekerti, adab, susila, etika, sopan santun. Dan kesemuanya itu terhubung dengan tingkah laku manusia. Akhlak adalah manifestasi dari responsibilitas dan kolaborasi akal, rohani (hati) dan jasmani manusia terhadap berbagai peristiwa.
Islam mengajarkan akhlak yang paling sempurna adalah akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam. Akhlak beliau adalah Al Qur`anul Karim. Karena itulah Muhammad Rasulullah menjadi “Uswatun Hasanah”, teladan paling baik bagi semua umat manusia sebagaimana Firman Allah SWT; “Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS Al Qalam: 4).
Tapi berapa banyak orang yang mengaku beragama Islam, termasuk para pejabat di negeri ini, yang mengikuti akhlak Nabi?
Akhlak hadir bukan sekedar untuk menjadi jargon, statemen dan “lips service”. Akhlak adalah tingkah laku dan bukan hasil pengamatan. Akhlak adalah tindakan bukan tulisan. Akhlak adalah pengamalan bukan ucapan. Akhlak itu cerminan hati dan bukan hasil diskusi. Akhlak adalah amaliyah bukan ilmiyah. Akhlak itu aplikatif bukan teoritik.
Karena itu, jika ada pemimpin, pejabat di satu daerah yang mengharapkan rakyat yang dipimpinnya berakhlak, namun dia sendiri tidak bertingkah laku sesuai dengan akhlak Islam, maka di dalam terminologi Islam orang tersebut dinyatakan sebagai munafik!
Perwujudan akhlak tidak bisa dipalsukan, dimanipulasi, dijadikan sekedar simbol. Akhlak tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Apalagi oleh jabatan. Itulah sebabnya akhlak rakyat jelata seringkali lebih baik dari akhlak penguasa. Sungguh! (*)
