BPJS  Kesehatan Sosialisasi Di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon

PARAPAT (Waspada) : Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan melakukan sosialisasi terkait kemudahan pelayanan dengan sistem rujukan online Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). 

BPJS  Kesehatan Sosialisasi Di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon
Sosialisasi BPJS Kesehatan di Kantor Camat Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun, Senin (26/8). Waspada/Ramsiana Gultom

Kegiatan sosialisasi tersebut digelar di ruang rapat Harungguan kantor Kecamatan Girsang Sipangan Bolon (Girsip), Kab. Simalungun, yang dihadiri Sekretaris Kecamatan Ferry Risdonny Sinaga SH, para Lurah, Pangulu, Kepling dan para Gamot, Senin(26/8) sekira jam 11.00 WIB. 

Selaku nara sumber BPJS, Iskandar Lubis menyampaikan, inovasi terbaru BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi peserta JKN-KIS dengan sistem rujukan online. 

"Sistem rujukan online JKN -KIS adalah digitalisasi proses rujukan berjenjang untuk memudahkan dan pasti dalam memperoleh layanan di rumah sakit, sistem ini disesuaikan dengan kompetensi, jarak dan kapasitas rumah sakit tujuan rujukan berdasarkan kebutuhan medis pasien. Peserta juga tidak perlu khawatir bila mana kehilangan surat rujukan karena sudah terekam otomatis di rumah sakit,  dan cukup menunjukan kartu JKN-KIS digital," ujarnya.

Dikatakanya, syarat pengurusan peserta Mandiri cukup melampirkan foto copy Kartu Keluarga(KK), foto copy KTP di atas usia 17 Tahun dan foto copy buku rekening tabungan yakni Bank BNI, Mandiri, BRI dan BCA. 

"Untuk iuran kelas I hanya Rp 80 ribu per-jiwa perbulannya, kelas II Rp 51 ribu per-jiwa perbulannya, dan untuk kelas III Rp 25.500 ribu per-jiwa per bulannya, di mana peserta JKN -KIS diwajibkan bayar iuran tanggal 10 setiap bulannya," jelas Iskandar. 

Camat Girsip, Eva Suryati Ulyarta Tambunan mengatakan, langkah awal dilakukan meminta data peserta dari pihak  BPJS, sehingga diketahui jumlah masyarakat yang masuk peserta BPJS Kesehatan. 

"Harapan kita, pelayanan BPJS lebih baik lagi, sehingga masyarakat tidak mesti ditawari lagi masuk peserta dan cukup hanya sosialisasi. Dan ke depan, kita akan arahkan Pangulu dan Lurah untuk mendata masyarakat, begitu juga Kepling supaya mendata masyarakat yang belum masuk BPJS Kesehatan. Sebagai Pemerintah kita akan tetap mendukung program BPJS, karena ini program dari Bapak Presiden Jokowi," pungkas Eva, sembari menghimbau masyarakat agar tetap membayar iuran BPJS tepat waktu. (crg)