BPJS Ketenagakerjaan Akan Beralih Nama BPJAMSOSTEK

LANGSA (Waspada): Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Langsa, Awalul Rizal, Jumat (8/11) menyatakan, akhir tahun 2019 ini, call name (penyebutan nama) BPJS Ketenagakerjaan menjadi BPJAMSOSTEK akan diresmikan. Saat ini kita sedang meninggu surat edaran dari pusat.

BPJS Ketenagakerjaan Akan Beralih Nama BPJAMSOSTEK
KEPALA BPJS Ketenagakerjaan Cabang Langsa, Awalul Rizal foto bersama saat Evaluasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Kota Langsa dan Sosialisasi Qanun No. 5 Tahun 2019 Kota Langsa di Aula Wali Kota Langsa, Jumat (8/11). Waspada/dede

Hal itu diutarakan Awalul Rizal saat Evaluasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Kota Langsa dan Sosialisasi Qanun No. 5 Tahun 2019 Kota Langsa di Aula Wali Kota Langsa.

Sambungnya, alasan perlunya perubahan nama BPJS Ketenagakerjaan menjadi BPJAMSOSTEK dilatarbelakangi karena persepsi masyarakat yang lebih mengenal penyebutan BPJS yang selalu diidentikan dengan BPJS Kesehatan.

"Padahal BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dua lembaga yang berbeda dan mengurusi dua hal berbeda pula," sebutnya.

Jadi tak heran, jelas Awalul Rizal, bila dalam beberapa kasus, banyak orang yang salah kaprah menyebut dan mencampuradukan dan menyamakan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

Penggantian call name (penyebutan nama) BPJS Ketenagakerjaan menjadi BPJAMSOSTEK diharapkan dapat membuat pembedaan dalam mempersepsikan BPJS yang mengurus sektor ketenagakerjaan dengan BPJS yang mengurus sektor kesehatan masyarakat. Sehingga tidak lagi terjadi salah kaprah penyebutan BPJS Ketenagakerjaan yang disamakan dengan BPJS Kesehatan.

Sementara Asisten I Pemerintahan Pemko Langsa, Suriyatno dalam kesempatan itu mengatakan, qanun perlindungan bagi para pekerja di sektor formal dan non formal dibuat agar masyarakat bisa dengan tenang ketika sedang perjalan ke tempat bekerja dan sedang bekerja.

"Dengan lahirnya Qanun No. 5 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga bantuan daerah, aparatur pemerintahan gampong, pelaku usaha, pekerja sektor jasa konstruksi, pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah di Kota Langsa ini, kita mengharapkan agar masyarakat lebih tenang ketika melakukan aktifitas pekerjaan atau usaha bisnisnya," pungkasnya. (m43)