MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Demokrat, Fajri Akbar, menegaskan komitmennya untuk mengawal secara langsung distribusi air bersih di wilayah Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kota Medan, menyusul keluhan warga soal sulitnya akses air bersih selama hampir dua bulan terakhir.
Dalam keterangannya, Fajri mengaku awalnya tidak mengetahui secara utuh persoalan yang dihadapi warga di kawasan tersebut. Informasi baru ia terima pada 21 April 2025, setelah sebelumnya sempat berkomunikasi dengan salah satu tokoh masyarakat setempat, Asri Nasution, melalui video call. Masyarakat menyampaikan bahwa selama ini mereka hanya mengandalkan sumur bor yang kini tidak berfungsi karena kerusakan mesin pompa.
“Saya tidak ingin dikira memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan politik. Tapi karena masyarakat sudah menanti dan tahu bahwa saya wakil rakyat dari dapil ini, saya putuskan untuk hadir,” ujar Fajri di sela peninjauan di Lingkungan 13, Kelurahan TSM II, Kecamatan Medan Denai, Kamis (24/4/2025).
Setibanya di lokasi, Fajri melihat langsung kondisi sumur bor yang rusak dan menerima langsung permintaan warga untuk membantu penyediaan air bersih. Ia kemudian menghubungi langsung Plt Dirut PDAM Tirtanadi, Erwin Putra, dan meminta solusi segera.
“Alhamdulillah, respon dari Dirut sangat baik. Beliau bersedia hadir ke lokasi dan menindaklanjuti keluhan warga. Malam itu juga dilakukan pembongkaran jaringan pipa sampai pukul 9 malam, dan jam 10 air mulai mengalir,” ungkap Fajri.
Dari total 550 rumah, sekitar 100 rumah telah menerima aliran air bersih. Sisanya masih menunggu penyelesaian teknis instalasi. Fajri menegaskan bahwa ia akan terus mengawal sampai seluruh warga menerima pasokan air secara merata.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam proses distribusi air oleh PDAM nantinya, setiap rumah akan dipasangi meteran air, sementara biaya instalasi dan sambungan akan disesuaikan dan dikomunikasikan dengan warga.
“Intinya, jangan sampai ada warga yang tidak mendapat aliran air bersih. Kami ingin pastikan semua rumah terlayani,” tutup Fajri.
Tak hanya di tingkat provinsi, persoalan krisis air bersih yang dialami masyarakat, juga mendapat sorotan serius dari Anggota DPR RI Komisi V, Lokot Nasution. Ia menegaskan, isu ini bukan semata-mata menjadi keluhan warga, melainkan sudah masuk dalam agenda prioritas nasional yang harus segera ditangani.
“Ini bukan cuma persoalan warga. Persoalan ini sudah jadi bagian dari Asta Cita-nya Presiden RI Prabowo, yang salah satunya soal ketersediaan air bersih,” ujar Lokot, usai melakukan peninjauan bersama tim.
Lokot juga menyampaikan, pihaknya di Komisi V DPR RI sudah bersinergi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah Sumatera Utara. Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan solusi terhadap permasalahan ini.
“Sudah kami minta agar semua yang berkaitan dengan masalah ini bisa dieksekusi secepatnya. Ini demi warga yang terdampak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lokot menyampaikan pesan penting kepada masyarakat dan pemerintah terkait pentingnya tata kelola air yang lebih baik.
“Negara kita ini dua pertiganya air. Kalau sampai masih ada masyarakat yang tidak mendapat akses air bersih, berarti ada yang salah dalam tata kelola air kita. Ini bukan hal yang bisa ditunda lagi,” tegasnya.
Lokot berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini, agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar seperti air bersih.
Di sisi lain, Fajri juga menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menyikapi persoalan krisis air bersih yang masih melanda sejumlah kawasan, khususnya di wilayah Lingkungan 13, TSM-2, Kecamatan Medan Denai.
“Negara tetap harus hadir, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujarnya saat meninjau kondisi lapangan.
Ia menyampaikan, keterlibatannya dalam penanganan krisis ini tidak lepas dari peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari elemen masyarakat serta mitra kerja pemerintah provinsi.
“Apa yang saya lakukan ini juga diketahui dan menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumut. Jadi bukan inisiatif pribadi, tapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial,” katanya.
Fajri menjelaskan, saat ini masyarakat masih menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih, bahkan sejak bulan Ramadan lalu. Berbagai upaya swadaya telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil yang maksimal.
“Selama Ramadan, warga tidak mendapat air bersih. Masyarakat sudah berinisiatif sendiri memperbaiki jalur distribusi, tapi tetap tidak berhasil,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah Wali Kota Medan yang telah turun langsung meninjau lokasi merupakan bentuk kepedulian pemerintah yang sangat diapresiasi. Namun, dia berharap ada solusi yang lebih konkret dan cepat.
“Saya akan terus pantau dan tanyakan langsung kepada masyarakat, apakah semua sudah teraliri air atau belum. Jika masih ada kendala, kami akan koordinasikan lagi dengan pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera tuntas,” ucap Asri.
Ia pun menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan aspirasi warga dan memperjuangkan hak masyarakat atas kebutuhan dasar seperti air bersih.
“Kalau bicara wilayah, saya fokus di sekitar Medan Denai. Tapi secara luas, ini jadi tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat Sumut,” tutupnya.
Sementara itu, Tokoh masyarakat Medan Denai, Asri Nasution, menekankan bahwa hak masyarakat atas air bersih tidak boleh diabaikan. Menurutnya, air bersih adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara.
Dalam kesempatan itu, Asri juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak Tirtanadi sempat menyuplai air bersih menggunakan mobil tangki—dua tangki per hari. Namun suplai tersebut tidak konsisten dan tidak mencukupi kebutuhan warga.
“Itu pun hanya dilakukan selama seminggu. Kadang-kadang satu kali sehari saja, bahkan sering terlambat. Ini jelas tidak cukup,” ujarnya.
Dia pun juga mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat, Fajri Akbar dan anggota Komisi V DPR RI, Lokot Nasution yang turut andil dalam mengatasi persoalan yang dialami warga.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada DPRD kota, provinsi dan DPR RI terkait sinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Sumut dan Walikota Medan,” tutupnya.(cbud)
