MEDAN (Waspada): Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi (foto) mendukung rencana pergeseran anggaran Rp 350 miliar ke Nias. Hal membuktikan Gubsu Bobby Afif Nasution komit membangun kepulauan itu agar setara dengan kabupaten/kota di provinsi ini.
“Kita dukung pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari APBD agar Nias setara dengan kabupaten/kota di Sumut, namun di lain pihak harus direncanakan dengan matang,” kata Salman di Medan, Selasa (8/4).
Politisi PKS ini merespon langkah Gubsu Bobby Nasution ketika berkunjung ke Nias, beberapa waktu lalu bahwa Pemprovsu akan melakukan perbaikan jalan rusak di sana, dengan pergeseran anggaran sebesar Rp 350 miliar, sehingga jalan rusak tersebut segera dikerjakan tahun ini.
Menyikapi hal itu, Salman mendukung pergeseran anggaran tersebut, terlebih setelah kepala daerah saat bertemu dengan Presiden Prabowo pada kegiatan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang, belum lama ini.
Mereka dibekali dengan arahan dan instruksi presiden yang memungkinkan mereka membangun daerahnya masing-masing dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan perlu segera diperbaiki di Nias, Salman menyebutkan rencana itu harus dimatangkan dengan baik, mengingat pemerintah telah menggencarkan program efisiensi anggaran.
“Ini dimaksudkan agar kabupaten/kota me-reschedule kembali anggaran yang perlu diprioritaskan sesuai kebutuhan, dan ini juga harus mendapat persetujuan DPRD Sumut,” sebutnya.
Menjawab wartawan, apakah Nias perlu mendapat prioritas, Salman menyebutkan, hal itu sangat layak, karena selama ini kawasan tersebut jauh tertinggal dibanding kabupaten/kota di Sumut.
Salman yang pernah berkunjung ke Nias mengaku prihatin karena alokasi anggaran pembangunan khususnya infrastruktur di sana minim, sehingga beberapa proyek besar sering terkendala.
Karenanya, pergeseran anggaran dengan cara penyesuaian rencana keuangan yang dilakukan karena adanya kondisi tertentu itu sah-sah saja dilakukan oleh Gubsu.
“Ini bukan masalah force majeure, tetapi memang harus ada percepatan pembangunan di sana karena kepulauan itu sudah sangat tertinggal,” ujarnya.
Selain itu, dengan pergeseran itu, Nias akan merasakan kehadiran pemerintah Provinsi Sumut di sana, dan ini juga harus diikuti pemerintah pusat, karena ini tanggung jawab bersama. (cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
