MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) diminta untuk memperbanyak Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di setiap kecamatan di Kota Medan.
Sebab, ADM yang dirancang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan, menghindari praktik calo dan pungutan liar (pungli) serta mencetak dokumen kependudukan secara cepat, mudah, gratis, dan berstandar sama.
“Pak Kadis, kalau bisa mesin ADM itu ditambah lagi. Tujuannya adalah biar pada saat digunakan masyarakat tidak mengantri terlalu panjang,” ujar Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan, Muslim Harahap, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kadisdukcapil Baginda P. Siregar, Selasa (11/2).
Disebutkan Muslim, pihaknya menerima banyaknya pengaduan warga terkait pelayanan administrasi dalam pengurusan KTP elektronik (e-KTP), karena blangko e-KTP kosong/habis.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami (Komisi 1) bisa mengetahui apa yang terjadi sehingga kekosongan blangko KTP,” sebutnya.
Soal sistem penerapan sistem online, Muslim juga, mempertanyakan kesiapan SDM aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan. “Memang program itu bagus, tapi sejauhmana kesiapan SDM-nya. Jangan nanti aparatur di kecamatan tidak tahu dan tidak faham apa itu aplikasi Sibisa,” katanya.
Menjawab usulan dan pertanyaan itu, Baginda Siregar pun bilang kosongnya blangko untuk e-KTP karena memang pengadaannya disediakan oleh pusat.
Sementara untuk dokumen administrasi lainnya, semua kecamatan sudah dapat mencetak sendiri, kecuali e-KTP, karena hanya beberapa kecamatan saja yang sudah memiliki mesin ADM.
“Begitu kami akan coba mengusulkannya ke pusat,” katanya.
Tidak hanya itu, Baginda Siregar juga menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga sudah bekerja sama dengan beberapa pihak dalam penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dapat digunakan untuk ke museum, kolam renang, dan Gramedia yang bisa mendapatkan potongan harga/tiket masuk jika menunjukkan KIA.
Waspada
Baginda juga meminta masyarakag untuk meqaspadai modus penipuan pengisian IKD yang mencatut nama Disdukcapil. Karena pihaknya tidak pernah menghubungi masyarakat untuk mengisi data kependudukan secara digital.
“Si penelepon mengaku-ngaku dari Disdukcapil. Terkadang mencatut nama saya selaku Kadis, nama Kabid atau nama oknum di Disdukcapil. Si penelepon meminta masyarakat untuk mengisi IKD melalui google form yang disampaikan. Begitu kita mengisi google form itu, maka data kita sudah masuk dan akan habis semua tabungan kita,” jelasnya.
Baginda mengaku, sudah ada korban dari modus penipuan seperti itu. “Ada korbannya datang ke kantor kita mempertanyakan hal itu. Dia mengaku kehilangan uang Rp37 juta dari tabungan akibat mengisi google form IKD itu,” tuturnya. (h01)
Teks
RDP Komisi 1 DPRD Kota Medan bersama Kadisdukcapil Kota Medan, Selasa (11/2). Waspada/Yuni Naibaho
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
