MEDAN (Waspada): Saat ini kondisi dunia konstruksi di Sumatera Utara (Sumut) seperti mengalami ‘kekosongan kekuasaan’. Hal itu disampaikan Pemerhati Kontruksi Sumut, Erickson Lumbang Tobing pada saat melakukan diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Bidang Pekerjaan Umum dan Infrastruktur dan Gapeksindo Sumut, bersama Jurnalis, di Kantor Gapeksindo Sumut, pada Jumat (23/8) malam.
Erickson Lumbang Tobing menggambarkan kalau sebelumnya ada Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) yang memegang kekuasaan yang membuat kebijakan seragam atau ada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang jika membuat sebuah kebijakan maka akan semua mengikuti dan seragam.
“Misalnya LPJK atau GAPENSI mengatakan kebijakan A maka semua akan mengikuti regulasinya, tapi kalau sekarang tidak ada. Tanda-tandanya apa? Kita lihat saja terjadinya kasus proyek jalan multiyears 2,7 T. Kalau di sini ada Wali amanahnya, ada yang marah, protes dan ada tidak setuju. Tapi faktanya kasus itu berjalan lurus-lurus saja bahkan sampai hari ini adanya kasus multiyears 2,7 T itu seperti tidak menganggap para pengusaha konstruksi, artinya inilah telah terjadi kekosongan kekuasaan sehingga terkesan liar,’ tegasnya
Ia juga menyoroti, kasus-kasus konstruksi lainnya sepeeti di Kota Medan yang kasus lampu pocong lenyap begitu saja, dan pembangunan venue PON XXI Aceh- Sumut 2024 yang dinilai akan selesai tapi tidak memiliki standardisasi.
“Pembangunan venue PON itu kita katakan akan selesai tapi dengan standardisasi mereka tapi kalau kita dari dunia konstruksi yang namanya selesai itu ada patoknya ada standardisasinya. Begitu juga dengan proyek pembangunan lampu pocong, underpass, overpass, lapangan Merdeka dan lapangan Teladan yang juga sampai saat ini tidak tau nasibnya begitu juga dengan Islamic Center,” ungkapnya lagi.
Diskusi itu dihadiri Wakil Ketua Kadin Sumut Bidang Pekerjaan Umum dan Infrastruktur Syamsuddin Waruwu didampingi TM Pardede, dan Junjungan Pasaribu, Sekretaris Umum (Sekum) Gapeksindo Sumut, Josua Fereira Pangaribuan, dan pengurus Gapeksindo Sumut lainnya
Wakil Ketua Kadin Sumut Bidang Pekerjaan Umum dan Infrastruktur Syamsuddin Waruwu, dalam kesempatan menjelaskan pihaknya, paham kondisi infrastruktur di Sumut yang memperhatikan, termasuk pembangunan venue-venue PON 2024 di wilayah Sumut.
“Kita sudah paham kondisi di Sumatera Utara, khususnya di bidang konstruksi. Bagaimana nasib Rp 2,7 triliun itu?. Ada bilang mangkrak, ada bilang tidak dilanjutkan dan ada bilang diputus kontraknya,” sebut pria yang akrab disapa dengan Ucok Kardon.
Ucok Kardon juga menyoroti kondisi pembangunan infrastruktur di Kota Medan di era Walikota Medan, Bobby Nasution, yang dinilai amburadul.
“Lampu pocong sudah selesai 85 persen, itu pekerjaan dibilang total lost. Kalau itu, tidak ada dikenal total lost di kontraktor. Kalau itu, terjadi akan terulang nanti dibilang total lost,” sebut Ucok Kardon.
Dipenghujung diskusi itu, para pengggiat di dunia konstruksi itu berharap ada perubahan di dunia konstruksi di Sumatera Utara. (cbud)
