MEDAN (Waspada): Komisi IV DPRD Kota Medan menyoroti kinerja seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, khususnya UPT Medan Polonia yanh dinilai lambat dalam merespon keluhan masyarakat.
“Keluhan masyarakat terkait buruknya infrastruktur, khususnya jalan dan drainase, terus mengalir tanpa respons yang memadai. Akibatnya, warga terpaksa hidup dalam kondisi yang semakin memprihatinkan, terutama saat hujan turun yang menyebabkan banjir dan kerusakan lingkungan semakin parah,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, Rabu (5/2).
Menurutnya, berbagai aduan masyarakat telah disampaikan berkali-kali, namun tanggapan yang diberikan selalu lambat atau bahkan diabaikan.
“Saya minta Kepala Dinas SDABMBK meletakkan Kepala UPT-UPT yang betul-betul siap menerima aduan masyarakat. Mereka harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk merespons keluhan warga, bukan malah diam tanpa tindakan,” katanya.
Salahsatu permasalahan yang paling mencolok adalah perbaikan jalan di kawasan Medan Sunggal. Warga sudah menunggu selama lebih dari satu setengah tahun, namun hingga kini tidak ada perbaikan yang dilakukan. Setiap kali hujan turun, jalanan berubah menjadi kubangan air, sementara pemerintah tetap diam seolah tidak peduli dengan penderitaan masyarakat.
“Jalan di Medan Sunggal sudah rusak parah. Setiap hujan, langsung banjir. Peta lokasi dan foto-fotonya sudah diserahkan, tapi tetap saja tidak ada tindakan dari UPT SDABMBK. Ini bukti bahwa mereka tidak bekerja dengan baik,” katanya.
Tak hanya Medan Sunggal, kondisi saluran air di Jalan T. Cik Ditiro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia juga sangat mengkhawatirkan. Bronjong yang seharusnya menjaga jalur parit agar tidak ambruk malah dibiarkan roboh. Akibatnya, air dari parit meluap ke rumah warga, menyebabkan banjir yang merugikan mereka setiap kali hujan turun.
“Saluran air yang rusak ini sudah lama dilaporkan. Warga sudah meminta perbaikan, tapi tetap tidak direspons. Ini membuktikan betapa buruknya koordinasi di UPT SDABMBK Medan Polonia,” lanjut Rommy.
Ia juga menyoroti penundaan perbaikan infrastruktur alasan pengalihan anggaran sehingga mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Kalau anggaran dialihkan, harus ada solusi lain. Jangan sampai warga terus menjadi korban tanpa ada kejelasan kapan perbaikan dilakukan. Pemerintah tidak boleh lepas tangan!” tambahnya.
Semakin banyaknya sorotan terhadap kinerja UPT SDABMBK Medan Polonia, diharapkan pemerintah segera berbenah dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lebih cepat.
“Jika keluhan itu tidak lagi ditanggapi, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin runtuh,” imbuhnya. (h01)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
