Bahasan Amandemen Libatkan Akademisi dan Pakar Hukum

  JAKARTA (Waspada): Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengingatkan MPR RI, kajian amandemen terhadap UUD 45 bukan semata-mata diserahkan kepada para anggota MPR RI. Para anggota Majelis itu kata Emrus tidak bisa lepas dari remotnya fraksi-fraksi yang sesuai dengan kepentingannya.  "Untuk tujuan bangsa dan negara,  bukan tujuan pragmatis dari pada teman-teman politis yang ada di MPR, bentuk tim. Tetapi yang membentuk itu jangan MPR  juga,  jangan DPR  juga karena bisa cawe-cawe nanti,"ungkap Emrus Sihombing dalam diskusi empat pilar MPR RI "Menakar Peluang Amandemen Konstitusi?" bersama Wakil Ketua Fraksi PPP MPR RI Syaifullah Tamliha, anggota Fraksi Partai Gerindra MPR RI Fadli Zon dan Ketua Fraksi Partai Golkar Idris Laena di Jakarta Senin (2/12).

Bahasan Amandemen Libatkan Akademisi dan Pakar Hukum

 Emrus membenarkan tidak ada yang tidak bisa diubah apapun itu,  kecuali iman atau kitab suci. Produk manusia, apapun itu, konstitusi, ideologi,   secara akademik  bisa berubah, bergeser, semuanya tergantung dinamika politik dari suatu negara.
    "Saya berpendapat, kalaupun kita melakukan amandemen UUD '45,  ada yang sangat urgent  yang dilakukan,  tidak semata-mata kita serahkan kepada teman-teman yang ada di MPR sana,"ujarnya.
   Kenapa begitu? 
pasti mereka masing-masing membuat perspektif sendiri. "Akan terjadi kepentingan-kepentingan politik mewarnai, sehingga tak heran konstitusi kita nanti bisa diubah lagi,"ungkapnya.
    Emrus menawarkan solusi, kenapa tidak diberikan kepada akademisi,  pakar-pakar hukum yang ada di Indonesia. Misalnya ada 1000 mendaftar sesuai dengan kriteria yang diberikan itu, kemudian nanti dari situ di undi.  Jangan ada intervensi dari kekuatan politik apa pun. "Nanti hasil kajian  mereka ini dilihat,  pasal mana atau bagaimana amandemen itu,  sehingga bisa kita lihat,  UUD 45 yang sekarang,  baru yang ditawarkan para akademisi, lalu  apa yang diperdebatkan di MPR nanti. Dengan demikian bisa kita lihat nanti teman-teman di MPR, punya agenda agenda tertentu, untuk kepentingan tertentu,
sehingga publik bisa melihat sejauh mana kepentingan daripada amandemen.
   "Amandemen produk kita bersama,  mari kita berwacana,  mari kita berpendapat , media  punya pandangan , masyarakat punya pandangan,  MPR harus mendengar sehingga secara akademik terlihat, di mana yang bisa dimainkan oleh para politisi. Kalaupun memang keputusan terakhir itu dengan politik,  tetapi sumbernya harus ada juga yang diberikan oleh para akademisi.
     Emrus menceritakan pengalamannya ketika mengambil tesis Doktor-nya di DPR.  Ketika mereka  sidang tertutup beda dengan sidang terbuka. Ketika sidang tertutup,  TAP MPR  atau katakanlah konstitusi itu ada sidang tertutup, itu bisa terselip kata-kata yang punya agenda-agenda tertentu. Cerdas mereka. Para politisi hebat, luar biasa.
"Mereka adalah pemain panggung sandiwara semua, di panggung depan dan belakang berbeda. Nggak usah heran kalau kita lihat di publik mereka berbeda,"ujar Emrus.
    Menurut pandangan putra Batak itu sebaiknya dilakukan pengkajian akademik, dan apa yang dibahas dibuka ke ruang publik.
   
     Syaifullah Tamliha mengatakan terlalu sulit untuk melakukan amandemen karena perkembangan selama  jadi pimpinan Fraksi PPP di MPR hasilnya jangankan untuk soal jabatan presiden, GBHN saja sampai detik-detik terakhir itu tidak ada kesepakatan.
   "Ada tiga Fraksi yang tidak menghendaki adanya GBHN , perencanaan pembangunan nasional yang  diatur dalam GBHN dan cukup melalui undang-undang dan ada 7 fraksi yang menyatakan melalui ketetapan MPR (TAP),  ini soal perencanaan pembangunan saja.
   Karena kita menghindari voting,   maka tidak ada keputusan apapun kecuali satu keputusan,  7 fraksi  ditambah kelompok DPD menghendaki agar ada GBHN melalui TAP MPR. DPD ini punya kepentingan karena yang 3 fraksi ingin undang-undang , DPD dia tidak merasa terlibat, karena  yang membentuk UU adalah DPR bersama pemerintah dan DPD ketinggalan. Kalau melalu TAP MPR maka DPD dia bisa ikut.
   "Jadi menurut saya amandemen itu sudah terlalu terlalu sulit  untuk dilakukan apalagi hal-hal yang misalnya  pembatasan jabatan presiden yang maaf kami ini kan mantan mantan aktivis 98,  itu kan menghendaki tidak adanya kekuasaan yang berlebihan, terlalu lama tidak ada regenerasi tentu kami sebagai penuntut reformasi  konsisten dengan apa yang kami perjuangkan,"ujar Tamliha.(j07/aya)