Waspada
Waspada » ZAKAT PROFESI, Demi Keadilan
Al-bayan Opini

ZAKAT PROFESI, Demi Keadilan

Oleh : H. Hasan Bakti Nasution

 

Salah satu tema perdebatan kaum tekstualis dan kontekstualis ialah mengenai hukum zakat profesi. Intinya, kaum tekstualis mengatakan tidak wajib, dan kaum kontekstualis mengetakan wajib, layaknya zakat harta (mal) lainnya.

Landasan kaum tekstualis ialah tidak ada satu ayat dan haditspun yang mengatakan kewajiban zakat profesi, karena memang term profesi ini belum dikenal pada zaman Nabi, bahkan sesudahnya. Term ini baru muncul di tahun 1980-an seiring dengan kesadaran umat dalam berzakat.

Namun kalangan tekstualis tidak begitu saja menyerah pada teks, karena teks bisa dimaknai secara konteks. Dalam filsafat bahasa, ada teks ada konteks, ada arti dan ada makna. Arti dan makna memiliki perbedaan. Pemahaman yang menyeluruh terhadap teks haruslah menjadi pegangan pokok.

Cara panang inilah yang digunakan dalam mewajibkan zakat profesi. Zakat profesi ialah sejumlah uang yang dikeluarkan sebagai zakat dari penghasilan suatu bidang profesi, seperti ASN, TNI, POLRI, pengusaha, pengacara, akunting, dan profesi lainnya. Landasan kewajibannya, seperti juga zakat padi, ialah qiyas atau analogi. Padi wajib dizakati (walau tidak ada dalam teks) dianalogikan dengan gandum atau kurna (yang ada dalam teks), karena sama-sama makanan pokok.

Cara analogi ini juga digunakan dalam kewajiban zakat profesi. Kewajiban zakat gandum, tamar dan padi karena ketiganya adalah harta kekayaan yang dihasilkan melalui usaha (profesi), yaitu profesi pertanian, maka profesi lain yang menghasilkan kekayaan juga harus dizakati. Secara empirik matematis, sangat-sangat layak dizakati.

Bayangkan, seorang petani padi, hanya dengan penghasilan 1 ton gabah atau sekitar 653 kg (sekitar Rp. 7.836.000,-) dengan masa kerja 6 bulan sudah wajib mengeluarkan zakat 5 % atau bahkan 10 % jika sawah tadah hujan. Lalu apakah adil seorang pejabat hanya dalam waktu sebulan sudah memiliki penghasilan 50 juta ke atas. Tentu ini tidak sejalan dengan makna zakat sebagai upaya untuk mensucikan jiwa dan harta yang dizakati. Padi yang diperoleh secara murni tanpa tipu daya, masih harus dibersihkan dengan zakat, apatah lagi (bahasa lama), penghasilan dari profesi yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah perbulan.

Sebab itulah, kalangan tekstualis mewajibkan zakat profesi layaknya sebagai sebuah kekayaan yang harus dizakati. Dalam kaitan ini ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu dianalogikan dengan emas dan perdagangan. Jika diakitkan dengan emas yang wajib dizakati jika mencapai 85 gram atau sekitar 85 juta.

Jika dibagi 12 bulan, maka penghasilan 7 juta sudah wajib dikeluarkan zakatnya sebagai zakat profesi, yaitu 2,5 %, atau setara dengan Rp.175.000,- perbulan atau Rp.2.100.000,- pertahun.

Ini tentu masih sedikit jika dibandingkan dengan zakat pertanian, dengan hasil 7,8 juta per enam bulan atau Rp.1.300.000,- perbulan sudah dikeluarkan zakatnya 5 % atau setara dengan Rp.390.000,-
Oleh karena itu, zakat profesi adalah suatu keniscayaan dari sudut keadilan dan missi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan terwujudnya rasa keadilan. (25 Ramadhan 1442 H/7 Mei 2021 M).
-=o0o=-

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2