PARLEMENTARIA: Rekomendasi Terhadap LKPJ APBK Tahun 2020 - Waspada

PARLEMENTARIA: Rekomendasi Terhadap LKPJ APBK Tahun 2020

  • Bagikan
WAKIL Ketua II DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Nur menyerahkan Rekomendasi LKPJ TA 2020 kepada Sekdakab Aceh Tamiang, Asra pada Rapat Paripurna DPRK, Senin (24/5). Waspada/Yusri
WAKIL Ketua II DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Nur menyerahkan Rekomendasi LKPJ TA 2020 kepada Sekdakab Aceh Tamiang, Asra pada Rapat Paripurna DPRK, Senin (24/5). Waspada/Yusri

DEWAN Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang merekomendasikan sejumlah catatan-catatan penting kepada Bupati Aceh Tamiang sesuai dengan hasil pembahasan dan peninjauan lapangan Panitia Khusus DPRK Aceh Tamiang terhadap realisasi APBK Tahun 2020.

Di mana catatan-catatan tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020. Adapun catatan yang disampaikan kepada Bupati Aceh Tamiang ini nantinya dapat dilakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang.

Adapun rekomendasi DPRK Aceh Tamiang terhadap LKPJ Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 antara lain menyebutkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang perlunya pengawasan yang lebih intensif terhadap kegiatan revitalisasi gedung sekolah dan ruang kelas belajar.

Dinas Pertanahan, Bupati Aceh Tamiang segera memproses tanah yang berlokasi di Kampung Tualong Baro, Kecamatan Manyak Payed untuk menentukan status tanah tersebut, apakah tanah milik pemerintah daerah atau tanah milik masyarakat. Kemudian terhadap tapal batas status tanah di Kecamatan Tenggulun, Dewan meminta segera diselesaikan sehingga tidak terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana untuk pengadaan Ribon dan Film untuk cetak KTP agar dianggarkan setiap tahunnya guna mempercepat proses pembuatan KTP sehingga tertib administrasi kependudukan. Kemudian segera meng-update informasi kependudukan warga Aceh Tamiang secara berkelanjutan sehingga informasi kependudukan dapat terinformasi dan terupdate, hal ini dikarenakan biaya perawatan website dan maintenance Kependudukan yang setiap tahun dianggarkan.

Majelis Permusyawaratan Ulama diminta kepada Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang agar membuat imbauan tertulis untuk melarang permainan judi online dan sejenisnya di kabupaten ini.

Untuk Dinas Pendidikan Dayah dalam merencanakan bangunan fisik harus diperhitungkan secara sempurna agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Tamiang, terhadap pengelolaan website di BKPSDM agar dilakukan secara mandiri dan tidak bekerjasama dengan kabupaten lain yang sifatnya merugikan bagi Kabupaten Aceh Tamiang. Terhadap penyederhanaan pejabat struktural benar-benar memperhatikan peraturan yang berlaku sesuai Permen PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar menempatkan ASN yang berkompeten sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Dinas perhubungan, agar kepala Dinas Perhubungan melakukan penataan dan pengawasan terhadap petugas parkir supaya petugas parkir wajib memberikan karcis parkir memberikan yang resmi kepada pemilik kendaraan. Melalui pengujian kendaraan bermotor dengan system smart card, diminta kepada kepala dinas perhubungan agar lebih intensif mensosialisasikan kepada penggunak kendaraan bermotor untuk mengunjungi kendaraannya agar PAD dapat tercapai dengan maksimal.

Terhadap pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILIL) kami melihat masih banyak kurangnya rambu-rambu lalu lintas, maka dari itu kami minta kepada kepala dinas perhubungan untuk memasang rambu-rambu disetiap ruas jalan sehingga masyarakat tertib berlalulintas.

Dinas Koperindag Aceh Tamiang agar bekerja sama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dalam hal melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat bisa memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang digelutinya. Terkait dengan pedagang yang berjualan di lokasi RTH, diminta kepada kepala Dinas Koperindang untuk segera melakukan pemasangan tanda berjualan yang sudah diadakan pengadaannya, supaya pedagang yang di RTH dapat dipindahkan. Terhadap penerima bantuan hibah bersifat khusus yang diberikan kepada kelompok UMKM, kami melihat masih adanya penerima bantuan yang belum tepat sasaran.

Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang, agar dapat memanfaatkan videotron sebagai media informasi terhadap harga sembako dan harga LPG 3KG, bahan pokok serta barang-barang kebutuhan lainya agar masyarakat mendapat informasi.

Dinas Pertanian, terhadap program sumur bor kami minta agar pembagunan sumur bor irigasi air tanah dangkal/dalam di Kampung Teluk Halban seharusnya menggunakan pompanisasi saja bukan sumur bor dalam dikarenakan Kampung Teluk Halban dekat dengan sumber air sungai. Sebaiknya sumur bor dalam dibangun di daerah yang tidak ada atau jauh dari sumber air dan meminta agar bak penampung air sumur bor dalam khususnya di Dusun Paya Tambak, Kampung Teluk Halban yang sudah jebol untuk segera diperbaiki.

Dinas Kelautan Aceh Tamiang, untuk mengelola balai benih air payau (BBAP) dengan intensif supaya meningkat kan hasil benih yang lebih baik, terhadap unit pembenihan rakyat (UPR) kami melihat bahwa banyak unit pembenihan rakyat yang sudah tidak berfungsi, maka dari itu kami minta kepada dinas terkait agar unit pembenihan rakyat yang ada saat ini difungsikan kembali sesuai dengan fungsinya dan diharapkan melalui UPR ini, ekonomi masyarakat bisa meningkat lebih baik apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini. Terhadap pengelolahan balai benih air payau (BBAP) Kecamatan Seruway seharusnya sudah berkembang dan menjadi tempat benih ikan sehingga dapat menyalurkan benih ikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang agar lebih meningkatkan lagi mutu pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bayi baru lahir dan balita di setiap puskesmas, pustu dan poskesdes yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dengan peningkatan sarana prasarana puskesmas, pustu dan poskesdes. Selain itu juga perlu segera dibangunnya rumah sakit ibu dan anak agar tingkat kematian ibu dan anak dapat ditekan semaksimal mungkin.

Kemudian, diminta kepada kepala Dinas Kesehatan agar menginstruksikan kepada seluruh puskesmas yang dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang untuk lebih meningkatkan sistem rujukan online secara terpadu untuk berbagai jenis penyakit terutama lebih menggunakan rujukan bagi para pasien yang akan segera melahirkan serta lebih mengoptimalkan pemanfaatan rumah tunggu
kelahiran.

Terkait tingkat angka stunting pada tahun 2020 ada trend menurun kami minta kepada dinas kesehatan agar lebih giat lagi mengadakan sosialisasi tentang stunting maupun penyakit menular lainnya baik itu melalui media massa maupun media sosial lainnya. Kepada Kepala Dinas Kesehatan kami minta agar pengelolaan limbah cair dan sanitasi di setiap fasilitasi kesehatan terutama pada RSUD dan seluruh puskesmas dalam harus segera ditangani sesuai dengan SOP. Diminta kepada Kepala Dinas Kesehatan agar terus menerus melakukan penanganan Covid-19 secara efektif dan efisien walaupun dengan dana yang minim dan terbatas agar daerah imi terbebas dari pezonaan yang kurang baik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang selakubperangkat daerah yang diberi otoritas untuk menjamin penyelenggaraan urusan perizinan di daerahbharus lebih proaktif meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran dokumen izin yang telah dikeluarkan atas pelaksanaan berbagai kegiatan perizinan tersebut dan yang lebih utama lagi adalah adanya nilai manfaat atas setiap izin yang telah dikeluarkan untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah dan bukan malah menambah orang miskin.

DPMPTSP harus lebih meningkatkan manajemen dan pelaksanaan tugas teknisi serta meningkatkan daya saing penanaman modal sehingga promosi dan kerja sama investasi serta izin usaha dapat tercapai. Meningkatkan iklim investasi serta di perlukan adanya sebuah payung hukum setingkat Qanun yang dilanjutkan dengan Perbup tentang pemberian reward atau penghargaan kepada calon investor yang ingin berinvestasi, memandang perlu ada perbaikan sarana dan prasarana untuk mendukung program yang akan dilaksanakan seperti contohnya gedung yang lebih baik lagi serta peralatan yang memadai.

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang, terkait PKH yang tidak tepat sasaran kami mintak kepada kepala dinas sosial beserta TKSK yang berada di kecamatan dalam wilayah kabupaten Aceh Tamiang untuk segera mengevaluasikan kembali data program PKH yang telah berjalan selama ini serta membuat standarisasi PKH.

Berdasarkan catatan dari Bappenas tanggal 18 Februari 2021 bahwa mencatat masih tingginya kemiskinan di Aceh, maka Dinas Sosial perlu berinovasi untuk mengolah data yang valid dan kami minta kepada Dinas Sosial agar segera memvalidasi data masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Tamiang. Meminta juga kepada Bupati Aceh Tamiang agar menginstruksikan kepada Camat serta perangkat kampung untuk segera menyelesaikan pendataan untuk program tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan SDGS, walaupun dengan dana yang terbatas.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang terkait peralatan bagi pasien yang berada pada ruang ICY maupun yang berada di ruangan rawat inap, seperti halnya ventilator yang rusak di ruangan ICU serta peralatan lainnya, hingga saat ini belum bisa dipergunakan secara maksimal atas kondisi tersebut kami meminta kepada Direktur RSUD Aceh Tamiang lebih memfokuskan anggaran untuk perbaikan peralatan, memodernisasikan peralatan medis secara keseluruhan sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan maksimal.

Kemudian Direktur RSUD Aceh Tamiang agar lebih serius memperhatikan keberadaan tenaga medis yang sudah bekerja keras demi mencapai pelayanan yang maksimal terkait Jasmed yang sampai saat ini masih tertunda pembayarannya untuk segera di bayarkan, Direktur RSUD Aceh Tamiang agar dapat memperbaiki disiplin para tenaga medis yang paling utama adalah para dokter spesialis dan mempedomani Perbup Aceh Tamiang Nomor 81 Tahun 2018 Tentang standart pelayanan minimal dalam melayani masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Potensi PBB Aceh Tamiang yang sangat besar mengalami problem serius ketika para Camat, Datok Penghulu dan aparatur kampung tidak lagi memungut pajak, kami minta kepada BPKD lebih kreatif dan terus menerus berinovatif. Kami meminta Bupati Aceh Tamiang lebih memacu kinerja Camat dan aparatur kampung untuk lebih optimalkan dalam menyukseskan pemungutan pajak dan retribusi, di samping itu besarnya tunggakan pajak juga perlu mendapatkan perhatian serius sehingga piutang pajak bisa kita minimalisir.

Bagian Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tamiang masih kurangnya peralatan yang ada guna mendukung kegiatan, maka direkomendasikan agar peralatan yang ada saat ini lebih dimutahirkan lagi sehingga pelelangan pekerjaan dapat cepat terselesaikan. Kemudian dalam pelelangan tentunya ada perselisihan ataupun sengketa, maka Barhjas perlu perlindungan secara hukum dalam menghadapi sengketa atau perselisihan yang terjadi, sehingga para pegawai dapat dengan nyaman bekerja.

Dinas PUPR Aceh Tamiang harus lebih ketat dalam pengawasan di lapangan terhadap proyek fisik yang sedang dilaksanakan sehingga hasil dari pembangunan tersebut lebih maksimal dan tidak terkesan asal jadi, kemudian Dinas PUPR Aceh Tamiang harus memperjelas pemanfaatan pembangunan parkir di belakang pajak pagi (eks SDN 3 Kualasimpang).

Dinas PMK PPKB Aceh Tamiang, diminta Pemerintah daerah untuk dikaji dan dipelajari perlunya pemisahan SKPK di DPMKPPKB menjadi 2 dinas yaitu dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang di dasari terbitnya peraturan Menteri PPA Nomor 18 Tahun 2018 Tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dan peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu evaluasi kembali mengingat pemisahan SKPK untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing dinas.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tamiang untuk dilakukan pembenahan manajemen dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi yang ada di Aceh Tamiang agar memberikan PAD dari sektor wisata. Kemudian pemerintah daerah harus menyiapkan rencana peraturan daerah (Qanun) rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (RIPDA) menjadi Peraturan Daerah (Qanun) dikarenakan merupakan syarat untuk mendapatkan pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBN mengingat Kabupaten Aceh Tamiang sangat banyak destinasi wisata.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Tamiang diminta Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan sarana kerja dan operasional penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan dalam Kabupaten Aceh Tamiang untuk mendukung objektivitas penyelesaian konflik antara pengusaha, karyawan dan masyarakat. Meminta juga kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan pelatihan harus disertai bantuan alat yang dibutuhkan setelah pelatihan sehingga mereka bisa mandiri menjalankan usaha setelah pelatihan tersebut.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, diminta kepada pemerintah daerah untuk memberi dukungan sarana teknologi, informasi dan komunikasi menuju 1 data Aceh Tamiang. *

  • Bagikan