Waspada
Waspada » PARLEMENTARIA: DPRK Aceh Tamiang Bentuk AKD Baru
Aceh Advertorial Headlines

PARLEMENTARIA: DPRK Aceh Tamiang Bentuk AKD Baru

PIMPINAN DPRK Aceh Tamiang saat memimpin rapat sidang paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
PIMPINAN DPRK Aceh Tamiang saat memimpin rapat sidang paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

SEBANYAK 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang priode 2019-2024 yang dilantik pada September 2019 lalu telah bekerja sesuai fungsi dan kewenangan sebagai anggota Dewan yaitu, fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Konsistensi dalam menjalankan peraturan dan perundangan berlaku kini berlangsung baik di lembaga tersebut, bahkan pada Kamis (19/11) kemarin, melalui rapat paripurna yang di pimpin Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto telah mengesahkan pembentukan atau susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang baru.

Pergantian ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPRK Aceh Tamiang Nomor: 27/2020 tentang perubahan atas keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor: 17/2019 tentang susunan keanggotaan AKD.

Adapun susunan AKD yang baru tersebut meliputi Banmus, Banleg, Banggar, BKD dan Komisi.

Dari data yang diterima Waspada, adapun susunan keanggotaan di Panitia Musyawarah (Panmus) terdiri dari 15 orang anggota Dewan yakni, Suprianto (Ketua merangkap Anggota), Fadlon (Wakil Ketua merangkap Anggota), Muhammad Nur (Wakil Ketua merangkap Anggota), Salbiah, HT Rusli, Miswanto, Syamsul Bahri, Samuri, Rahmad Syafriyal, Rosmalina, Irwan Effendi, Tgk Irsyadul Afkar, Desi Amelia, Siti Zaleha dan Purwati.

Susunan pada Panitia Legislasi terdiri dari 7 anggota dewan yaitu, Rahmad Syafriyal (Ketua), Sarhadi (Wakil Ketua), dan para anggota yakni Juniati, H Syamsul Bahri, Maulizar Zikri, Dedi Suriansyah dan Desi Amelia.

Sementara jabatan dalam Badan Kehormatan Dewan (BKD) di duduki tiga anggota dewan, Dedi Suriansyah (Ketua), Sugiono Sukandar (Wakil Ketua) dan Miswanto (Anggota).

Kemudian komposisi baru di Panitia Anggaran terdiri atas 15 dewan masing-masing, Suprianto, Fadlon dan Muhammad Nur (Ketua dan Wakil Ketua merangkap Anggota), para anggota lainnya yaitu Muhammad Irwan, Fitriadi, Ngatiyem, Saiful Sofyan, Muhammad Nasir, Irwan Effendi, Erawati, Tri Astuti, Tgk Irsyadul Afkar, Jayanti Sari, Muhammad Saman dan Zulfidar.

Adapun empat Komisi yang ada di DPRK Aceh Tamiang, untuk Komisi I dijabat oleh M Irwan (Ketua), Maulizar Zikri (Wakil Ketua), Syamsul Bahri (Sekretaris) dan anggota terdiri dari Sugiono Sukandar, Ngatiyem, Jayanti Sari, dan Zulfidar.

Komisi II, Saiful Sofyan (Ketua), Hj Rosmalina (Wakil Ketua), H Samuri (Sekretaris) dan anggotanya Salbiah, Muhammad Saman, Tgk Irsyadul Afkar.

Komisi III DPRK Aceh Tamiang untuk posisi Ketua dijabat oleh Irwan Effendi, Juniati (Wakil Ketua) Erawati IS (Sekretaris) dan anggota Sarhadi, Rahmad Syafriyal, Desi Amelia serta Purwati.

Selanjutnya Komisi IV untuk posisi Ketua masih dijabat Miswanto, Fitriadi (Wakil Ketua), HT Rusli (Sekretaris), sedangkan anggotanya terdiri dari Muhammad Nasir, Tri Astuti, Siti Zaleha dan Dedi Suriansyah.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Aceh Tamiang, Fadlon mengatakan, untuk Komisi II adanya perubahan untuk posisi Ketua Komisi karena adanya permintaan dari internal Komisi II.

Jadi berdasarkan usulan Fraksi akhirnya ditindaklanjuti di Komisi sehingga ada perubahan pimpinan Komisi II sebelumnya di jabat H Samuri kini diganti dengan Saiful Sofyan.

Disampaikan Fadlon, bahwa perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tersebut secara resminya minimal 1 tahun, sedangkan untuk pimpinan 2,5 tahun, tetapi itu ada catatan jikalau yang bersangkutan merasa mungkin ada kesibukan sehingga mengundurkan diri, maka ini dibolehkan.

Sekretaris Fraksi Tamiang Sepakat dan juga Ketua Banleg DPRK Aceh Tamiang, Rahmad Syafrial, bahwa AKD pada tahun pertama DPRK Aceh Tamiang periode 2019-2024 tidak banyak yang berubah.

Perubahan AKD di Bamus ada, anggota BKD juga ganti, Banleg ada wakil ketua baru dan di Komisi II hanya Ketua roling dari H Samuri ke Saiful Sofyan, hanya satu Komisi yang berubah, tiga Komisi lagi tetap.

ANGGOTA DPRK Aceh Tamiang dalam sidang paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
ANGGOTA DPRK Aceh Tamiang dalam sidang paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Perubahan AKD hanya mutasi roling biasa ditubuh dewan, dalam tata tertib mengatur, bahwa perpindahan AKD dapat dilakukan minimal satu tahun,” sebutnya.

Rahmad menjelaskan, pembentukan AKD di DPRK Aceh Tamiang juga mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yaitu seperti yang tercantum pada Bagian Kelima, Alat Kelengkapan DPRA/DPRK, Pasal 30, ayat (1) Alat kelengkapan DPRA/DPRK, kemudian ayat (2) Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK serta tetap berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang.

Rahmad berpendapat, mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2018 ditegaskan jumlah panitia anggaran ½ dari jumlah anggota DPRD.

Untuk DPRK Aceh Tamiang ada 30 anggota dewan dan setiap anggota dewan harus masuk dalam fraksi yang ada, baik fraksi murni maupun fraksi gabungan.

Lanjutnya, DPRK Aceh Tamiang jumlah personil Fraksi Gerindra 7 orang, Fraksi Partai Aceh 4 orang, Fraksi Tamiang Sepakat 11 orang dan Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan 8 orang.

“Sudah benar dan sudah proporsional Fraksi Tamiang Sepakat mendapat quota 6 anggota dewan di Panitia Anggaran DPRK Aceh Tamiang dari total Panitia Anggaran sebanyak 15 orang, ini sudah sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang,” jelas Rahmad. Yusri

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2