BLANGPIDIE (Waspada): Anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Zulkarnaini SE, Minggu (19/2), meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab), agar jangan menjadikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan, hanya sebatas ajang ‘Peulumak Kuah’ (pemanis semata), tanpa memberi efek apapun terhadap usulan dari desa.
Pihaknya mengingatkan Pemkab Abdya, bahwa pelaksanaan Musrenbang ini benar-benar menjadi dasar awal, dari program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, melalui Musrenbang di tingkat desa. Karena, kegiatan Musrenbang sebenarnya memiliki tujuan yang sangat baik, dalam merencanakan sebuah program pembangunan daerah, mulai dari tingkat desa, hingga Kabupaten, bahkan tingkat Nasional.
Selama ini lanjut Zulkarnaini, yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdya ini, sejumlah program yang diajukan dalam Musrenbang, hilang di tengah jalan. “Jangan jadikan Musrenbang sebagai upaya melepaskan diri, dari aturan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional,” ungkapnya.
Dikatakan, apa yang sudah diserap dari kalangan masyarakat melalui Musrenbang desa, Kecamatan dan Kabupaten, hendaknya dapat tercapai. Sebab, semua program yang diusulkan itu merupakan keinginan, serta kebutuhan masyarakat pada saat itu dan masa mendatang.
Pihaknya berharap, setiap usulan dari desa bisa dapat diakomodir, paling tidak ada satu kegiatan prioritas yang muncul di APBK nantinya. Dengan diakomodirnya hasil dari Musrenbang desa kata Zulkarnaini, maka para Kades dan aparaturnya merasa dihargai, juga tidak mengganggap Musrenbang hanya sekedar acara ‘Peulumak Kuah’ dan pelengkap administrasi pemerintah, terhadap anggaran tahunan.
Pengusaha sukses yang merambah dunia tambak udang ini juga berjanji, akan mengawal setiap proses pembahasan, apa ada usulan desa yang melalui Musrenbang masuk atau tidak. Para Kades katanya, juga harus tahu secara jelas, bahwa tidak ada lagi istilah paket siluman yang muncul di kemudian hari.
Tujuan lain dari Musrenbang katanya, adalah untuk mengantisipasi munculnya program pembangunan siluman, yang datangnya bukan dari sebuah musyawarah, tapi muncul karena sebuah kepentingan oknum tertentu. “Pokir DPRK pun harus berada dalam informasi SIPD. Jadi tidak ada istilah paket siluman ini, paket siluman itu. Semuanya harus jelas dan berproses,” tutupnya.(b21)
