Waspada
Waspada » YDBU Langsa Daftarkan Ke PN Gugatan Perlawanan Ekesekusi
Aceh

YDBU Langsa Daftarkan Ke PN Gugatan Perlawanan Ekesekusi

Ketua YDBU Langsa, Dr Amiruddin Yahya didampingi Kuasa Hukumnya Kantor Elang Timur Irwansyah Putra, SH., M.Kn., Suhartonny, SH, Qadarisa Putra, SH saat menggelar temu pers di kantor yayasan setempat, Selasa (25/8). Waspada/dede
Ketua YDBU Langsa, Dr Amiruddin Yahya didampingi Kuasa Hukumnya Kantor Elang Timur Irwansyah Putra, SH., M.Kn., Suhartonny, SH, Qadarisa Putra, SH saat menggelar temu pers di kantor yayasan setempat, Selasa (25/8). Waspada/dede

LANGSA (Waspada): Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU) Langsa melalui Kuasa Hukumnya Kantor Elang Timur yang diwakili Irwansyah Putra, SH., M.Kn., Suhartonny, SH, Qadarisa Putra, S.H, Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) terkait gugatan Alm Ziaudin Ahmad dkk.

“Gugatan perlawanan ekesekusi telah kami registrasikan ke Pengadilan Negeri Kota Langsa nomor 71. HK.02/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima Asmeiliza Aminuddin, SH,” sebut Irwansyah didampingi Ketua YDBU Langsa, Dr Amiruddin Yahya saat menggelar temu pers di kantor yayasan setempat, Selasa (25/8).

Menurut Irwansyah Putra di mana sebelumnya Alm Ziaudin Ahmad dkk sebagai pemenang terkait badan hukum tandingan YDBU dengan putusan Pengadilan Negeri Langsa No.4/Pdt.G/2018/PN Lgs tertanggal 26 September 2018, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 8/PDT/2019/PT BNA tanggal 12 Maret 2019 dan jo putusan Mahkamah Agung RI Nom 3480K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang kami nilai cacat hukum.

Terkait putusan tersebut, ungkapnya, eksekusi tidak dapat dilaksanakan di mana salah satu peninjauan kembali yang diajukan karena adanya bukti baru atau novum yang sifatnya menentukan, sehingga pihak-pihak yang mengklaim bahwasanya merasa yang berwenang atas organ yayasan itu sangat tidak mendasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Non Executable

Kemudian yang mengajukan oleh orang yang telah meninggal dan putusan tidak dapat dilaksanakan karena bersifat non executable merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilakukan eksekusi.

Selain itu ada efek pemaksaan eksekusi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap yayasan yang menyelenggarakan lembaga pendidikan, di mana Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa sebagai suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan kemanusiaan yang eksistensinya berbadan hukum dan disahkan oleh negara diganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami kuasa hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa tidak main-main dalam mengungkap fakta agar tercapai suatu kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum terhadap permasalahan yayasan. Oleh karenanya kepada pihak-pihak yang kami duga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum untuk menghentikan segala perbuatannya,” sebutnya.

Pihaknya juga mengajak wartawan sekalian untuk menjaga proses hukum, hingga penegakan dan keadilan dapat ditegakkan dan dilaksanakan. Yang akan kami dan jaga di lembaga dan badan-badan pengawasan, jika diperlukan atau jika ada tindakan bertentangan dengan hukum atau terhadap tindakan yang mengarah pada terpenuhinya unsur pidana, maka kami kuasa hukum tidak main-main dan meneruskannya kepada pihak berwajib, tandasnya.

“Kepada saudara Z yang menerima risalah pemberitahuan dari pengadilan yang bukan orang yang mempunyai kapasitas untuk menerima panggilan tersebut dan menyebarkan serta menempelkannya di area yayasan, kami sampaikan untuk segara menghentikan dan meminta maaf,” pungkas Irwansyah.

Sementara, Humas PN Langsa Kurniawan yang dikonfirmasi wartawan menyebutkan, perlawanan eksekusi adalah hak tergugat. “Perlawanan eksekusi hak tergugat,” ujarnya singkat.(b13)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2