Waspada
Waspada » WN Diminta Turun Tangan Fasilitasi Kisruh DPRA-Pemerintah Aceh
Aceh

WN Diminta Turun Tangan Fasilitasi Kisruh DPRA-Pemerintah Aceh

IDI (Waspada): Wali Nanggroe (WN) Malik Mahmud Al-Haytar diminta untuk mendamaikan kisruh antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dengan Pemerintah Aceh. Pasalnya, komunikasi kedua lembaga tersebut selama ini dinilai ‘tersumbat’.

“Komunikasi antara DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh terjadi kebuntuan alias ‘tersumbat’, sehingga untuk memediasi ini perlu turun tangan Wali Nanggroe selaku orang tua Aceh,” kata Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin SH (foto) kepada Waspada, Minggu (27/9).

Putra berdarah Aceh Timur ini menilai, DPR Aceh selama ini sedang menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan hal tersebut normatif, seperti pengawasan yang dilakukan terhadap pembangunan proyek multiyears.

“DPR Aceh kita nilai biasa-biasa saja, karena pembangunan multiyears ditantang disaat tidak sesuai prosedur. Tapi jika Pemerintah Aceh menjalankan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka DPR Aceh mendukung, karena pembangunan itu untuk kemakmuran rakyat,” sebut Safaruddin.

Disisi lain, sambungnya, hal interpelasi lahir dinilai akibat DPR Aceh merasa selama ini tidak dihargai oleh Pemerintah Aceh, terutama dalam pembangunan proyek multiyears. Bahkan, lanjut Safaruddin, saling ‘serang’ antara DPR Aceh dan Pemerintah Aceh kini menjadi tontonan masyarakat di Aceh.

“Oleh karenanya, Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Aceh meminta Wali Nanggroe untuk memediasi dan memfasilitasi komunikasi antara DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh,” sebut Safaruddin.

Menurutnya, ketidakharmonisnya antara eksekutif dan legislatif tentu akan merugikan Aceh, juga dinilai telah berlatur-larut, sehingga Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar perlu mengundang keduanya untuk minum kopi semeja.

“Wali Nanggroe harus mengajak keduanya (eksekutif dan legislatif–red) untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang mengganjal selama ini, sehingga tidak berdampak terhadap penundaan pembangunan di Aceh,” demikian Safaruddin. (b11).

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH. Waspada/M. Ishak

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2