Seorang WBP Lapas Kelas IIA Lhokseumawe mempertanyakan hak pilih pada Pemilu 2024. (Waspada/Zainal Abidin)
LHOKSEUMAWE (Waspada) : Sejumlah WBP Lapas Kelas IIA Lhokseumawe mempertanyakan hak pilih pada Pemilu 2024. Dari 581 WBP, sejumlah diantaranya berpotensi tidak mendapat hak pilih karena permasalahan identitas.
Pertanyaan para WBP disampaikan saat kegiatan Sosialisasi Pelaksaan Pemilu Kepada WBP, Rabu (30/1). Antusias mereka ikut dalam pesta demokrasi kali ini tinggi, sehingga mempertanyakan haknya untuk memilih pemimpin kedepan.
Kalapas Kelas IIA Lhokseumawe Untung Cahyo Sidharto menanggapi pertanyaan WBP. Dia menjelaskan, dari 581 WBP, tidak semuanya bisa memilih pada Pemilu 2024. “Dari jumlah kita, tidak bisa memilih semuanya,” jelas Kalapas kepada para WBP.
Hal yang sama juga dijelaskan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe. Diantara para Napi Lapas Lhokseumawe, berpotensi tidak bisa memilih pada Pemilu 2024. Mereka tidak bisa menggunakan hak konstitusi karena tidak lengkap ADM.
Komisioner KIP Lhokseumawe Zainal Bakri usai sosialisasi menjelaskan, warga binaan yang tercatat di Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Lapas mencapai 321 orang. Selain itu, yang tercatat di DPTb sejumlah 108 ditambah 44 orang. Sedangkan warga binaan menurut Kalapas, mencapai 581 orang. “Tidak semua warga binaan yang lebih dari 500, hampir 600, bisa semua diurus untuk bisa memilih,” jelasnya.
Dia menambahkan, untuk bisa mendapatkan hak pilih bukan hanya sudah sampai usia, atau sudah berumur 17 tahun, tapi juga lengkap identitas kependudukannya. Terkait pendataan itu, berdasarkan identitas di KTP-el.
Dia juga menjelaskan, pihaknya tetap mengusahakan agar yang lain juga akan mendapatkan hak pilihnya. “Kita sudah koordinasi tadi, yang NIK-nya belum lengkap, mungkin Lapas bisa koordinasikan dengan Capil (Dinas Catatan Sipil-red), dilakukan retina mata segala macam atau tindakan lain yang kemudian bisa dapatkan identitasnya,” jelas Zainal Bakri. (b08)
