KUTACANE (Waspada): Biasanya media abal-abal juga melahirkan wartawan abal-abal, dampaknya kini meresahkan para pejabat, kepala sekolah (Kepsek ) dan kepala desa (Kepdes) di Aceh Tenggara (Agara).
Pasalnya, untuk mendapatkan sejumlah uang dengan modus mereka (wartawan abal-abal) datang menakut-nakuti para pejabat, kepala desa, kepala sekolah dengan tuduhan selalu tentang anggaran.
Misalnya penyimpangan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS), anggaran dana desa dan sebagainya, keluhan ini di sampaikan pejabat ke kita, beber Ketua PWI Agara, Sumardi dalam diskusi publik ancaman terhadap kebebasan pers di kantor PWI Aceh Tenggara, Jumat, (28/4).
Selain itu, terlebih saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah mulai berjalan nantinya kerap bermunculan media palsu yang melakukan kampanye hitam kepada pasangan calon dengan mengatasnamakan kebebasan pers.
Sumardi melanjutkan, media abal-abal ini juga melahirkan wartawan abal-abal di mana mereka berpenampilan sok jago yang tak memahami etika jurnalistik.
Sehingga, isi berita yang ditulispun, tidak mencerminkan kaedah bahasa Indonesia dengan baik dan benar, semestinya, pers itu memberikan pencerahan, salah satunya menggunakan tanda baca yang baik dan benar dalam penulisannya.
Sumardi mengaku anggota organisasi wartawan meski tak jelas organisasi apa yang dimaksud, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tendensius dan kerap kali mengancam atau memeras narasumber.
“Wartawan abal-abal ini ada lho yang dulunya adalah kernet bis, tukang tambal ban karena sekarang sangat mudah jadi wartawan tinggal membuat kartu identitas maka jadilah wartawan. Mereka juga kerap kali mengandalkan kartu identitas ini untuk selamat dari tilang ketika berhadapan dengan aparat kepolisian,” tutur nya.
Mengatasi hal ini, Dewan Pers telah berupaya memperbaiki kualitas dan kompetensi wartawan dengan pengawasan pelaksanaan kode etik jurnalistik, membuat uji kompetensi, menegur media tersebut, membuat sejumlah pedoman peliputan.
“Ada uji kompetensi dan sertifikasi. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) punya ujian itu. Kami juga menyelenggarakan. Saat ini jumlah wartawan yang bersertifikasi terus bertambah. Data detailnya bisa dilihat di situs Dewan Pers,” tutup Sumardi.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris PWI Aceh Tenggara Noris Ellyfian, seraya mengimbau kepada rekan – rekan jurnalis yang belum kompeten sebaiknya secepatnya mengikuti UKW, guna menghindari stigma wartawan abal – abal, kenapa, dengan lulus UKW maka keprofesionalan kita telah teruji, sebut Noris menambahkan. (cseh)
