Usut Penyebab Gagalnya Proyek Rp24 Miliar RSUD Singkil - Waspada

Usut Penyebab Gagalnya Proyek Rp24 Miliar RSUD Singkil

- Aceh
  • Bagikan

SINGKIL (Waspada): UKPBJ harus bertanggung jawab terhadap gagalnya Proyek senilai Rp24 miliar Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Central di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Singkil.


Kegagalan tender proyek tersebut menjadi sorotan Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA). LPLA menilai sejak awal proses lelang paket tersebut terindikasi sarat dengan kepentingan orang-orang dekat dengan kekuasaan yang mengintervensi unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).


Dugaan adanya sarat kepentingan ini terindikasi pada proses lelang yang berjalan molor waktu evaluasi, yang disebabkan oleh faktor non tekhnis, kata Koordinator LPLA Provinsi Aceh Nasruddin Bahar kepada Waspada.id melalui handphone nya, dari Banda Aceh, Minggu (26/9).


“Sejak awal LPLA sudah mencium ada “bau tak sedap” pada proses tender gedung tersebut,” tegasnya.


Atas kegagalan proyek tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil harus mengambil sikap dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dan meminta pertanggungjawaban Pokja dan UKPBJ Kabupaten Aceh Singkil.


“Pokja harus bertanggung jawab dan menjelaskan penyebab gagalnya tender secara logis ilmiah dan masuk akal,” tegas Nasruddin.


Dugaan adanya intervensi ini terlihat saat Pokja PBJ yang terlihat ragu-ragu dengan keputusannya. Karena perusahaan yang akan dimenangkan waktu itu tidak mencukupi kemampuan dasar (KD) dalam menangani proyek tersebut, sehingga mendapat sanggahan dari peserta lain.


Sungguh sangat disayangkan Anggaran Rp24 miliar bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) terpaksa dikembalikan ke Pusat.


“Mirisnya, untuk tahun depan tidak menjamin anggaran tersebut akan kembali, dianggarkan. Dan dananya belum tentu tersedia,” ucap Nasruddin.


Lebih lanjut Nasruddin menjelaskan, dari pantauan LPLA sejak awal proses tender, Pokja terkesan sengaja mengulur-ulur waktu, padahal tahun anggaran segera berakhir.


Pokja tidak punya konsep dan perencanaan dalam bekerja, padahal secara sistem pada LPSE sudah ditentukan kapan Evaluasi, Penetapan pemenang, masa sangah sampai dengan kontrak yang diatur dalam jadwal pada sistem LPLSE.


LPLA juga meminta para penegak hukum untuk mengusut kasus yang menyebabkan batalnya pembangunan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.


Agar jelas siapa yang bermain, hingga menyebabkan kegagalan proyek gedung instalasi bedah RSUD sebagai peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil. (b25)

  • Bagikan