Waspada
Waspada » UEA Butuh 30 Ha Lahan Dan 800 Meter Bibir Pantai Di Pulau Banyak
Aceh Ekonomi

UEA Butuh 30 Ha Lahan Dan 800 Meter Bibir Pantai Di Pulau Banyak

Bupati Dulmusrid bersama Direktur Eksekutif Muban Energi Amine Abid saat meninjau pulau-pulau di Pulau Banyak, 3 Maret 2021. UEA Butuh 30 Ha Lahan Dan 800 Meter Bibir Pantai Di Pulau Banyak. Waspada/Ist
Bupati Dulmusrid bersama Direktur Eksekutif Muban Energi Amine Abid saat meninjau pulau-pulau di Pulau Banyak, 3 Maret 2021. UEA Butuh 30 Ha Lahan Dan 800 Meter Bibir Pantai Di Pulau Banyak. Waspada/Ist

SINGKIL (Waspada): Rencana investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Pulau Banyak Aceh Singkil, telah diawali dengan penandatanganan bersama Letter Of Intent (LoI) dengan Pemerintah Aceh 5 Maret 2021 di Jakarta.

Penandatanganan bersama LOI itu merupakan langkah awal kerjasama UEA di bidang pariwisata, menunggu penandatanganan nota kesepahaman Memorandun Of Understanding (MoU), menyusul penandatangan nota kesepakatan Memorandum Of Agreement (MOA) sebelum realisasi kerjasama dilaksanakan.

Letter Of Intent yang ditandatangani bersama merupakan surat pernyataan berminat untuk melakukan kerjasama. Namun LoI belum pada tahap untuk realisasi kerjasama tersebut, kata Bupati Aceh Singkil Dulmusrid didampingi juru bicara Fauzan Hidayat saat dikonfirmasi Waspada.id di ruang tunggu Kantor Bupati, Senin (15/3).

Untuk rencana kerjasama tersebut dijelaskannya, dari penyampaian Muban Energy UEA, pihaknya membutuhkan 30 ha hamparan lahan untuk pengelolaan bangunan resor, ditambah dengan hamparan pantai sepanjang 800 meter, untuk pengembangan pariwisata di Aceh.

Begitupun dari 7 pulau yang telah dikunjungi kemarin, belum pasti pulau-pulau tersebut yang dipilih. Bisa jadi area lain. Sebab ada 3 area yang menjadi target kerjasama mereka.

Di sela-sela keberangkatannya menuju Pulau Banyak, Dulmusrid menjelaskan, rencana kerjasama dengan UEA tersebut prosesnya masih panjang.

Setelah penandatanganan LoI ini masih menunggu proses administrasi lagi yang harus diselesaikan. Diperkirakan prosesnya sampai 6 bulan atau lebih cepat, baru akan diteken bersama MoA kerjasama tersebut.

Sebelum diteken MoA harus dipenuhi dulu administrasi maupun infrastruktur pendukung. Seperti telekomunikasi, standar Bandara maupun Pelabuhan dan lainnya, yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat. Setelah itu baru direalisasikan kesepakatan

Begitupun katanya, rencana kerjasama investasi ini bisa juga batal, jika sarana maupun prasarana pendukung seperti administrasi maupun Amdal tidak terpenuhi. Sebab standar lingkungan untuk syarat kerjasama dengan UEA ini sangat tinggi. “Teknisnya itu gimana, dan syaratnya mereka mau gimana itu ada standarnya,” ucap Dulmusrid.

Disamping itu, untuk proses tindak lanjut kerjasama tersebut, saat ini Pemerintah akan menyelesaikan persoalan akuisi lahan yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi rencana investasi tersebut.

“Jadi yang penting lahan di sana harus clear and clean,” tandas Dulmusrid.

Sebab sebagian besar lahan di Pulau Banyak masuk TWA dan secara hukum milik negara, jadi persoalan ini dulu yang harus diperjelas. Selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup

“Ini yang sedang dibahas, bagaimana penyelesaian dan ganti rugi lahan masyarakat. Namun Pemda berkomitmen tidak akan ada masyarakat yang dirugikan,” ujarnya. Penyelesaian TWA tidak serta merta harus dibebaskan. Namun ada blok-blok tradisional nya yang bisa izin pemanfaatannya.

Masih panjang prosesnya, untuk proses menunggu penandatanganan MoA bisa sampai 6 bulan. Dan bahkan bisa sampai proses 4 tahun menunggu realisasi kerjasama tersebut, terang Dulmusrid.

Sementara itu pulau-pulau yang telah dikunjungi Direktur Eksekutif Murban Energy Amine Abid tahap pertama meliputi, Pulau Ujung Lolok, Sarang Gantung, dan Pulau Pinang.

Kemudian kunjungan tahap kedua, Pulau Ujung Batu, Pulau Balai, Pulau Matahari, Pulau Orongan dan Tambarat. Ditambah Pulau Asok dan Sikandang. (b25)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2