LHOKSEUMAWE (Waspada): Karena menolak keras tindakan Pemko Lhokseumawe melakukan penggusuran dan pembongkaran bangunan di Jalan Lingkar Waduk Raksasa Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, warga Desa Pusong menggelar demo mogok makan di bawah tenda darurat, Kamis (17/11).
Warga bersikeras tetap akan bertahan di bawah tenda tanpa makan dan minum sebagai aksi untuk menolak tindakan pemerintah yang menggencarkan kegiatan penggusuran dan pembongkaran bangunan sepanjang jalan lingkar waduk setempat.
Aksi tersebut turut didukung oleh Geusyik Pusong Kaharuddin dan LSM YARA yang membantu perjuangan menolak tindakan pemerintah yang hendak menggusur dan membongkar bangunan liar ditempat umum.
Ketua LSM YARA Kota Lhokseumawe Ibnu mengatakan pihaknya bersama masyarakat akan menghadang aksi petugas Satpol-PP yang akan melakukan penertiban dengan menggusur dan membongkar bangunan milik pedagang.
Geusyik Pusong Lama Kaharuddin mengatakan sejak Desember 2021 lalu di masa akhir jabatan Suhaidi Yahya sebagai Wali Kota Lhokseumawe, warga pemilik keramba dalam waduk yang mau digusur dan dibongkar paksa.
Ketika itu, Heri Maulana sebagai Camat Banda Sakti yang paling getol ingin mewujudkan rencana penertiban itu.
Rencana itu gagal karena sebagian besar warga yang menopang hidup dari penghasilan keramba ikan itu kompak menolak digusur dengan alasan kandungan limbah.
Kali ini, di masa Pj Wali Kota Lhokseumawe Imran dan mantan camat Heri Maulana kini menjadi sekretaris Kantor Satpol-PP, pemerintah kembali melanjutkan rencana itu hingga ingin menggusur dan membongkar bangunan pedagang yang ada di jalan lingkaran waduk setempat.
Geusyik menyebutkan, warganya yang menolak rencana itu, kini bersatu melakukan aksi demo mogok makan di bawah tenda darurat yang didirikan di jalan lingkar waduk. Masyarakat yang dominannya kaum ibu itu antusias melakukan aksi demo dan akan terus bertahan sampai tuntas.
Menurut geusyik, bila ingin serius menggusur dan membongkar bangunan pedagang, maka seharusnya pemerintah bisa melakukan langkah persuasif dengan mengajak rapat koordinasi dengan perangkat desa. Sehingga bila semua pihak mau berdialog secara musyawarah tentunya bisa melahirkan solusi yang tidak merugikan masyarakat.
“Besok kalau petugas datang, saya sebagai geusyik bersama masyarakat yang akan berhadapan dengan mereka. Kita ingin tahu kenapa selalu saja waduk menjadi alasan untuk menggusur dan membongkar. Kalau memang penting, kenapa IPAL waduk sendiri tidak pernah difungsikan,” tegasnya.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua LSm YARA Perwakilan Kota Lhokseumawe Ibnu terkait tindakan pemerintah yang terlalu gegabah dalam melakukan penertiban kota sebagai alasan melakukan penggusuran dan pembongkaran.
Dikatakannya, surat-surat yang disampaikan itu cuma pembongkaran, tanpa ada solusi yang diberikan setelahnya. Karena itu, pihaknya melakukan advokasi dialog.
“Kami akan melakukan dialog kembali dengan pihak terkait dan Pj Wali Kota Lhokseumawe terkait tahapan-tahapan seperti penyuluhan dan itu belum dilakukan. Jadi harapan kami, warga dilibatkan kembali dalam rembuk Musrenbang,” pungkasnya.
Selain itu, kata dia, selama ini hanya pembinaan untuk penertiban sementara untuk lokasi baru belum ada. Sehingga, terkesan belum ada kepastian terhadap nasib para pedagang. “Jadi mohon jangan ditertibkan dulu tanpa ada kepastian,” jelasnya. (b09)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
Jika itu bangunan liar dan menyalahi tataruang… Bagusnya ditertibkan, smoga ada ruang2 publik tetap berfungsi sebagaimana adanya…