Waspada
Waspada » Tiga PD Milik Aceh Utara Berubah Menjadi Perumda Dan Perseroda
Aceh Headlines

Tiga PD Milik Aceh Utara Berubah Menjadi Perumda Dan Perseroda

Rapat Paripurna II dengan agenda keputusan Rancangan Qanun tentang perusahaan daerah, Selasa (24/11) pukul 21:00. Tiga PD milik Aceh Utara berubah menjadi Perumda dan Perseroda. Waspada/Ist
Rapat Paripurna II dengan agenda keputusan Rancangan Qanun tentang perusahaan daerah, Selasa (24/11) pukul 21:00. Tiga PD milik Aceh Utara berubah menjadi Perumda dan Perseroda. Waspada/Ist

ACEH UTARA (Waspada): Untuk mempersiapkan diri sebagai kabupaten yang akan terlibat langsung sebagai operator dalam mengelola ladang gas di Wilayah Kerja (WK) Blok B, DPRK Aceh Utara melakukan sidang paripurna II dengan agenda keputusan Rancangan Qanun tentang perusahaan daerah. Dalam kegiatan paripurna tersebut ke tiga perusahan daerah (PD) telah berubah dalam bentuk hukum menjadi Perumda dan Perseroda. Sidang paripurna ke II itu dilakukan, Selasa (24/11) pukul 21:00.

Qanun yang disahkan dalam rapat paripurna tersebut yaitu perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bina Usaha menjadi Perseroda Bina Usaha Aceh Utara, kemudian perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bina Migas dan Energi Kabupaten Aceh Utara menjadi Perseroda Pasee Energi Migas Aceh Utara serta PD Air Minum Tirta Mon Pasee berubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Mon Pasee.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu melalui siaran pers yang dikirim kepada Waspada, Jum’at (27/11) sore. Kata Razali, upaya ini dilakukan Komisi III DPRK Aceh Utara dalam memperjuangkan kedaulatan pengelolaan bersama Migas Aceh pasca perpanjangan lanjutan kontrak kerja Blok B kepada PHE.

“Qanun tentang Perusahaan Daerah sudah kita sahakan. Dengan disahkan qanun tersebut ke tiga perusahaan daerah itu telah berubah secara hukum menjadi Perumda dan Perseroda. Langkah ini kita tempuh untuk mempersiapkan Aceh Utara sebagai daerah yang akan mengelola blok B nantinya,” kata Razali Abu.

Politisi Partai Aceh juga menyebutkan ketiga qanun yang diparipurnakan ini sangat diperlukan khususnya adalah perubahan qanun PDPE menjadi PTPE karena semenjak keluarnya PP 23 tahun 2015 tentang Migas Aceh sudah sangat jelas aceh diberikan ruang untuk bisa mengelola Migas sendiri.

“Kami dari Komisi III sudah melakukan pertemuan dengan gubernur, BPMA, PEMA dan dan kadis esdm propinsi terkait dengan keterlibatan aceh utara sebagai operator dalam pengelolaan bersama Blok B,” urai Politisi Partai Aceh Daerah Pemilihan Lapang dan Kecamatan Tanah Pasir ini.

Perintah Gubernur ketika Komisi III DPRK Aceh Utara melakukan audiensi waktu itu adalah pihaknya harus melakukan perubahan status PDPE menjadi PTPE. Kemudian berbagai upaya dilakukan baik di tingkap Panleg, kordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Aceh dan muaranya berakhir dengan penetapan qanun PDPE menjadi PTPE, Selasa (24/11) pukul 21:00.

Selanjutnya, sebut Razali Abu, ketika qanun ini selesai di undangkan dalam lembaran daerah Dirut PTPE diminta untuk lebih aktif dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya terkait dengan status hukum PTPE dan perubahan akte notarisnya. Baru kemudian Tim Migas Aceh Utara di bawah pimpinan, Wakil Bupati Fauzi Yusuf menyerahkan berkas PTPE ke Pemerintah Aceh.

“Saya selaku Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara sangat mengharapkan proses ini bisa segera selesai sehingga ke depan Aceh Utara benar-benar bisa berperan aktif dalam pengelolaan Migas ini sebagai sumber peningkatan PAD yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh Utara secara menyeluruh,” sebutnya, seraya menambahkan, Aceh Utara harus manfaatkan dengan baik sisa waktu perpanjang 6 bulan untuk PHE guna melengkapi seluruh berkas yang diperlukan

Dalam siaran pers Razali menyebutkan, paripurna ketiga qanun ini di hujani dengan berbagai macam insterupsi terkait dengan penolakan 3 fraksi yaitu Fraksi PANAS (PNA, Nasdem, PKB) Fraksi PPP (PPP dan Golkar) serta Fraksi Demokrat, sementara Fraksi PA (PA dan SIRA) serta Fraksi Amanat Gerakan Keadilan (Gerindra, PAN, PKS ) menerima. proses pengambilan keputusan.

Pada akhirnya pengembilan keputusan disepakati dengan voting sebagaimana diatur di dalam Tatib DPRK Aceh Utra periode 2019-2024. Paripurna ini ikut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf serta para SKPK dan 42 anggota DPRK.

Sekretaris Komisi III DPRK Aceh Utara, Jufri Sulaiman dari Partai Gerindra yang terlibat sebagai anggota Panleg memiminta tanggapan terhadap penolakan 3 fraksi tersebut. “Ini hal biasa dalam iklim demokrasi. Perbedaan pendapat dan pandangan itu boleh saja terjadi karena tergantung cara kita memandang dan menganalisis persoalan,” sebut Jufri Sulaiman.

Masih menurut Jufri, kalau Fraksi Amanah Gerakan Keadilan bersama Fraksi Partai Aceh, sebut dia, terjadinya perubahan badan hukum ke tiga Perusahaan Daerah itu sangat penting dan sesuai dengan perintah PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah lanjut Sekretaris Komisi III ini.

Selama ini pihaknya melihat BUMD masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan terkadang Pemerintah Daerah melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya.

Padahal, sebut Politisi Partai Gerindra itu, untuk mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah.

Masih menurut Jufri, BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi. “Inilah yang mendasari kami Fraksi Amanah Gerakan Keadilan bersama Fraksi Partai Aceh menyetujui dan menerima pengesahan ketiga qanun tersebut. Kita meminta BUMD bisa keluar dari zona nyaman,” sebutnya.

Jika tidak pernah bisa keluar dari zona nyaman tersebut, kata Jufri, sampai kapanpun ke tiga perusahaan daerah itu akan selalu menjadi lembaga yang menggerogoti APBK Aceh Utara dengan subsidi. (b07).

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2