Waspada
Waspada » Tenaga Medis Covid-19 Tidak Diberi Uang Makan, Bupati Beli Mobil Baru
Aceh Headlines

Tenaga Medis Covid-19 Tidak Diberi Uang Makan, Bupati Beli Mobil Baru

Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suparianto dan Wakil Ketua DPRK, Fadlon serta sejumlah anggota DPRK Aceh Tamiang ketika memberikan penjelasan pada konferensi pers di ruang Banggar DPRK setempat, Jumat(15/5) sore. Waspada/Muhammad Hanafiah
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suparianto dan Wakil Ketua DPRK, Fadlon serta sejumlah anggota DPRK Aceh Tamiang ketika memberikan penjelasan pada konferensi pers di ruang Banggar DPRK setempat, Jumat(15/5) sore. Waspada/Muhammad Hanafiah

KUALASIMPANG (Waspada): Tenaga medis yang ikut menangani pasien Covied-19 tidak diberikan uang makan  ,Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil malah membeli mobil baru.

Anggaran untuk bunda PAUD ditambah serta program pembangunan masjid, mushala , dayah, rumah kaum dhuafa untuk kepentingan rakyat dihilangkan anggarannya.

Dan untuk pembangunan Mushala untuk Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang senilai Rp 400 juta lebih tidak dicoret anggarannya untuk instansi vertikal tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon dan anggota DPRK setempat pada acara konfrerensi pers yang berlangsung di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRK setempat, Jumat (15/5) sore.

Pada acara konferensi pers yang bertajuk membedah rencana Perbup terkait rasionalisasi penjabaran APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 itu, Ketua DPRK ,Suprianto , Wakil Ketua DPRK, Fadlon dan anggota DPRK Aceh Tamiang, Rahmad Syafrial , Desi Amelia dan sejumlah anggota dewan lainnya mengecam sikap Bupati Aceh Tamiang.

H. Mursil yang membeli mobil baru senilai Rp 900 juta , sedangkan tenaga medis yang ikut menangani Covid-19 tidak diberikan uang makan dan bahkan SK untuk tenaga media  tidak diterbitkan.

Selain itu, ungkap pimpinan  dan sejumlah anggota dewan setempat, Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati Aceh Tamiang bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Tamiang mencoret anggaran untuk pembangunan masjid, mushala ,dayah dan rumah kaum dhuafa ,anggaran padat karya untuk kepentingan rakyat yang merupakan hasil reses anggota DPRK Aceh Tamiang.

Namun ,anggaran pembangunan mushala senilai Rp 400 juta lebih untuk Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yang instansi vertikal tidak dicoret oleh Bupati dan TAPK Aceh Tamiang.

Selain itu, ungkap anggota dewan Aceh Tamiang, anggaran untuk Bunda PAUD pada pembahasan APBK Murni Tahun Anggaran 2020 disetujui hanya Rp 400 juta.

Namun Bupati bersama TAPK telah merubah anggaran untuk Bunda PAUD menjadi Rp 600 juta lebih yang diduga sebagai “penumpang gelap” dalam Rasionalisasi anggaran APBK Aceh Tamiang TA 2020.

“Untuk Bunda PAUD ditambahnya anggarannya ,untuk Kejaksaan tidak dicoret, sedangkan masjid, mushala, dayah, rumah kaum dhuafa, padat karya untuk kepentingan rakyat dicoret,” kecam Pimpinan dan anggota DPRK Aceh Tamiang .

Bukan itu saja, ungkap mereka lagi, anggaran untuk biaya operasional dan uang makan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Tamiang juga ditambah dan begitu juga untuk SKPK lainnya serta untuk kepentingan pribadi Bupati dan Wabup Aceh Tamiang tidak dicoret.

Malahan ada yang ditambah di tengah suasana masyarakat Aceh Tamiang sedang menghadapi pandemi Covid-19 dan hal ini jelas Bupati Aceh Tamiang tidak punya hati nurani terhadap kepentingan masyarakat Aceh Tamiang.

“Ada juga anggaran untuk pengadaan sepeda motor sebanyak Rp 200 juta untuk SKPK ,”ungkap Ketua DPRK setempat.

Bahkan , lanjut Pimpinan dan sejumlah anggota dewan, ada juga tiba-tiba muncul anggaran untuk bangun tempat parkir dibekas lahan tanah SDN 3 Kualasimpang yang sebelumnya tanah tersebut hibah dari orang tua milik keluarga wabup Aceh Tamiang untuk lokasi SDN 3 Kualasimpang dan sudah dibongkar SDN 3 Kualasimpang oleh Eksekutif dan akan dijadikan lokasi tempat parkir tiba-tiba sudah muncul anggaran senilai Rp 1,3 Miliar untuk bangun tempat parkir di lokasi tersebut.

Anggota DPRK Aceh Tamiang, Rahmad Syafrial, Sugiono Sukendar ,Sarhadi ,Desi Amelia dan anggota dewan lainnya mengecam keras ulah tingkah Bupati Aceh Tamiang bersama TAPK yang tidak punya hati nurani untuk kepentingan rakyat Aceh Tamiang ditengah suasana pandemi Covid-19.

Desi Amelia menyatakan, komprensi pers ini dilaksanakan bukan karena program-program proyek pokir dari anggota dewan dicoret 100 % oleh Bupati dan TAPK, namun konferensi pers ini untuk diketahui publik atau rakyat Aceh Tamiang bahwa Bupati Aceh Tamiang memang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh Tamiang yang membutuhkan anggaran untuk pembangunan masjid, mushala, dayah , rumah kaum dhuafa dan kegiatan padat karya yang dibutuhkan rakyat Aceh Tamiang.

Rahmad Syafrial juga mengecam keras sikap prilaku bupati dan TAPK yang mencoret anggaran untuk kepentingan rakyat Aceh Tamiang dan malah bupati membeli mobil baru, menambahkan anggaran untuk Bunda PAUD dan memasukan penambahan anggaran lainnya yang diduga sebagai penumpang gelap dalam rencana perubahan Perbub Aceh Tamiang terhadap rasionalisasi APBK Aceh Tamiang TA 2020.

“Dalam keputusan bersama Mendagri dan Menkeu tidak boleh ada anggaran pengadaan mobil, kereta dan lainnya yang tidak bersifar urgen, namun faktanya bupati dan TAPK telah melakukan pembangkangan terkait hal tersebut,” kecam Rahmad Syafrial .

Menurur Rahmad, dirinya akan membedah secara tuntas tentang kasus-kasus tersebut untuk dievaluasi dan jika ditemukan tindak pidana, maka dirinya akan membawa kasus ini ke ranah hukum untuk diproses secara hukum karena memang sangat banyak ditemukan kejanggalan dalam rencana perubahan Perbup Penjabaran APBK Aceh Tamiang TA 2020.

“Jika memang perlu saya akan melaporkan kasus yang terjadi ini ke aparat hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi,” tegas Rahmad.

Menurut Rahmad Syafrial yang juga pengacara non aktif karena sudah menjadi anggota DPRK Aceh Tamiang itu lagi, sikap dan kinerja Bupati Aceh Tamiang yang tidak pro rakyat sudah saatnya dicegah dan segera nanti setelah dievaluasi dilaporkan ke aparat hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila setelah dievaluasi ada ditemukan tindak pidana.

“Nanti setelah lebaran hari raya Idul Fitri kami akan panggil Ketua Barjas dan pihak lainnya untuk meminta penjelasan terkait hal-hal tersebut,” ujarnya.(b14)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2