Waspada
Waspada » Temuan LHP BPK Sejak 2004, Belum Selesai Ditindaklanjuti
Aceh

Temuan LHP BPK Sejak 2004, Belum Selesai Ditindaklanjuti

Kantor Bupati Kabupaten Aceh Singkil. Waspada/Ist

 

SINGKIL (Waspada): Hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Aceh, selama sebulan terakhir di Aceh Singkil, masih ada ditemukan kerugian negara yang belum ditindak lanjuti Pemkab Aceh Singkil, sejak 2004 sampai dengan 2019.

Ironisnya, meski setiap tahun adanya temuan indikasi kerugian daerah pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2004 tersebut, namun hingga kini penyelesaian untuk pengembalian kerugian negara sesuai rekomendasi BPK tersebut belum juga selesai ditindaklanjuti oleh Pemkab Aceh Singkil.

Menanggapi temuan BPK tersebut, Inspektur Inspektorat M Hilal dikonfirmasi Waspada, Rabu (24/2) menjelaskan, LHP BPK telah disampaikan setiap tahun sejak 2004, dan penyelesaiannyan sesuai rekomendasi BPK agar dilakukan pengembalian.

Disebutkannya, setiap tahun tetap ada progresnya untuk pengembalian sesuai arahan BPK.

Sehingga hasil akumulasinya hingga saat ini bisa mencapai Rp9,9 miliar sejak 2004 sampai 2019.

“Ada progresnya, setiap tahun untuk pengembalian, maka kita sampaikan ke SKPK sampai marah-marah, untuk mengingatkannya,” ujarnya.

Dijelaskannya, hasil temuan BPK yang menyebabkan kerugian daerah sejak 2004 hingga 2019 mencapai Rp12,8 miliar.
Dari hasil temuan Rp12,8 miliar yang menyebabkan kerugian daerah tersebut, sudah diakumulasikan dan pengembalian senilai Rp9,9 miliar.

“Sehingga sisa kerugian daerah setelah dilakukan audit saat ini, yang menjadi rekomendasi BPK menyusul untuk pengembalian hanya tinggal Rp2,9 miliar lagi,” terangnya.

Meski sudah ada pengembalian yang diakumulasikan sejak 2004, namun pihaknya sejauh ini belum mengetahui SKPK mana yang telah melakukan pengembalian hingga saat ini.

“Akumulasi sekian tahun sejak 2004 kan banyak. Contoh, seperti perjalanan dinas di dinas perhubungan, berapa banyak itu ribet juga. Sehingga ini rencana yang Rp2,9 miliar akan di petakan kan per SKPK. Apa ini sebenarnya, apakah tunggakan pajak di dinas pariwisata misalnya, kan bisa saja,” ucap Hilal.

Sementara saat ini, pihaknya bersama Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang sudah terbentuk sedang melakukan pemetaan, SKPK mana yang belum melakukan penyelesaian pengembalian sesuai arahan BPK. Agar untuk segera mengejar pengembalian kerugian daerah tersebut.

“Jika tidak bisa dilunasi ya dicicil, kalau bisa ya harus dilunasi lebih bagus, persentase bisa naik, ya paling tidak ada progres,” ucap Hilal.

Namun, jika ada yang sudah meninggal dunia, akan dilihat dulu ahli warisnya. Mampu tidak untuk pengembalian, jika tidak mampu bisa dihapus, tapi melalui kajian majelis.

Prosesnya, jika yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan, maka akan diusulkan melalui Majelis Kerugian Daerah (MKD) untuk penghapusan, dan dibuat surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) dari bupati.

MKD saat ini belum terbentuk dan akan segera dibentuk, terangnya.
Sebelumnya, persoalan temuan BPK senilai Rp12,8 miliar tersebut terungkap setelah dilakukannya rapat tindak lanjut temuan LHP oleh BPK RI perwakilan Aceh, yang berlangsung di ruang pertemuan Bupati Aceh Singkil.

Usai dilaksanakannya rapat sekaligus sosialisasi Tim BPK RI Perwakilan Aceh di Aceh Singkil, Bupati Dulmusrid kepada wartawan Jumat kemarin mengakui, adanya temuan senilai Rp12,8 miliar yang menjadi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI selama sebulan terakhir di Aceh Singkil. Dan rekomendasi tersebut hingga kini belum tuntas keseluruhan ditindak lanjuti Pemkab Aceh Singkil.

Disebutkannya, rekomendasi yang belum ditindak lanjuti itu yakni, adanya indikasi kerugian daerah serta tidak tertibnya administrasi.

“Kerugian negara harus segera dilakukan pengembalian dan harus ditindak lanjuti. Kemudian menyangkut administrasi, seperti laporan-laporan kemungkinan terjadi disebabkan terganggunya jaringan, sehingga tidak bisa dientri SKPK,” terang Dulmusrid. (b25)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2