Waspada
Waspada » Tak Rampung, Ruko Di Trienggadeng Tidak Berfungsi
Aceh

Tak Rampung, Ruko Di Trienggadeng Tidak Berfungsi

Bangunan toko di pasar Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya tidak rampung dikerjakan, Senin (3/4). Waspada/ Ferizal Ghazali

 

PIDIE JAYA (Waspada): Tidak rampung dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, rumah toko (ruko) di Pasar Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya tidak dapat difungsikan.

Informasi yang dihimpun Waspada.id tuko tersebut dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, dan pembangunan toko dilakukan oleh Pemprov Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menggunakan Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018 dengan nilai kontrak Rp2,2 miliar, dan persentasi selesai dikerjakan hanya 83 persen.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pidie Jaya, M Nasir yang dihubungi Waspada.id, Selasa (4/5) mengatakan, karena pembangunan belum selesai, toko tersebut tidak difungsikan atau tidak disewakan.

“Bangunannya belum siap, jadi kita tidak menyewakan sehingga tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bangunan tersebut,” kata M Nasir.

Namun ada beberapa pedagang yang menepati dan berjualan di toko tersebut, tapi tidak disewakan mengingat pembangunannya belum rampung.

“Sebenarnya kita melarang menepati karena belum selesai, kita khawatirkan akan terjadi yang tidak diharapkan, tapi ada beberapa pedagang tetap menepati,” ungkap M Nasir.

Pihaknya (Desperindagkop) sudah melaporkan kondisi bangunan yang belum bisa difungsikan tersebut ke provinsi, dan pihak profinsi sudah melakukan peninjauan.

“Kemarin sudah ditinjau pihak provinsi, namun dalam waktu dekat (usai lebaran) akan turun kembali melakukan pengecekan terhadap kondisi bangunan,” jelas M Nasir.

Kita, lanjut M Nasir, menunggu turunnya tim dari provinsi dan menunggu rekomendasi untuk tindak lanjut bangunan tersebut hingga selesai pembangunannya dan dapat difungsikan.

Sebelum dibangun bangunan toko oleh pemerintah provinsi, di atas tanah milik Pemkab Pidie Jaya tersebut dibangun toko milik masyarakat, dan mereka (masyarakat) menyewa tanah dari pemkab. (b23)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2