SINGKIL (Waspada): Sopir truk pengangkutan yang membawa barang dagangan berupa Sembako, dedak maupun bahan kelontong lainnya mengeluh karena sering tidak mendapat tiket saat hendak menyeberang ke Pulau Nias.
Sudah hampir setahun diberlakukannya pembelian tiket secara online itu, malah menyebabkan kendaraan pengangkutan yang terkhusus dari rute wilayah Aceh menuju Nias, dengan armada KMP Wira Mutiara Sibolga, sering tidak kebagian tiket.
Akibatnya sering menimbulkan perdebatan antara sopir angkutan dari Aceh dengan petugas di Pelabuhan Singkil tersebut.
Sejumlah sopir pengangkutan di Pelabuhan Singkil kepada Waspada.id, Jumat (5/5) malam, mengaku sering batal berangkat karena tidak dapat tiket.
Padahal tiket sudah mereka boking sejak seminggu sebelumnya. Namun tetap tidak juga mendapat tiket tersebut.
“Terkesan ada diskriminasi dalam penjualan tiket ini dengan mobil dari Aceh. Sebab kita gak tau kapan dibuka jadwal pembelian tiket. Apalagi susah diakses. Kita pesan belum buka, saat sudah dibuka katanya tiket sudah habis,” keluh para sopir di Singkil saat dikonfirmasi Waspada.id dari Pelabuhan Penyeberangan Singkil.
“Katanya malam ini kami akan berangkat, herannya truk dari Aceh hanya bisa berangkat setiap hari Jumat, di saat kendaraan barang dari Sumut sepi. Tapi herannya, kendaraan dari Sumut setiap hari terus masuk dan lancar-lancar saja saat menyeberang.
Kalau hari lain kami tidak pernah kebagian tiket. Padahal sebelum diberlakukan online kami bisa menyeberang 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Sekarang hanya 1 minggu sekali, itu pun harus ada perdebatan dulu,” keluh para sopir.
“Kami berharap agar pembelian tiket sebaiknya bisa manual seperti sebelumnya. Karena di Pelabuhan Singkil ini belum siap pemberlakuan tiket online, yang menyebabkan kami semakin sulit berusaha,” sebut mereka.
Terkait persoalan tersebut, Wakil Ketua DPW Partai NasDem Aceh yang juga Wakil Sekjen Persaudaraan Barat Selatan Aceh (PBSA), Fadhli Ali, SE MSi angkat bicara.
Persoalan ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Aceh. Karena dari informasi yang saya terima dari para supir, terkesan ada nya diskriminasi terhadap mobil-mobil dari Aceh khususnya. Dan hal ini terjadi karena pemesanan tiket truk sangat susah diakses oleh pemilik mobil atau pedagang dari Aceh.
Kemungkinan, dia menduga ada kaitannya karena kapal yang melayari rute itu sekarang milik swasta dari Sumatera Utara. Sehingga mereka lebih cenderung melayani angkutan-angkutan dari Sumut.
“Begitulah perkiraan opini para supir-supir dan pemilik mobil tersebut,” ucap Fadhli yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW Apkasindo Aceh, saat menghubungi Waspada.id, Sabtu (6/5).
Persoalan ini, kata dia, harus cepat diselesaikan, karena terindikasi adanya diskriminasi sehingga kedepan dikhawatirkan berpotensi terjadi kekerasan di sekitar pelabuhan itu.
Dia mengaku menerima informasi bahwa para pemilik truk/pedagang dari Aceh sudah sering tidak mendapatkan tiket menyeberang di waktu kendaraan yang hendak menyeberang lagi ramai.
“Tapi kendaraan atau sopir/pemilik truk dari Sumut diprioritaskan,” sebutnya.
Menyahuti persoalan ini dia menyarankan, agar ke depan jangan ada diskriminasi layanan di pelabuhan.
Kedua, tambahnya, mengingat perdagangan antara Aceh wilayah Barsela dengan Pulau Nias intensitasnya semakin tinggi hendaknya dapat disikapi pemerintah Aceh dengan menyediakan satu unit kapal penyebarangan untuk rute Singkil-Nias.
Untuk diketahui, ujarnya, akhir-akhir ini intensitas perdagangan antara Aceh dengan Nias cukup pesat. Dari Nias di bawa pisang kepok, pisang wak dan lain-lain hasil bumi seperti duku, kelapa.
Sementara, kata dia, dari Aceh truk barang membawa beras, dedak dan kadang juga bahan kelontong, minyak goreng dan lain-lain.
“Sehingga ini perlu menjadi perhatian kita semua, untuk meningkatkan perekonomian rakyat Aceh dan upaya mengembalikan kejayaan Aceh di masa keemasan Aceh Singkil sebagai pintu masuk perdagangan terbesar di kawasan Pantai Barat Selatan,” ulasnya.
“Di masa itu negara-negara besar didunia menjadikan Singkil sebagai poros perekonomian dan niaga di bagian Barat Selatan Aceh, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-19,” sebut Fadhli. (B25)
