Waspada
Waspada » Somasi Terkait PSR, Komisi II DPRK Ditengarai Berikan Jawaban Tak Jelas
Aceh

Somasi Terkait PSR, Komisi II DPRK Ditengarai Berikan Jawaban Tak Jelas

Dokumen jawaban Komisi II DPRK Aceh Tamiang terhadap somasi yang diajukan Muhammad Hanafiah, warga Aceh Tamiang kepada DPRK setempat tentang peremajaan sawit rakyat. Waspada/Yusri
Dokumen jawaban Komisi II DPRK Aceh Tamiang terhadap somasi yang diajukan Muhammad Hanafiah, warga Aceh Tamiang kepada DPRK setempat tentang peremajaan sawit rakyat. Waspada/Yusri

ACEH TAMIANG (Waspada): Jawaban somasi yang diberikan Komisi II DPRK Aceh Tamiang yang salah satu fungsi dan tugasnya membidangi perkebunan ditengarai tidak jelas tentang isi tuntutan seperti diminta Muhammad Hanafiah yang mengajukan somasi beberapa waktu lalu yang ditujukan kepada DPRK Aceh Tamiang.

Muhammad Hanafiah yang merupakan warga Kampung Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang kepada Waspada Senin (6/4) menilai, Komisi II DPRK Aceh Tamiang dalam jawabannya diduga terkesan berbohong, bahkan dinilainya asal-asalan saja karena mengatakan akan melakukan peninjauan.

Menurutnya, selain itu Komisi II DPRK Aceh Tamiang yang memberikan jawaban akan memanggil koperasi pelaksana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Aceh Tamiang.

“Komisi II menyatakan akan berkonsultasi dengan Dinas Provinsi Aceh, padahal Komisi II beberapa waktu lalu sudah pernah pergi ke Banda Aceh, tetapi jawaban somasi tidak dicantumkan hasil mereka melakukan koordinasi ke Banda Aceh,” sebut Hanafiah.

Kebohongan lainnya kata Hanafiah yang juga wartawan senior di Aceh Tamiang, bahwa Komisi II juga tidak melampirkan dokumen RAB (Rencana Anggran Biaya), kontrak kerja koperasi dengan BPDPKS, dan tidak mencantumkan total keseluruhan areal program PSR tentang yang sudah terealisasi serta belum, tentang jumlah anggaran yang sudah terealisasi dan belum terealisasi.

Dinas Sudah Serahkan Dokumen Kepada Komisi II

Disampaikannya, ketika dirinya selaku pemohon somasi menanyakan hal tersebut kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang pada Jumat (3/4), pihak dinas menyatakan semua dokumen yang terkait PSR sudah diberikan kepada Komisi II DPRK Aceh Tamiang.

“Selain itu juga, Komisi II tidak ada melampirkan satupun dasar hukum tentang pelaksanaan PSR,” ujar Hanafiah.

Muhammad Hanafiah menegaskan, laporan jawaban diberikan Komisi II DPRK Aceh Tamiang sangat asal-asal saja, tidak ada hasil temuan yang dijadikan kesimpulan dalam laporan jawaban somasi.

Ironisnya, surat somasi dimasukkan pada 23 Maret 2020, tetapi sudah dijawab sebelum surat somasi dimasukkan yaitu sesuai tandatangan para anggota Komisi II tertanggal 9 Maret 2020,” cetusnya dan surat jawaban suratnya penuh keanehan.

Selain itu, pihak Komisi II DPRK Aceh Tamiang juga tidak mengirimkan berkas hasil pengawasan dan temuan mereka kepada Bupati Aceh Tamiang, BPDPKS dan aparat hukum seperti yang dituntut oleh pemohon somasi.

“Pokoknya, laporan hasil kinerja Komisi II sangat aneh dan asal-asalan saja dan terkesan berbohong,” terang Hanafiah lagi.

Pekerjaan Belum Terlaksana, Uang Sudah ditarik

Padahal, dalam rangka untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan, salah satu upaya dilakukan melalui peremajaan terhadap tanaman yang kurang produktif, tua dan/atau rusak dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana serta prasarana.

“Banyak item pekerjaan yang belum dilaksanakan, tetapi pihak Koperasi yang mengelola kegiatan PSR ini sudah menarik uang di Bank,” sebut Hanafiah lagi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, disebutkan bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mempunyai tugas antara lain melakukan perencanaan dan penganggaran, penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran penggunaan dana, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta melakukan pengawasan dana peremajaan kelapa sawit, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah sudah menetapkan pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit pekebunan, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana dalam kerangka pendanaan BPDPKS.

Dalam upaya untuk menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanatkan pada pasal 93 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Lanjutnya, sebagai langkah implementasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 jo Perpres No. 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.(cri).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2