Waspada
Waspada » Soal Syariat Islam PDI Perjuangan Simeulue Pertanyakan Political Will Petinggi Bangsa Aceh
Aceh

Soal Syariat Islam PDI Perjuangan Simeulue Pertanyakan Political Will Petinggi Bangsa Aceh

Screenshot video mesum oknum Bupati Simeulue. Waspada/Rahmad
Screenshot video mesum oknum Bupati Simeulue. Waspada/Rahmad

Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Simeulue Hardani kepada Waspada di Banda Aceh Sabtu (18/1) mengatakan, dengan tidak adanya kepastian hukum secara Syariat Islam terhadap laporan dugaan video amoral Bupati Simeulue, EH, S.Ag, SH, M.Ikom ke Wilayahtul Hisbah Provinsi Aceh pada September 2019, kini telah menimbulkan dampak buruk yang luas.

Kondisi di kehidupan sehari-hari masyarakat khususnya di Simeulue sudah banyak yang mengabaikan tentang pentingnya menjalankan Syariat Islam secara kaffah. Bahkan mirisnya, ada potensi yang sudah ingin menolak bahkan mendorong dihapuskannya hukum Syariat Islam yang sangat agung itu.

Katanya, semua orang masih belum lupa atas ucapan salah seorang pemuda Desa Lafakha, Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue Kadri Amin pada awal 2020 yang mengidekan Syari’at Islam di Simeulue dicabut, dibuka bar, dibuka diskotik dan Simeulue dijadikan daerah lokalisasi berkelas dunia.

“Ini indikasi negatif dan fakta di dunia maya banyak yang seakan mengaminkan,” sebutnya.

Meski sesugguhnya ucapan Kadri Amin itu adalah bahasa kekecewaan atas perilaku yang menjadikan Hukum Islam/Hukum Allah sebagai dagelan atau mainan saja untuk memuaskan syahwat, birahi politik oknum pejabat tertentu.

Sementara diketahui Syariat Islam adalah salah satu keniscayaan, bagian dari ke-Istimewaan Aceh yang diperjuangkan dengan berdarah-darah bahkan dengan puluhan ribu korban nyawa oleh para Indatu (Bangsa Aceh-red).

PDI Perjuangan Simeulue menilai video dugaan amoral Bupati Simeulue, cukup jelas dan terang. Andaikan itupun fitnah dalam Syariat Islam yang memfitnah harus dicambuk. Pelapor (Kadri Amin-red) sudah menyatakan kesiapannya sebagaimana dipulikasi sejumlah media.

“Penyelesaian dalam Hukum Islam/Hukum Jinayah itu cukup adil. Ketika yang melaporkan memfitnah maka yang melapor dikenakan hukum cambuk. Dengan begitu kepastian hukum dalam Islam itu sangat jelas,” sebutnya Hardani.

Nah, untuk persoalan ini Kajimat selaku Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Simeulue bidang politik meminta political wili dari petinggi Bangsa Aceh, Gubernur dan paling khusus kepada Wali Nanggroe Aceh yang di Pemulia Wali Nanggroe Aceh Darussalam, Malik Mahmud Al-Haytar.

Beberapa waktu lalu Wali Nanggroe berjanji akan menuntaskan kasus itu bahkan Ia sendiri yang akan membawa kasusnya ke Presiden Jokowi bila tak tuntas di Aceh.

“Sejauh ini PDI Perjuangan Simeulue masih sangat yakin akan kredibilitas Wali Naggroe dan juga sejumlah pejabat di Aceh soal komitmen menegakkan Syariat Islam,” sebutnya.

Kepala Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh, Jalaluddin, SH yang dikonfirmasi Waspada beberapa waktu lalu melalui seluler menyatakan soal laporan Kadri Amin mengenai video amoral oknum pejabat Simeulue masih dalam penyelidikan.

Katanya selama ini pihak WH Provinsi Aceh masih terkendala dengan locus atau lokasi kejadian yang belum konkret. Ditohok kenapa tidak mengkonfirmasi kepada pihak perempuan yang dalam video, hal itu katanya masih dikaji.

Sementara itu sejumlah pihak berpendapat untuk mengungkap video amoral Bupati Simeulue, EH sangatlah mudah. EH sendiri pada sejumlah media telah mengakui pria dalam video itu adalah dirinya bersama istri.

Namun wanita yang ditengarai kuat dalam video sebagaimana pada beberapa barang bukti rekaman percakapannya dengan seorang sumber layak dipercaya yang ikut dilampirkan oleh pelapor ke WH provinsi, hal itu jelas bisa ditindaklanjuti. (crm)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2