Waspada
Waspada » Sepanjang 2019, PT PIM Salurkan 266.022 Ton Pupuk Bersubsidi
Aceh

Sepanjang 2019, PT PIM Salurkan 266.022 Ton Pupuk Bersubsidi

Waspada/Ist
Waspada/Ist

ACEH UTARA (Waspada): Sampai dengan 31 Desember 2019, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Aceh telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 266.022 ton atau setara 98 persen dari alokasi tahun 2019 yang sebesar 271.331 ton.

Direktur Komersil PT PIM, Rochan Syamsul Hadi melalui siaran pers yang dikirim kepada Harian Waspada, Jum’at (10/1) siang menyebutkan, PT PIM bertanggungjawab untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke enam provinsi di Indonesia yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau.

Di sebutkan juga, untuk Sumatera Utara yang menyalurkan pupuk bersubsidi adalah CV. Bedagai Agro Sejati. CV tersebut merupakan salahsatu distributor di Sumatera Utara yang menyalurkan untuk wilayah Serdangbedagai dan Batubara.

Distributor dari CV Bedagai Agro Sejati kepada PIM menyebutkan, penyaluran pupuk di wilayah tersebut berjalan lancar dan tidak ada kendala. Meski di akhir tahun sempat terjadi kekurangan alokasi, akan tetapi dapat dipenuhi dengan adanya realokasi oleh Kementerian Pertanian yang dialihkan dari provinsi lain.

Rochan Syamsul Hadi juga menyebutkan bahwa pihaknya selalu konsisten memenuhi enam prinsip utama atau 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

“Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi, agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui RDKK, sedangkan untuk penagihan subsidi didukung dengan dokumen Formulir penebusan distributor ke produsen (F5) dan Formulir penyaluran kios ke Petani (F6),” ujar Rochan.

Dia juga menjelaskan, “Penyaluran tersebut tiap bulannya dilakukan verifikasi, dan tiap akhir tahun dilakukan audit atas penyaluran selama satu tahun.”

Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana menegaskan bahwa Pupuk Indonesia Grup akan menindak tegas setiap tindakan penyelewengan pupuk bersubsidi oleh oknum tertentu.

“Pupuk Indonesia sebagai Holding BUMN yang bergerak di bidang industri pupuk, berkomitmen untuk senantiasa mendukung program ketahanan pangan melalui jaminan pasokan pupuk dan mengoptimalkan pola koordinasi strategis holding, dengan mengedepankan prinsip tatakelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam menjalankan proses bisnis perusahaan,” tutur Wijaya.

KPK
Menyikapi kasus dugaan korupsi PT. PIM yang dilaporkan Projo ke Kajati Sumatera Utara, mahasiswa Unimal Aceh Utara meminta KPK ikut turun tangan membantu mengusutnya sampai tuntas. Demikian Ketua BEM Fakultas Hukum Unimal Muhammad Fadli melalui siaran persnya kepada Waspada, Jumat (10/1).

Dikatakannya, selain BPK perlu melakukan audit PT PIM secara keseluruhan sekaligus meminta KPK untuk bisa menginvestigasi kasus dugaan korupsi ini. Karena diindikasikan telah merugikan negara sejumlah Rp90 miliar, ini adalah nilai yang sangat fantastis.

“KPK harus ikut juga turun tangan dalam mengawal kasus ini dan melakukan investigasi, karena dengan jumlah kerugian yang sebesar itu pasti ada oknum pimpinan jajaran PT PIM yang bermain,” ujarnya.

Ditegaskannya, para mahasiswa umumnya merasa sangat kecewa pada PT. PIM karena dua hal yang dilakukannya.

Hal pertama adalah dengan berhenti beroperasinya PT PIM sejak bulan November 2019 lalu.

Meskipun sesaat dan aktif lagi pada 15 Januari 2020, namun hal tersebut memberikan efek buruk yang sangat luas terhadap masyarakat khususnya petani.

PT PIM memberikan alasan bahwa pasokan gas dari PT Medco belum sampai dan apa gunanya lumbung gas yang ada di sekitaran Lhokseumawe dan Aceh Utara seperti yang ada di PT PHE.

Hal kedua adalah, mahasiswa sangat kecewa. Padahal pupuk subsidi bisa dinikmati oleh masyarakat umum, namun yang  terjadi di lapangan justru masyarakat harus merasakan derita dengan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk subsidi.

Bahkan, PT. PIM tidak bisa memberikan kontribusi lebih untuk kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak pencemaran.  (b18)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2