SABANG (Waspada): Pemerintah Kota Sabang berkomitmen meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta kendalikan risiko jangka panjang, demi mewujudkan Sabang ke arah yang lebih baik lagi.
“SPIP dan APIP jadi perhatian dan catatan, yang harus ditingkatkan. Untuk itu, perencanaan pembangunan kita harus matang, sesuai orientasi visi misi dan juga permasalahan yang ada, jadi solusi yang diberikan efisien dan sesuai dengan pokok solusi masalah yang dibutuhkan,” kata Pj Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi, Jumat (10/3).
Hal tersebut disampaikannya ketika menghadiri acara Sosialisasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Resiko di lingkungan Pemerintah Kota Sabang tahun 2023, bersama Kepala BPKP Perwakilan Aceh Supriyadi, yang berlangsung di Aula Lantai IV Kantor Wali Kota Sabang.
“Kita terus kejar dan tingkatkan tata kelola pembangunan, dengan melakukan inovasi-inovasi dan perencanaan hingga perealisasiannya. Kedepan, diharapkan para OPD bisa mempersiapkan perencanaan yang matang, dalam menangani berbagai permasalahan pembangunan, termasuk SPBE, penanganan isu nasional, ombudsman, dan lain sebagainya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Aceh Supriyadi mengatakan sebagian besar daerah di Aceh SPIP dan APIP-nya masih di bawah 3, termasuk Kota Sabang. Dengan maturitas SPIP dan manajemen resiko yang lebih baik, pemerintah dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kita hadirkan di sini untuk mengetahui persis apa yang harus dilakukan dalam menangani resiko dan mengatasinya. Agar perencanaan, dibangun sesuai dengan permasalahan yang ada, berkualitas serta mengurangi resiko di unit masing-masing,” jelasnya.
Dia menambahkan, sosialisasi ini merupakan upaya kolaboratif antara BPKP Perwakilan Aceh dan Pemerintah Kota Sabang, dalam pemantapan SPIP yang melibatkan para Pimpinan OPD, sebagai rekan strategis kepala daerah, untuk mencapai program yang berkualitas dan memastikan terjaganya akuntabilitas. (b18)
