Seluruh Fraksi Tolak Kebijakan Bupati Aceh Tamiang Pangkas Honorarium PDPK

Seluruh Fraksi Tolak Kebijakan Bupati Aceh Tamiang Pangkas Honorarium PDPK

  • Bagikan
Abdullah yang mewakili Bupati Aceh Tamiang menerima berkas pernyataan sikap Fraksi-Fraksi yang diserahkan oleh Pimpinan DPRK Aceh Tamiang pada sidang Paripurna di gedung dewan setempat, Kamis (18/11) malam.Waspada/Muhammad Hanafiah
Abdullah yang mewakili Bupati Aceh Tamiang menerima berkas pernyataan sikap Fraksi-Fraksi yang diserahkan oleh Pimpinan DPRK Aceh Tamiang pada sidang Paripurna di gedung dewan setempat, Kamis (18/11) malam.Waspada/Muhammad Hanafiah

KUALASIMPANG (Waspada): Seluruh Fraksi yang ada di DPRK Aceh Tamiang menolak dan meminta kebijakan Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil yang akan memangkas gaji tenaga PDPK dan pemangkasan TPP bagi PNS untuk Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten tersebut.

Sikap penolakan dan minta ditinjau ulang kebijakan Bupati Aceh Tamiang terkait hal itu disampaikan oleh seluruh Fraksi yang ada di DPRK Aceh Tamiang pada sidang Paripurna Penyampaian Pendapat dan Pandangan Umum anggota dewan dan Fraksi terkait Rancangan Qanun APBK Aceh Tamiang TA 2022 yang berlangsung di gedung dewan setempat, Kamis (18/11) malam.

Pengamatan Waspada.id, sidang Paripurna yang berlangsung Kamis (18/11) malam tersebut dihadiri Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto dan Wakil Ketua Fadlon dan Muhammad Nur, anggota dewan, Bupati Aceh Tamiang diwakili oleh Asisten Administrasi Abdullah dan undangan lainnya.

Para juru bicara dari Fraksi Gerindra Salbiah, Fraksi Partai Aceh Juniati, Fraksi Tamiang Sepakat Dody Fahrizal, Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan Purwati, tampil secara bergantian di atas mimbar membacakan pendapat Fraksi masing-masing yang menyatakan menolak dan meminta Bupati Aceh Tamiang untuk meninjau ulang kebijakan yang akan memotong honor tenaga PDPK sebesar Rp200 ribu perorang perbulan yang akan diberlakukan mulai Januari sampai dengan Desember 2022.

Menurut Fraksi-fraksi tersebut, gaji honor tenaga PDPK selama ini sangat kecil hanya Rp815 ribu perorang perbulan, sehingga jika nanti gaji mereka dipotong Rp200 ribu perorang perbulan tentu saja akan membuat tenaga PDPK menjadi sangat susah untuk membiayai kebutuhan keluarga mereka.

Fraksi-Fraksi juga minta kepada Bupati Aceh Tamiang agar mempertimbangkan dan meninjau ulang kebijakan yang akan mengurangi TPP bagi PNS sebesar 25% bagi Eselon II dan III serta 15% bagi Eselon IV dan Staf. “Pendapatan PNS Eselon IV dan staf sangat kecil, kalau bisa janganlah dikurangi karena akan membuat mereka susah untuk membiayai kebutuhan keluarga mereka,” tegas Purwati sambil membaca pantun dari atas mimbar yang disambut gemuruh tepuk tangan dari hadirin .

Pernyataan dari seluruh Fraksi tersebut selanjutnya pada sidang paripurna diserahkan kepada Abdullah yang mewakili Bupati Aceh Tamiang pada sidang tersebut.

Sebelumnya pada sidang Paripurna yang berlangsung Kamis (18/11) pagi, Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil yang diwakili oleh Setdakab Aceh Tamiang, H. Asra menyatakan, kondisi keuangan Pemkab Aceh Tamiang yang tergambar dalam RAPBK Aceh Tamiang TA 2022, tidak jauh berbeda dengan kondisi setelah dilakukan refocusing APBK TA 2021.

Lebih lanjut Bupati Aceh Tamiang menyebutkan, Dana Transfer untuk Pemkab Aceh Tamiang yang ditetapkan dalam APBN TA 2022 jauh di bawah proyeksi RAPBK Aceh Tamiang TA 2022 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Kabupaten Aceh Tamiang TA 2022.

Bupati Aceh Tamiang mengungkapkan, Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum Pada KUA/PPAS TA 2022 direncankan senilai Rp533.489.012.000, sedangkan dalam APBN TA 2022 adalah senilai Rp488.964.332.000 atau terdapat selisih kurang senilai Rp44.524.680.000.

Selain itu, Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah yang semula direncankan dalam KUA/PPAS TA 2022 adalah sebesar Rp27.973.499.599, namun dalam APBN TA 2022 Pemkab Aceh Tamiang tidak menerima alokasi pendapatan transfer untuk Dana Insentif Daerah(DID).

Bupati menyatakan adapun sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sudah diperhitungkan secara optimal dan tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah diproyeksikan pada RKPD dan KUA/PPAS TA 2022.

Menurut Bupati, untuk menyikapi kondisi ini Pemkab Aceh Tamiang harus melakukan pengurangan/penyesuaian terhadap rencana anggaran belanja melalui beberapa kebijakan antara lain :melakukan pengurangan anggaran belanja rutin dan operasional kantor yang bersumber dari DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada seluruh OPD.

Selain itu, tegasnya lagi, tidak mengalokasikan belanja makan minum aktivitas lapangan pegawai (PNS dan PDPK) dan melakukan pengurangan belanja honorium PDPK dan PDPKT sebesar Rp200 ribu perorang perbulan terhitung mulai Januari sampai Desember Tahun 2022.

Selanjutnya, tegas Bupati, melakukan pengurangan belanja untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terhitung mulai Januari sampai Desember 2022 yakni sebesar 25% untuk Eselon II dan III, dan sebesar 15% untuk Eselon IV dan Staf.

Bupati juga menyatakan, sedangkan untuk anggaran belanja kegiatan yang berasal dari usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan, eksekutif belum dapat melakukan pengurangan.

Bupati menegaskan, terhadap beberapa kebijakan ini, tentunya memerlukan pertimbangan bersama untuk dilakukan penyesuaian lebih lanjut dalam pembahasan RAPBK TA 2022 antara Panitia Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemkab Aceh Tamiang.(b14)

  • Bagikan