Waspada
Waspada » Sejumlah Proyek Tertunda, Pembayaran Masih Simpang Siur
Aceh

Sejumlah Proyek Tertunda, Pembayaran Masih Simpang Siur

Mix Donald, Plt Kadis PUPR Aceh Tamiang. Waspada/Ist
Mix Donald, Plt Kadis PUPR Aceh Tamiang. Waspada/Ist

Menyusul persoalan tersebut, beberapa pejabat dari instansi terkait di jajaran Pemkab Aceh Tamiang belum bisa memberikan penjelasan secara detail tentang pembayaran sejumlah proyek dimaksud, bahkan kejadian ini disebut-sebut terjadi karena devisitnya keuangan Pemkab Aceh Tamiang yang dikabarkan dana bagi hasil dari pemerintah pusat tidak dikirimkan di tahun anggaran 2019.

Ironisnya, Kepala BPKD Aceh Tamiang, Yusriati yang coba dikonfirmasi rekan-rekan media tidak berhasil ditemui, terkesan enggan untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan tertundanya pembayaran sejumlah proyek yang mencapai Rp13,7 miliar tersebut. Termasuk belum menanggapi konfirmasi melalui telepon selular atau WhatsApp yang dikirimkan rekan media.

Kondisi ini menggambarkan kurangnya keterbukaan informasi yang diberikan oleh jajaran Pemkab Aceh Tamiang terkait tertundanya pembayaran sejumlah proyek tahun 2019 lalu. Seharusnya hal itu tidak perlu ditutup–tutupi sehingga masyarakat secara umum bisa mengetahui pokok persoalan sehingga kekurangan anggaran untuk proses pembayaran proyek–proyek yang sudah selesai dikerjakan rekanan itu.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Tamiang, Mix Donal kepada Waspada Kamis (9/1) di ruang kerjanya mengakui beberapa proyek yang jumlah biayanya berkisar Rp13,7 miliar belum dilakukan pembayaran.

“Ada sekitar 8 proyek seperti pekerjaan pengaspalan dan jembatan yang belum dibayarkan, sedangkan administrasi semuanya sudah tuntas sebelum berakhir Desember 2019 lalu,” ungkap Mix Donal seraya mengatakan, dari informasi yang diperolehnya, belum dibayarkan kaena terkendala keuangan daerah.

Mix Donal menegaskan, pihaknya juga belum mendapat kejelasan tentang proses pembayarannya, tetapi diharapkan ada kebijakan–kebijakan yang bisa segera dilakukan proses pembayarannya. “Tapi kalau positifnya pembayaran proyek dimaksud melalui APBK Perubahan tahun 2020,” ujarnya sembari menambahkan, hal ini imbas dari tidak ditransfernya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Pada kesempatan lainnya, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto ketika dikonfirmasi wartawan terkait sulitnya mendapatkan data jumlah paket dan rincian anggarannya yang belum dibayarkan dari BPKD Aceh Tamiang mengatakan, sejauh ini pihaknya juga belum mengetahui secara detail jumlah paket dan rinciannya.

“Sabar dulu ya, saat ini kita juga sedang membahas persoalan proyek-proyek tersebut, nanti setelah kami mendapatkan detail dari jumlah dan nilainya akan kami kabari,” sebut Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto melalui telepon sembari menambahkan, pihaknya juga akan memanggil dinas terkait.(cri)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2