KUTACANE (Waspada): Bupati Aceh Tenggara, HM Salim Fakhry SE, MM mengatakan akan memberikan sanksi kepada Kepala OPD, camat yang tidak menghadiri sidang paripurna ini tanpa alasan yang jelas, sembari meminta sekda untuk mengecek satu per satu para Kepala OPD dan camat.
Hal itu disampaikan bupati dalam pidato perdananya saat sidang paripurna DPRK masa sidang I 2024 tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama gedung DPRK, Selasa (4/3) siang.
Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kerja samanya kepada TAPK dan Banggar dalam proses tahapan pembahasan rancangan Qanun APBK 2025.
“Pemda tidak ada niatan kita memperlambat proses pengesahan APBK2025, berdasarkan Inpres No 1/2025 dan Keputusan Menkeu No 29/2025, memaksa kita untuk melakukan pemangkasan anggaran yang sudah kita sepakati sejak awal dengan melakukan efisiensi dan rasionalisasi penggunaan APBK 2025,” terang Fakhry.
Ia juga, minta sekda, setelah APBK disahkan dan mendapat nomor, agar secepatnya merealisasikan Anggaran OPD, Camat dan Pengulu Kute, mengingat sudah dekat lebaran, setidaknya bisa meringankan pihak terkait dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pemerintah SAH terus berkomitmen menjalin hubungan kerja sama dengan semua pihak, baik isntansi vertikal, demi terwujudnya visi dan misi kami, ucap Fakhry dengan semangat.
Sebelumnya, sidang langsung dipimpin Ketua DPRK Agara, Denny Febrian Roza, didampingi Wakil Ketua II H Bukhari dan dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati HM Salim Fakhry dan dr Heri Al Hilal, juga Sekda Yusrizal, ST, Asisten, Kepala OPD, camat, unsur Forkompimda dan anggota DPRK lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRK menyampaikan dari rangkaian pembicaraan tingkat pertama dan kedua dari Desember tahun 2024 dan hari ini kembali membahas hasil evaluasi dari Gub Provinsi Aceh terkait rancangan Qanun dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK Agara 2025.
Dari semua tahapan berjalan, sudah banyak menyita waktu dan perhatian, dengan berbagai dinamika telah dilalui, baik melakukan efesiensi anggaran sesuai RKPK, KUA dan PPAS /2025 dan kebijakan pemerintah pusat, kata Denny.
Lebih jauh Ketua DPRK juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah, agar lebih cermat dalam mensingkronisasi Pengunaan APBK tahun 2025.
Sementara Raqan APBK Agara sekitar Rp1.282,947,148,286.00. Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 83.112, 726, 175.00. Kontribusi terbesar untuk daerah melalui sumber PAD yang sah sebesar Rp 70,100 miliar. Pajak Daerah Rp10.326, 556,175.00 dan Retribusi sah Rp2,686,170 miliar.
Dana Pendapatan Trasfer Rp1.186, 334,442,111. Baik Transfer dari Pemerintah Pusat Rp1.141, 349,564 triliun.mSementara itu dari Transfer antardaerah Rp 44.894,858,111 serta Lain-Lian PAD yang Sah Rp13,500 miliar.
Untuk belanja daerah, terdiri dari Oporasi, Belanja Modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer pusat. Dalam rencana Rp1.333,553, 549,619.
Untuk kebutuhan belanja Operasi sebesar Rp915.270,795, 819. Untuk belanja barang dan jasa Rp396.073,756, 473 serta belanja Modal Rp84.381,552,017.
Sementara itu pada Selasa (4/3) petang, saat dihubungi Kaban BKAD Aceh Tenggara H Syukur S Karokaro via pesan WA pribadinya, belum bisa menyampaikan atas pemangkasan dan pergeseran pengunaan APBK 2025, sesuai Inpres dan keputusan Menkeu tersebut, karena masih dalam pembahasan pihak esekutif dan legislatif, jika sudah disahkan pastinya akan disampaikan ke publik, kata Syukur singkat.(cseh)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
