BLANGPIDIE (Waspada): Layanan medis di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan (RSUTP), Aceh Barat Daya (Abdya), dinilai masih kurang optimal, khususnya dalam layanan rawat inap pasien.
Dalam penempatan pasien rawat inap, terkadang pihak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUTP Abdya, terpaksa memasukkan sejumlah pasien dalam kamar rawat inap yang berdesakan. Sehingga, dalam satu ruang rawat inap bisa mencapai 4 hingga 5 orang pasien. Bahkan, terkadang ada pasien rawat inap yang tidak mendapatkan kamar rawat inap, terpaksa ngantri di ranjang Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Maklum, ruang rawat inap dengan jumlah terbatas, sudah penuh sesak. Sementara pasien rawat inap di RSUTP Abdya, membludak sejak beberapa minggu terakhir ini. “Ini masalah di RSUTP Abdya yang perlu penanganan dengan segera,” ungkap Direktur RSUTP Abdya dr Ismuha SpB, dalam rapat dengar pendapat, dengan sejumlah anggota DPRK Abdya, terkait seringnya membludak pasien, yang terpaksa harus menunggu lama untuk mendapatkan ruangan rawat inap di aula DPRK Abdya, kompleks perkantoran Bukit Hijau, Blangpidie.
Menurut dokter senior spesialis bedah di RSUTP Abdya itu, guna mengatasi masalah itu, penambahan gedung rawat inap baru merupakan solusi satu-satunya, untuk menjawab persoalan ramainya pasien yang terpaksa harus menunggu lama, ketika diharuskan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan cara menginap hingga dinyatakan sembuh oleh tim dokter. “Solusi terkait persoalan ini adalah penambahan gedung rawat inap baru, agar antrian pasien rawat inap bisa diminimalisir,” ungkapnya.
Wakil Ketua II DPRK Abdya Hendra Fadhli SH, usai paparan yang disampaikan Direktur RSUTP Abdya, terkait persoalan yang dihadapi menilai, hal itu merupakan hal yang lumrah dan sering terjadi. Jika memang telah menjadi sebuah kebutuhan dan sangat berhubungan dengan kepentingan masyarakat, dalam usaha mendukung optimalnya layanan kesehatan di RSUTP Abdya, pihaknya sangat mendukung.
Namun pihaknya mengingatkan, saat gedung rawat inap yang baru itu terwujud, jangan sampai persoalan serupa mencuat serta merugikan masyarakat, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan layanan kesehatan. “Kami tidak mempermasalahkan hal itu. Kalau itu sebuah kebutuhan, DPRK sangat mendukung. Tapi jangan sampai tahun depan itu lagi masalahnya. Di tahun selanjutnya itu juga persoalannya,” tegasnya.
Hendra Fadhli menambahkan, kebutuhan rumah sakit merupakan kebutuhan yang priotas dan harus diutamakan. Tidak sedikit masyarakat Abdya, bahkan luar Abdya yang mengharapkan layanan kesehatan terbaik, dari rumah sakit dimaksud. Maka dari itu, perencanaannya harus benar-benar matang, serta berjangka panjang dan kebijakan anggaran menjadi solutif.
Terpisah, Kepala Bidang Perawatan pada RSUTP Abdya Asmaul Husna S.Tr Keb, dimintai keterangannya terkait masalah itu mengatakan, saat ini jumlah ruang rawat inap di RSUTP Abdya sebanyak 10 ruangan. Namun katanya, perlu digaris bawahi, tidak semua ruang rawat inap terjadi antrian. Yang paling sering terjadi antrian adalah di pasien penyakit dalam. Dimana tambahnya, jumlah pasien tersebut mendominasi dari total jumlah pasien yang dirawat. “Selanjutnya, antrian juga terjadi di pasien obgyn dan pasien anak,” sebutnya.
Penyebab terjadinya antrian lanjutnya, dikarenakan jumlah bed yang belum terpenuhi yang disebabkan kapasitas ruangan. “Aturan dari BPJS Kesehatan, jika bed penuh, pasien harus dirujuk. Cuma, pasien tidak mau atau jarang bersedia dirujuk. Karena dianggap masih bisa ditangani di RSUTP, meski harus antri di IGD,” jelasnya.(b21)
Teks foto: Suasana rapat dengar pendapat DPRK dengan Direktur RSUTP Abdya, terkait permohonan penanmbahan gedung rawat inap, dalam mengantisipasi membludaknya pasien di rumah sakit rujukan Barat-Selatan Aceh (Barsela) itu, Selasa (28/6). Waspada/Syafrizal