Waspada
Waspada » RSUD TCD Kesulitan Terapkan Prokes Pemulangan Jenazah Covid
Aceh Headlines

RSUD TCD Kesulitan Terapkan Prokes Pemulangan Jenazah Covid

Bupati Pidie Roni Ahmad (Abusyik) bersama unsur Muspida plus memimpin rapat koordinasi Satgas Covid-19 di Oproom Setdakab Pidie, Selasa (24/11). RSUD TCD kesulitan terapkan Prokes pemulangan jenazah Covid. Waspada/Muhammad Riza
Bupati Pidie Roni Ahmad (Abusyik) bersama unsur Muspida plus memimpin rapat koordinasi Satgas Covid-19 di Oproom Setdakab Pidie, Selasa (24/11). RSUD TCD kesulitan terapkan Prokes pemulangan jenazah Covid. Waspada/Muhammad Riza

SIGLI (Waspada): Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tgk Chik Ditiro (TCD) Sigli, kesulitan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) pemulangan jenazah Covid-19.

“Berdasarkan data rumah sakit, dari 50 sampai 60 orang pasien yang meninggal dunia, hanya 4 sampai 5 kasus yang dapat kami terapkan Prokes saat pemulangan jenazah. Selebihnya itu tidak mampu kami terapkan Prokes, dan ini sangat sulit memutus mata rantai penyebaran virus Corona,” lapor Kabid Pelayanan RSUD Tgk Chik Ditiro, Sigli, dr Dwi Widjaya, pada acara Rapat Koordinasi Satgas Covid-19 Kabupaten Pidie di Oproom Kantor, Selasa (24/11).

Menurut dia, RSUD TCD, Sigli, Kabupaten Pidie sebagai salah satu rumah sakit rujukan pasien Covid-19 di Aceh, selalu melakukan koordinasi dengan instansi-intansi terkait, semisal, Dinkes Pidie dan TNI/Polri. Kata dia, dalam penanganan pasien Covid-19, pihaknya sangat transparan, termasuk dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Merujuk pada pengalaman, di mana pada awal-awal penanganan wabah Covid-19, pihak rumah sakit kebanggaan masyarakat Pidie, itu sempat beberapa kali terjadi insiden kontak fisik antara petugas rumah sakit dengan keluarga pasien. Insiden itu kata dia, terjadi pada saat pemulangan jenazah pasien Covid-19.

Berdasarkan pengalaman tersebut, pihak RSUD TCD Sigli intens melakukan koordinasi dan berkomunisi dengan instansi kepolisian dan TNI. Langkah ini dilakukan dalam upaya mengantisipasi kemungkinan terulang kembali pertikaian antara petugas dengan keluarga pasien.

Bupati Pidie Upayakan Dua Fase

Bupati Pidie Roni Ahmad, SE dalam kesempatan itu mengatakan masa pandemi Covid-19 telah berdampak luas terhadap semua sendi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Pandemi ini kata dia, memberikan ancaman serius terhadap keselamatan rakyat, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Pidie lanjut Roni Ahmad terus melakukan penanganan Covid-19 dengan berbagai upaya dalam rangka memutuskan penyebaran, penularan, dan dampak yang ditimbulkannya.

Penanganan dan upaya yang dilakukan terbagi pada dua fase sebagai berikut: penanganan Covid-19 yang telah dilakukan, pada masa periode Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang dimulai sejak Maret 2020 sampai dengan 27 September 2020. Upaya kebijakan yang telah dilakukan adalah Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan.

Selanjutnya upaya penanganan Covid-19 yang sedang dilakukan, dengan struktur organisasi yang baru berupa, berupa Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) sesuai dengan surat edaran Mendagri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Dengan terbentuknya Satgas Covid-19 di Kabupaten Pidie sejak 28 September 2020 tersebut, maka struktur yang lama yaitu organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pidie, tidak berlaku lagi. Untuk pelaksanaan program kegiatan pada Satgas Covid-19, tentunya harus sesuai dengan arahan bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Mencermati arahan tersebut, kata Roni Ahmad beberapa hal perlu diperhatikan untuk menjadi prioritas ke depan adalah membentuk Satgas Covid-19 di Kecamatan maupun di gampong-gampong. Selain itu sebut dia, percepatan adaptasi kenormalan baru dan efektifitas penegakan Peraturan Bupati (Perbup) Pidie, berupa penegakan disiplinprotokol kesehatan, termasuk penyusunan aturan tambahan sesuai kebutuhan.

Kemudian efektifitas fungsi Satgas COVID-19, dengan pembagian tupoksi secara jelas. Lalu menyiapkan sarana dan kebijakan pendukung agar sekolah, fasilitas kesehatan, dan unit layanan publik lainnya dapat beroperasi secara normal dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Sosialisasi dan edukasi masyarakat melalui unit-unit pendidikan, fasilitas kesehatan, masjid, balai pengajian, dan sebagainya. Menginstruksikan kepada semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait, agar tetap menempatkan pencegahan COVID-19 sebagai salah satu prioritas pelaksanaan anggaran di 2021.

Melakukan identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan dan mitra untuk percepatan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam upaya pemutusan mata rantai penularan dan pencegahan COVID-19 serta adaptasi perilaku baru. (b06)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2