Ribuan Tenaga Kontrak Pemko Langsa Terancam Diberhentikan

Ribuan Tenaga Kontrak Pemko Langsa Terancam Diberhentikan

  • Bagikan
Ketua Fraksi Partai Golkar, frh Rubian Harja. Waspada/Ist
Ketua Fraksi Partai Golkar, frh Rubian Harja. Waspada/Ist

LANGSA (Waspada) : Ribuan tenaga kontrak yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terancam dilakukan pemutusan hubungan kerja karena dinilai tidak efektif dan juga membebani belanja daerah.

Hal tersebut terungkap pada pemaparan sidang paripurna DPRK Langsa beberapa hari yang lalu dan menurut pandangan umum dari tiga fraksi di legislatif.

Adapun Fraksi yang menyampaikan ikhwal pemutusan dan butuh evaluasi kembali tenaga kontrak disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Langsa Bermartabat dan Fraksi Partai Demokrat.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Golkar, drh Rubian Harja, Rabu (13/10), yang dimintai keterangan soal adanya pemutusan hubungan kerja alias diberhentikannya ribuan tenaga kontrak yang ada di setiap badan maupun dinas Pemko Langsa, menyatakan bahwa benar adanya wacana akan meminta Pemko Langsa agar menyesuaikan kembali tenaga kontrak.

“Ya, benar hal itu kita ungkapkan dalam sidang pandangan fraksi, kita minta Pemko Langsa memutuskan hubungan kerja karena dinilai sejauh ini kurang efektif dalam menjalankan tugasnya,” jelas Rubian Harja.

Menurutnya, hari ini Pemko Langsa memiliki sekitar 3.500 tenaga kontrak yang bekerja dihampir semua dinas, karenanya usulan mendasar akan dihilangkan atau dirampingkan mejadi sekitar 1.700 tenaga kontrak saja.

Adapun dampak hari ini yang ditanggung pihak Pemko Langsa dalam belanja daerah mencapai hampir Rp37 Milyar lebih setiap bulannya untuk membayar honorarium para tenaga kontrak, oleh karenanya Pemko Langsa haruslah lebih selektif dalam menempatkan tenaga honorer.

“Kita nilai banyak tenaga kontrak yang tidak lagi menjalankan fungsi dan tugasnya, banyak yang gak ada kerjaan di kantor dan yang lebih parah disinyalir tak pernah ngantor juga,” paparnya.

Ditambahkan Rubian Harja, PAD Kota Langsa kecil, kalau mau lihat Kota Banda Aceh yang PAD nya jauh lebih besar dari Kota Langsa hanya mempekerjakan tenaga honorer sekitar 2000 ribu saja. Hal ini terbalik dengan Langsa yang PAD kecil beban pengeluran sangat besar.

“Kita minta Pemko Langsa segera menyikapi persoalan ini agar ke depan tidak terjadi preseden buruk, kita faham akan sebuah konsekuensinya namun kepentingan rakyat jauh lebih utama,” imbuh Rubian Harja besutan Partai Golkar itu.

Hal senada juga diungkapkan, Wakil Ketua Fraksi Langsa Bermartabat, T Helmi Mirza yang meminta Pemko Langsa menyikapi tenaga honor yang sudah over kapasitas agar dikaji ulang kembali.

“Kita minta rasionalkan kembali tenaga honorer yang kini over sudah, dan yang menjadi catatan bukan dalam artian kita mau berhentikan semuanya, namun pekerjakanlah yang profesional dan sesuai kebutuhan saja,” ungkap Helmi.

Di samping itu juga, keberadaan tenaga honorer yang tidak bekerja dengan maksimal dan harusnya adanya dievaluasi kembali di semua SKPK.

“Kita mau ciptakan PAD Kota Langsa yang memang benar-benar dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” timpalnya.

Sedangkan Sekretaris Fraksi Demokrat, Hj. T Ratna Laila Sari SH MH, menyatakan bahwa menurut pandangan fraksinya, Pemko harus mengevaluasi dan merasionalkan kembali tenaga honorarium.

Namun secara khusus kepada BUMD Langsa di mana tenaga kontraknya harus dirampingkan lagi jumlahnya, mengingat data yang disampaikan oleh direktur tidak valid.

“Kita minta direkrut mengkaji ulang tentang tenaga kontrak yang dipekerjakannya,” tegas Hj Ratna. (crp).


  • Bagikan