Ribuan Guru Mengadu Soal Rekruitmen PPPK, PB PGRI Minta Revisi Aturan - Waspada

Ribuan Guru Mengadu Soal Rekruitmen PPPK, PB PGRI Minta Revisi Aturan

- Aceh
  • Bagikan

SINGKIL (Waspada): Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021, menuai banyak reaksi dari kalangan guru honorer di Indonesia yang mengikuti seleksi pada tahap pertama, 13-17 September 2021.

Padahal penerimaan ASN melalui jalur PPPK khusus guru adalah untuk mengakomodir penyelesaian masalah guru honorer dan pengangkatan guru honorer kategori dua di atas usia 35 tahun dengan pengabdian yang cukup lama yang hingga kini belum juga terselesaikan.

Kata Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Dr Unifah Rosyidi MPd melalui siaran persnya yang diterima Waspada.id, melalui Ketua PGRI Aceh Singkil di Aceh Singkil, Sabtu (25/9) di Singkil.

“PGRI sebagai mitra strategis pemerintah dan kami mendukung serta mendorong untuk penuntasan pengangkatan guru honorer,” ucapnya.

Prof Unifah membeberkan, ada sebanyak 19.752 pengaduan para guru honorer yang menyampaikan keluhan, tanggapan dan kekecewaan serta masukan dari para guru honorer dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Menyahuti keluhan para guru-guru tersebut, maka PB PGRI dengan ini menyampaikan 7 poin pernyataan sikap yang harus menjadi pertimbangan Kemendikbudristek, meliputi;

1.Meninjau ulang kebijakan rekrutmen ASN PPPK tahun 2021 yang tidak mempertimbangkan rasa keadilan, penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer yang selama ini dalam situasi darurat kekurangan guru.
2.Melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen PPPK sebagai solusi untuk mengatasi darurat kekurangan guru. Selain itu, manajemen pelaksanaan seleksi ASN PPPK perlu diperbaiki agar di masa mendatang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
3.Seleksi PPPK guru honorer usia 35 tahun ke atas, dilakukan melalui proses antar sesama mereka dengan mempertimbangkan masa pengabdian, dedikasi, dan kinerja.
4.Rekrutmen bagi guru honorer yang berada di daerah 3T, dilakukan proses seleksi antarsesama guru honorer di daerah tersebut dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan dedikasi mereka.
5.Meninjau ulang tingkat kesukaran soal kompetensi teknis yang terlalu menekankan pada aspek kognitif dengan memberikan afirmasi yang berkeadilan nilai akumulatif berupa: linearitas, masa kerja, portofolio, prestasi, nilai seleksi kompetensi manajerial, sosio kultural, dan wawancara.
6.Memperhatikan begitu banyaknya para guru honorer yang tidak mencapai passing grade kompetensi teknis, maka Pemerintah harus meninjau kembali kesahihan perangkat tes.
Pengabdian guru honorer yang begitu panjang jangan hanya dihapuskan begitu saja dengan hasil tes kompetensi teknis yang lebih menilai aspek kognitif semata. Dan kami berharap bagi mereka yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas seleksi tetap diberikan kesempatan mengikuti seleksi di masa mendatang setelah melalui proses pembinaan (capacity building).
7.Rekrutmen guru ASN di masa mendatang dilakukan melalui jalur CPNS dan PPPK.

Beber Prof Dr Unifah melalui poin pernyataan sikap PGRI yang ditandatangani bersama Sekretaris Jenderal Drs H M Ali H Arahim, MPd di Jakarta 22 September 2021. (B25)

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Dr Unifah Rosyidi MPd didampingi Ketua PGRI Aceh Singkil M Najur saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) beberapa waktu lalu. Waspada/Ist

  • Bagikan