Revisi UU No 11 Harus Melibatkan Unsur KPA

- Aceh
  • Bagikan

KUALASIMPANG (Waspada): Apabila merevisi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,  ini sungguh membuat suasana yang tidak nyaman dan damai bagi Aceh, dan umumnya bagi Indonesia. Karena, berbagai substansi UUPA sebelumnya tidak dijalankan secara utuh.

“ Kalaupun UUPA tetap direvisi, maka unsur Komite Peralihan Aceh (KPA) yang dalunya disebut dengan GAM merupakan pihak pertama yang wajib dilibatkan, karena merevisi UUPA tetap harus sesuai dengan Memorandum of Undestanding (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005,” demikian disampaikan Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haytar dalam amanatnya yang dibacakan KPA Wilayah Teuming, Muhammad Nadir pada peringatan Milad GAM ke-45 yang berlangsung Sabtu (4/12) di lapangan Futsal Kampung Matang Sepeng, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

Menurutnya, jika ada upaya-upaya untuk menghilangkan makna dan amanat dari MoU Helisnky, maka harus dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perdamaian yang telah dicapai para pihak.

“Berkaitan dengan bendera Aceh sebagai wujud kekhususan Aceh harus segera diselesaikan agar bisa segera dikibarkan diseluruh Aceh, dari gampong-gampong, sekolahan, kawasan perumahan dan industri, hingga perkantoran swasta dan pemerintah di Aceh,” ujar Malik Mahmud dalam sambutannya.

Dikatakannya, bahwa ini adalah hak Aceh untuk menentukannya dan merupakan bagian dari salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Aceh, sesuai dengan mandat dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama.

“Kita ketahui bersama, telah ditetapkan dan disahkan oleh Parlemen Aceh dengan terbitnya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh,” ungkapnya lagi.

Seharusnya pemerintah tidak perlu terlalu sensitif dan sentimentil terhadap hal ini, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan berani, tegas dan luar biasa menyelesaikan konflik bersenjata dengan GAM di pentas politik dunia mendapatkan apresiasi sangat tinggi dari dunia internasional. 

Dalam sambutan itu juga menyampaikan, perdamaian Aceh yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan GAM dibawah konstitusi Negara Republik Indonesia menjadi sebuah contoh teladan dan dipelajari oleh negara-negara yang sedang menghadapi dan mengalami konflik internal bersenjata di negara mereka.

“ Pemerintah wajib mengakui dan menghormati Aceh sebagai sebuah pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa, seperti tertuang dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh,” tegasnya lagi seraya meminta pemerintah tetap komitmen terhadap kesepakatan bersama MoU Helsinki serta diharapkan pemerintah harus bekerja keras membangun sumberdaya manusia dan perekonomian Aceh yang lebih baik dan maju.

Sementara itu, pelaksanaan Milad GAM ke – 45 yang dilaksanakan di Kampung Matang Sepeng, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang berlangsung penuh kesederhanaan. Dimana rangkaian kegiatannya di isi dengan doa bersama, tausiah, santunan anak yatim dan kenduri (makan siang bersama).

Tampak hadir selain para mantan kombatan GAM juga terlihat Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, Wakil Ketua Dewan, Fadlon dan beberapa anggota DPRK Aceh Tamiang lainnya serta masyarakat setempat.(b15)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *