Resmi Disahkan, APBK Pidie 2022 Rp1.814 T

Resmi Disahkan, APBK Pidie 2022 Rp1.991 T

- Aceh
  • Bagikan
Zulfadli, salah seorang anggota DPRK Pidie memotret momen penandatanganan pengesahan R-APBK Pidie 2022 menjadi APBK Pidie 2022 oleh Bupati Pidie Roni Ahmad dan pimpinan DPRK Pidie, di gedung DPRK, Rabu (17/11) malam. Waspada/Muhammad Riza
Zulfadli, salah seorang anggota DPRK Pidie memotret momen penandatanganan pengesahan R-APBK Pidie 2022 menjadi APBK Pidie 2022 oleh Bupati Pidie Roni Ahmad dan pimpinan DPRK Pidie, di gedung DPRK, Rabu (17/11) malam. Waspada/Muhammad Riza

SIGLI (Waspada): Rancangan qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie resmi disahkan senilai Rp1.991 triliun, Rabu (17/11).

Pengesahan APBK Pidie Tahun Anggaran 2022, langsung oleh Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail serta Wakil Ketua DPRK Pidie Fadli A.Hamid, dan Muhammad Saleh, dan juga Bupati Pidie Roni Ahmad, MM serta Sekda Pidie H Idhami, M.Si. Acara yang digelar sekira pukul 20:45 Wib di ruang Paripurna gedung DPRK Pidie, berlangsung khidmad dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Membuka pidatonya pada rapat paripurna penutupan pembahasan rancangan APBK 2022, dalam masa persidangan I. Ketua DPRK PIdie Mahfuddin Ismail memberikan apresisasi kepada Pemkab Pidie dan anggota DPRK setempat yang telah mampu menyelesaikan pembahasan RAPBK Pidie 2022 tepat waktu. “Kami berharap APBK Pidie 2022 yang telah kita setujui bersama, harus dijadikan pedoman untuk untuk melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk satu tahun ke depan. Diharapkan ini menjadi komitmen bagi kita untuk menjalankan fungsi, tugas, dan amanah yang telah diberikan kepada kita oleh masyarakat,” kata Mahfuddin Ismail.

Bupati Pidie Roni Ahmad dalam kesempatan itu menyampaikan pembahasan Rancangan APBK Pidie Tahun Anggaran 2022 ini dilaksanakan mengacu pada mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sama halnya dengan Ketua DPRK Pidie, Abusyik sapaan akrab Bupati Roni Ahmad juga memberikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRK Pidie, dimana dengan adanya saling keterbukaan dan rasa kebersamaan pembahasan rancangan APBK Pidie 2022 bisa dirampungkan tepat waktu, tentunya melalui musyawarah dan mufakat. “Kemampuan kita menyelesaikan pekerjaan besar ini merupakan suatu bukti bahwa nilai-nilai kebersamaan dan kesepahaman yang dihasilkan merupakan wujud dari upaya kita, demi harapan kemajuan Kabupaten Pidie yang kita cintai ini,” kata Abusyik.

F-Gokar

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRK Pidie menyatakan sikap akhirnya terhadap hasil pembahasan Rancangan Qanun APBK Pidie Tahun Anggaran 2022, yang dibacakan oleh T Saifullah. TS memberikan beberapa catatan berupa saran penting dan mendasar. Diantaranya persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Galian C) dari proyek pembangunan jalan Tol Trans Sumatera ruas Sigli-Banda Aceh. Pemkab Pidie diharapkan dapat serius membangun komunikasi dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, agar bisa menarik pajak yang menjadi kewajiban pihak perusahaan dengan mempedomani kontrak kerja, di mana ruang jalan tol yang dikerjakan di wilayah Kabupaten Pidie mencapai 11,2 Km.

“Namun, ada persoalan lain yang perlu mendapat penelurusan yang lebih intens dari Pemerintah Kabupaten Pidie, yaitu adanya indikasi pengambilan material berupa pasir dan batu (galian C) dalam jumlah yang tidak sedikit dari wilayah Kabupaten Pidie, yang penggunaannya untuk pembangunan jalan Tol di wilayah Aceh Besar, dan hal ini oleh pihak PT. Adhi Karya pada saat pertemuan dengan Badan Anggaran tidak menafikannya,” katanya.

Selain itu, F-Golkar juga menyorot sektor pariwisata yang belum dimanfaatkan oleh Pemkab Pidie untuk penambah pundi-pundi PAD. F-Golkar menilai Kabupaten Pidie yang secara geografis banyak menyimpan potensi kekayaan alam yang indah, didukung dengan berbagai keragaman flora fauna, seni budaya dan peninggalan sejarah, kesemua itu menjadi daya tarik wisatawan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membangkitkan geliat perekonomian masyarakat apabila dikelola dengan baik.

“Namun hal ini belum dilakukan dan Pemerintah Kabupaten Pidie terkesan abai dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan pariwisata yang dimiliki daerah, sehingga tidak mustahil kita saksikan bersama, di setiap akhir pekan ataupun hari libur lainnya, banyak masyarakat dari Kabupaten Pidie beramai-ramai meluangkan waktunya untuk menikmati wisata ke kabupaten tetangga yang pengelolaan pariwisatanya telah cukup baik, sehingga dana masyarakat kita berputar di daerah lain dan menjadi pemasukan pendapatan bagi daerah tersebut,” katanya.

Partai berlambang pohon beringin itu juga menyorot masalah penegakan hukum terhadap bangunan tanpa IMB serta bangunan yang dibangun di atas tanah negara, seperti pembangunan pertokoan di atas garis sepadan saluran irigasi yang ada di Kecamatan Grong-grong, dan banyak lagi bangunan yang tidak memiliki IMB maupun pembangunan di kawasan yang peruntukannya bertentangan dengan RTRW.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Partai Golkar mengharapkan Bupati Pidie segera mengembalikan peran dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) ataupun Pejabat Tinggi Pratama sesuai dengan Tupoksinya masing-masing. “Jangan ada SKPK yang melaksanakan fungsi dari SKPK lainnya, sehingga terjadi ketimpangan dalam pelaksanaanya dan terabaikan tugas pokok yang seharusnya menjadi kewajibannya,” katanya.

Lanjut T Saifullah, Bappeda sebagai organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan, Badan Pengelola Keuangan sebagai pusat pengelolaan keuangan daerah, dan begitu pula dengan SKPK lainnya yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri sesuai perundang-undangan, diminta dapat bekerja sesuai jalur masing-masing, begitu juga antar pejabat pimpinan pratama, yang diberikan tanggung jawab yang berbeda, seperti antar Staf Ahli, antar Asisten yang memiliki tugas dan jalur koordinasi yang berbeda dan tidak saling berebut “panggung”. “Apabila hal ini telah sesuai dengan titahnya, maka segala tugas dan fungsi yang dibebankan pada masing-masing SKPK maupun para Pejabat akan terlaksana sesuai harapan dan mekanisme yang berlaku,” katanya.(b06)

  • Bagikan