Waspada
Waspada » Rekanan Sanggah Banding Penetapan Pemenang Tender
Aceh

Rekanan Sanggah Banding Penetapan Pemenang Tender

Waspada/Yusri Abdul Haris TA,Direktur CV Jabkhan saat menyerahkan surat sanggah banding ke Bagian Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tamiang, Selasa (20/4).

 

KUALASIMPANG (Waspada): Pengumuman penetapan pemenang lelang proyek Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang senilai Rp851 juta lebih tahun anggaran 2021 oleh tim kelompok kerja (Pokja) pada Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Setdakab Aceh Tamiang menuai sanggahan dari rekanan lain peserta tender proyek dimaksud.

“Sanggahan pertama sudah diajukan pada 16 April 2021 melalui website LPSE Kabupaten Aceh Tamiang – (acehtamiangkab.go.id) tentang sanggahan pengumuman pemenang hasil evalusai proyek dimaksud yang diterbitkan pada 9 April 2021 dan hal dinilai tidak lazim karena pengumuman pemenang merupakan hasil evaluasi pemilihan,” kata Abdul Haris TA, Direktur CV Jabkhan kepada Waspada Selasa (20/4) di sela-sela menyerahkan surat sanggahan bandingnya ke Dinas PUPR Aceh Tamiang serta Bagian Banrang dan Jasa.

Dalam hal ini, pihaknya melihat ada keanehan karena Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) baru dibuat pada tanggal 12 April 2021 sehingga tanggal penetapannya yang sudah mendahului (BAHP), tidak sesuai peraturan perundangan berlaku.

“Adapun perusahaan yang lulus evaluasi administrasi tiga perusahaan yaitu CV Duta Paramuda, CV. Sultan Kuta Awe dan CV Jabkhan,” ujar Haris.

Menurutnya, adapun hal-hal yang mendasari surat sanggah banding yang diajukan antara lain, di mana jawaban sanggah Pokja Pemilihan II hanya menuliskan, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, bahwa penunjukan pemenang telah sesuai dengan dokumen pemilihan.

“Jawaban itu sama sekali tidak menjawab substansi surat sanggahan yang kami sampaikan sebelumnya,” ungkap Haris.

Kemudian, hasil penelusuran pihaknya terhadap data perusahaan CV. Sultan Kuta Awe pada https://sikap.lkpp.go.id/ tertera bahwa CV. Sultan Kuta Awe hanya memiliki klasifikasi usaha KBLI 2009 | F42111 | konstruksi jalan raya saja.

“Tidak ada atau tidak memiliki klasifikasi usaha 42212 kontruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah dan drainase,” tegas Haris TA.

Artinya, CV. Sultan Kuta Awe tidak memiliki IUJK, atau sekurang-kurangnya tidak sesuai dengan klasifikasi pekerjaan yang ditender dan diikuti oleh CV. Sultan Kuta Awe, bahkan belum memenuhi komitmen untuk IUJK tersebut terkait peraturan perundang – undangan yang dilanggar, seperti huruf F angka 1, SE Menteri PUPR No. 22/SE/M/2020 tentang persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran pengadaan jasa konstruksi.

Kemudian, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia menyatakan, persyaratan sisa kemampuan nyata harus memperhatikan laporan keuangan sesuai dengan batas akhir pelaporan kegiatan usaha tahunan sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2019 tentang pedoman pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi nasional.

Abdul Haris TA yang juga menjabat Ketua Apaksindo Kabupaten Aceh Tamiang mengungkapkan, jika merujuk kepada peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, BAB III Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Pasal 30 menyebutkan, dalam melaksanakan IUJK badan usaha, BUJKN harus memenuhi ketentuan, dan pada huruf c ditegaskan, hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi usaha yang tercantum pada IUJK badan usaha.
Diutarakannya, sesuai dengan penelusuran kami seperti tertulis diatas dan screenshoot klasifikasi izin usaha dibawah ini, CV. Sultan Kuta Awe tidak memiliki subklasifikasi usaha untuk melaksanakan pekerjaan jaringan pipa air bersih/air minum sesuai dengan yang tertera pada Daftar kuantitas dan harga pekerjaan dimaksud.

“Berdasarkan informasi kami telah sampaikan tersebut Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan telah tidak cermat dalam melakukan evaluasi kualifikasi dan seharusnya penyedia ini digugurkan pada tahap evaluasi kualifikasi,” sebut Abdul Haris.

Oleh karena itu, Abdul Haris meminta kepada Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang dan menetapkan CV. Sultan Kuta Awe tidak lulus (gugur) pada evaluasi kualifikasi karena tidak memiliki SIUJK sesuai yang dipersyaratkan pada tender ini. “Sedangkan CV. Jabkhan telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan,” pungkas Haris. (b15)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2