KUTACANE (Waspada): Realisasi Penyaluran Dana Desa Aceh Tenggara pada minggu pertama hingga Juni 2024, mencapai Rp149,390 miliar.
Demikian Kepala BPKD, Syukur Selamat Karo Karo, SE, M.Si. Ak atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) saat acara di kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane, Jumat (7/6).
Lanjutnya, bahwa penyaluran dana desa tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tenggara per 7 Juni 2024 telah mencapai Rp149,39 miliar atau setara 54,83% dari pagu yang ditetapkan yakni Rp272,46 miliar. Realisasi dana desa tersebut terdiri tahap I untuk Nonearmark Rp52.855.057.000 dan Earmark Rp84.590.679.600 atau senilai Rp137.445.736.600.
Selanjutnya padah tahap II ini, untuk Nonearmark sudah terealisasi Rp7.552.809.000 dan Earmark senilai Rp4.391.988.800 sebanyak 34 desa dari 5 kecamatan yaitu Bambel, Lawe Bulan, Darul Hasanah, Badar, dan Deleng Pokhkisen. “Jadi masih terdapat 351 desa lagi belum mengajukan permohonannya kepada BPKD Kab. Aceh Tenggara,” ucap Syukur menambahkan.
Sementara itu, Pj. Bupati Aceh Tenggara Drs. Syakir, M.Si mengapresiasi capaian tersebut dan berjanji akan memberikan penilaian kinerja terbaik bagi OPD BPKD, DPMK dan para camat jika mampu menyalurkan dari RKUN ke RKUD seluruh dana desa pada Minggu terakhir Juni 2024 yang merupakan momentum hari jadi Kabupaten Aceh Tenggara yang ke-50.
Deni Haryono Kepala KPPN Kutacane menurutnya, penyaluran dana desa masih sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan. Dengan capaian tersebut dan diprediksi akan tumbuh 25,83% dari realisasi pada tahun 2023 yang lalu.
“Optimisme tersebut dikarenakan penetapan APBD 2024 lebih cepat dari tahun lalu serta adanya penyesuaian tahapan penyaluran Dana Desa reguler yang semula dilakukan 3 tahap dan kini menjadi 2 tahap seperti desa desa mandiri. Sehingga kinerja realisasi penyaluran dana desa lebih tinggi dibandingkan tahun 2023,” bebernya.
Di sisi lain Qomarudin Alfatah, S.S.T., M.Ak Kepala KP2KP Kutacane mengutarakan bahwa di semester pertama ini capaian pembayaran pajak tercatat di kantor KP2KP sudah senilai Rp796,6 juta dan setoran tersebut didominasi pajak dana desa yaitu 132 desa senilai Rp550 juta dari 385 desa yang telah menerima dana desa tahap pertama.
Selanjutnya, Zahrul, S.STP selaku kepala DPMK Aceh Tenggara juga mengutarakan bahwa berkaca dari pengeluaran dana desa di tahun 2023 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) dana desa paling banyak digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa sebesar 52,87%, disusul untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa sebesar 17,75% Lalu untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 8,05%, pemberdayaan masyarakat sebesar 15,98%, dan pembinaan kemasyarakatan 5,35%. (cseh)
