Realisasi BOS Sesuaikan Juknis, Jika Tidak Ingin Jadi Temuan BPK

Realisasi BOS Sesuaikan Juknis, Jika Tidak Ingin Jadi Temuan BPK

  • Bagikan
Pelajar SDN 1 Rimo terlihat bergantian mencuci tangan, usai melaksanakan kegiatan belajar mengajar, Sabtu kemarin. Realisasi BOS Sesuaikan Juknis, Jika Tidak Ingin Jadi Temuan BPK. Waspada/Arief H
Pelajar SDN 1 Rimo terlihat bergantian mencuci tangan, usai melaksanakan kegiatan belajar mengajar, Sabtu kemarin. Realisasi BOS Sesuaikan Juknis, Jika Tidak Ingin Jadi Temuan BPK. Waspada/Arief H

SINGKIL (Waspada): Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdibud) Aceh Singkil mengimbau seluruh SD dan SMP agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) BOS tepat waktu. Selain itu, penggunaannya juga harus sesuai petunjuk teknis (Juknis), sehingga tidak menjadi temuan BPK Provinsi saat dilakukan pemeriksaan.

Demikian kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) melalui Sekretaris Poniman didampingi Manajemen BOS, Binhar, saat ditemui Waspada.id di Kantornya, Senin (8/2).

Disebutkannya, BPK akan rutin melakukan pengawasan terhadap realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut. Sehingga jika tidak ingin menjadi temuan BPK, sekolah harus melaporkan realisasi penggunaan BOS tepat waktu dan sesuai Juknis penggunaannya.

                                             

Dijelaskannya, Disdikbud bersama tim Provinsi sudah turun melakukan pengawasan dan monitoring khusus dana BOS ke sekolah-sekolah. Termasuk kelengkapan alat Prokes. Namun untuk pelaporannya, mulai tahun ini secara online. Dan pencairannya langsung ke rekening sekolah-sekolah.

“Sekarang, laporan secara online, Disdikbud hanya memeriksa. Jika ada pemeriksaan dari BPK Provinsi, dan akan dilakukan penindakan jika ada penyalahgunaan,” ucap Poniman.

Untuk penggunaannya tetap sama sesuai Juknis yang lalu. Hanya ada tambahan satu kegiatan untuk pengadaan alat Protokol Kesehatan (Prokes), tambahnya.

Dijelaskannya, jumlah penerima Dana BOS 2020 untuk jenjang tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 16.699 dan tingkat SMP 5.720 siswa/siswi, yang tersebar di 149 sekolah SD-SMP negeri dan swasta.

Ada dua sekolah yang baru masuk sebagai penerima di triwulan terakhir 2020. Yakni SD ITE Imam Syafii di Rimo Kec. Gunung Meriah dan SMP Darul Ulum.

Sementara tahun ini (2021), bakal bertambah satu sekolah lagi dan intormasinya sudah masuk dalam Dapodik, yakni SMP Darur Rasyid Simpang Kanan. “Untuk besaran nilai yang diterima per siswa Rp900 ribu untuk SD dan Rp1.100 untuk SMP,” tambah Binhar.

Sementara penggunaan sesuai Juknis Nomor.8 tahun 2020 dan ada revisi Juknis terbaru Nomor.24 tahun 2020, ada penambahan pengadaan alat Prokes.

Untuk penggunannya sesuai Juknis, 50 persen untuk honor, selebihnya untuk kebutuhan prioritas membantu biaya operasional sekolah. Seperti misalnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk ATK, yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah termasuk fasilitas belajar dan internet.

Poniman mengimbau agar sekolah jangan telat melaporkan pertanggungjawaban dan melakukan update data paling lambat per 31 Agustus memasuki tahun ajaran baru. “Jika telat lapor bisa terkendala melakukan pencairan berikutnya,” bebernya. (b25)

 

  • Bagikan