BANDA ACEH (Waspada): Ratusan polisi mengawal aksi demo ratusan mahasiswa menolak revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Rabu (24/5).
Pantauan Waspada, aksi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, seyogyanya pukul 09.00, namun molor menjadi pukul 11.00.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menentang wacana revisi Qanun LKS yang diusulkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh. Selain itu, mereka mendesak agar prinsip syariah di Aceh tetap dipertahankan, menuntut untuk PAWkan Ketua DPRA, mencopot Direksi BSI Aceh, dan menuntut BSI segera melakukan perbaikan sistem.
Ratusan massa yang melakukan aksi demonstrasi tersebut turut membawa toa dan sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan “Tegakkan Syariah”, “Katanya Serambi Mekkah, Kok Konven”, dan “BSI yang Bermasalah Kok Qanun yang Disalahkan.”
Koordinator Lapangan, Muhammad Afdi, meminta ketua DPRA Saiful Bahri, untuk ikut turun ke lapangan mendengarkan aspirasi yang akan disuarakan. Namun, tak juga muncul.
Dalam orasinya, Afdi menegaskan menolak revisi Qanun LKS dan menolak kembalinya bank konvensional di Aceh, karena menyangkut marwah Aceh sebagai daerah yang memiliki prinsip syariah Islam.
“Kami tegaskan kepada Bapak Ibu semua, kami menolak apabila bank konvensional kembali ke sini,” bilang Afdi.
Sementara itu, Perwakilan DPRA, Mawardi, mengklaim DPRA tidak pernah merencanakan terkait adanya revisi Qanun LKS dan kembalinya bank konvensional di Aceh.
“Di DPR Aceh tidak pernah ada kegiatan rencana atau wacana merevisi (Qanun LKS), yang ada, kami Badan Legislatif akan memanggil Dewan Syariah dan OJK untuk mempertanyakan apa yang sudah terjadi terkait pelaksanaan Bank Syariah di Aceh,” kata Mawardi.
Mengenai kekacauan yang sempat terjadi tempo hari, Mawardi mengatakan pihaknya akan segera melakukan kajian terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh.
“Kami melihat itu harus dikaji, apa persoalan BSI, karena pro kontra di tengah masyarakat itu bukan hanya tentang masalah eror sistem, tetapi pada program-program BSI sendiri, karena masyarakat mengklaim tidak ada bedanya bank syariah dan bank konvensional, itu yang menjadi persoalan,” pungkasnya.
Tampak beberapa perwakilan DPRA yang menerima aksi damai mahasiswa tersebut, di antaranya Ketua Komisi I Iskandar Al-Farlaky, Tarmizi, Tgk. M. Yunus, Zulfadli, Yahdi Hasan, Irfansyah, Ismail A Jalil dari Partai Aceh. Selain itu, dari PKS Bardan Sahidi, Irawan Abdullah dan Ridwan Yunus dari Partai Gerindra.
Sebanyak 525 personel aparat kepolisian yang terdiri 225 personel Polresta Banda Aceh dan 300 personel Polda Aceh turut dikerahkan demi pengamanan selama aksi berlangsung.(Kia/m14)
