KUALASIMPANG (Waspada): Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 yang saat masih dalam tahap pembahasan masih terdapat selisih atau defisit anggaran sebesar Rp38.700.000.000.
Hal ini tertuang dalam rapat paripurna penyampaian pendapat panitia anggaran terhadap RAPBK tahun anggaran 2023, Kamis (22/12) di ruang sidang utama DPRK setempat yang dibacakan oleh juru bicara panitia anggaran, Erawati IS, SH serta sidang tersebut dipimpin oleh Fadlon, SH Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang di dampingi Suprianto, ST, Ketua DPRK Aceh Tamiang dan Sekretaris Daerah, Drs. H. Asra.
Disebutkan Erawati, adapun pendapatan daearah yaitu sebesara Rp1.167.305.362.023 , belanja daerah sebesar Rp1.206.005.362.23. Namun, antara pendapatan dengan belanja daerah terdapat selisih yang mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp38.700.000.000 yang akan ditutupi dari pembiayaan daerah.
Dijelaskannya, pembiayaan daerah yang direncanakan akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 45.000.000.000, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 6.300.000.000 sehingga total pembiayaan netto sebesar Rp 38.700.000.000.
Erawati menyampaikan, pada tahapan pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 yang telah dilaksanakan bersama – sama, dalam perjalanannya telah berkembang berbagai dinamika yang terjadi.
“ Hal ini tak lain, hanyalah wujud perbedaan sudut pandang dalam membangun struktur argumentasi guna menyikapi isu – isu krusial yang telah, sedang dan kemungkinan terjadi di masa depan,” ujarnya.
Panggar DPRK Aceh Tamiang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberi masukan dan dukungan moril sehinggan pembahasan APBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 tuntas dilaksanakan dengan jiwa nasionalisme dan semangat demokrasi demi kesejahteraan masyarakat di bumi muda sedia ini.
Erawati selaku juru bicara Panggar sangat berharap kepada pemerintah daerah untuk tetap menjaga komitmen menurunkan angka kemiskinan yang saat ini sudah terdepresi di angka 12 persen.
Ketersediaan infrastruktur guna mendukung konektivitas wilayah dan penguatan belanja berkualitas atau spending better melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, produktif sehingga menghasilkan multiplier effect yang luas.(b15).
Teks foto: Jubir Panggar DPRK Aceh Tamiang, Erawati,IS,SH menyerahkan dokumen pendapat Panggar kepada pimpinan DPRK Aceh Tamiang untuk selanjutnya diserahkan kepada fraksi – fraksi sebagai bahan penyusunan pendapat akhir fraksi, Kamis (22/12). Waspada/Yusri
