SIGLI (Waspada): Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA), mengimbau masyarakat dan Pemerintah Provinsi Aceh selektif dan berani menolak segala bentuk bujuk rayu UNHCR untuk menerima pendatang ilegal etnis Rohingya.
“Untuk itu, masyarakat Aceh harus berani menolak segala bujuk rayu, baik itu dari pihak UNHCR bahkan Pemerintah Aceh yang sifatnya untuk penerimaan Rohingya di Aceh,” demikian Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA), Ariyanda Ramadhan, Selasa (19/12).
Menurut dia, kedatangan warga etnis Rohingya ke Aceh dalam jumlah besar dan bergelombang-gelombang tidak lagi bicara kemanusiaan, tetapi memanfaatkan sisi kemanusiaan rakyat Aceh untuk kepentingan misi UNHCR sebagai lembaga internasional bidang penanganan pengungsi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Dia pun menduga ada juga dari pihak tertentu, dengan iming-iming bantuan bagi masyarakat yang merupakan bagian dari skema agar masyarakat Aceh bersedia menerima dan menampung etnis Rohingya.
“Karena itu kita sebagai masyarakat Aceh harus lebih selektif, jangan karena buruk rayu tersebut justru kita menerima hadirnya persoalan baru di tengah tengah masyarakat kita. Apalagi kondisi sosial ekonomi Aceh saat ini sedang tidak baik-baik saja bahkan tingkat kemiskinan Aceh masih tertinggi di Sumatera,” ujarnya.
Aryanda melanjutkan, jika masyarakat dan Pemprov Aceh tidak tegas menolak imigran Rohingya maka akan menjadi masalah baru pada masyarakat di kemudian hari.
Begitupun dia menambahkan, persoalan perdagangan manusia (human trafficking), persoalan penistaan kearifan lokal Aceh hingga berbagai konflik sosial antara masyarakat dengan imigran Rohingya yang selama ini terjadi, itu bagian awal dari masalah besar yang akan dihadapi rakyat Aceh ke depannya.
Karena itu sejak awal perlu segera diantisipasi, dan masyarakat Aceh harus lebih tegas menolak kehadiran imigran Rohingya di Aceh, jika tidak, maka kedatangan Rohingya ke Aceh semakin tidak terbendung karena pihak-pihak di belakang mereka merasa berhasil memanfaatkan sisi kemanusiaan orang Aceh.
Dia melanjutkan, belum lagi di tengah kondisi anggaran daerah, baik Provinsi Aceh maupun kabupaten/kota yang semakin mengecil, menurunnya jumlah dana otonomi khusus, jangankan untuk menangani persoalan baru seperti imigran Rohingya bahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan pembangunan Aceh sendiri belum memadai.
“Sampai kapan UNHCR akan talangi kebutuhan imigran Rohingya di Aceh, tentunya tidak akan lama. Lalu selebihnya otomatis bebannya akan menjadi persoalan daerah dan masyarakat, apalagi selama ini saja sudah terbukti UNHCR tak mampu untuk mengatasi, belum lagi nanti” katanya.
Aryanda dengan nada tegas menyatakan pihaknya mendorong agar masyarakat Aceh menolak kehadiran UNHCR dan imigran gelap Rohingya hingga mereka tidak lagi menjadikan Aceh sebagai target pendaratan dan pemanfaatan.
Konon lagi Indonesia secara umum dan Aceh khususnya bukanlah negara yang berkewajiban menampung kedatangan imigran yang mencari suaka politik secara perjanjian internasional.
Pun begitu, selama ini kebaikan warga Aceh yang dimanfaatkan UNHCR/IOM untuk menjalankan misi-misi tertentu. Karena itu, sekarang kata dia, sudah saatnya masyarakat Aceh bangkit dan menolak kedatangan imigran Rohingya, apapun alasannya, hal ini demi kebaikan Aceh ke depan.
Mahasiswa juga mengecam tindakan segelintir elit Aceh yang menggunakan isu kemanusiaan untuk mengelabui masyarakat terkait kedatangan imigran gelap Rohingya, hanya untuk kepentingan pencitraan mereka semata.
” Elit politik Aceh harus mengutamakan kepentingan rakyat Aceh daripada membela atau sok pahlawan membela pendatang haram Rohingya dan UNHCR di Aceh. Kami imbau Rakyat Aceh untuk mengecam keras elite politik yang lebih peduli Rohingya ketimbang nasib dan masa depan rakyatnya. Itu jangan pula sampai ada DPR yang sudah seperti Dewan Perwakilan Rohingya (DPR) yang membangun pencitaan dengan isu kemanusiaan, namun malah mengorbankan rakyatnya,” pungkas Aryanda. (b06)
