Waspada
Waspada » Quo Vadis Tausiah MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2020
Aceh

Quo Vadis Tausiah MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2020

Dosen Hadits Ahkam dan Hukum Islam di Asia Tenggara Pascasarjana IAIN Langsa Tgk.Dr. H.Zulkarnain, MA biasa disapa Abu Chik Diglee. Quo Vadis Tausiah MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2020. Waspada/Ist
Dosen Hadits Ahkam dan Hukum Islam di Asia Tenggara Pascasarjana IAIN Langsa Tgk.Dr. H.Zulkarnain, MA biasa disapa Abu Chik Diglee. Quo Vadis Tausiah MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2020. Waspada/Ist

LANGSA (Waspada): Dosen Hadits Ahkam dan Hukum Islam di Asia Tenggara Pascasarjana IAIN Langsa Tgk Dr H Zulkarnain, MA biasa disapa Abu Chik Diglee mempertanyakan quo vadis/hendak ke mana tausiah MPU Aceh Nomor 7 tahun 2020.

Menurutnya, tausiah MPU adalah Tausiah (nasihat) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh MPU Aceh pada tanggal 12 Safar 1442 H/ 29 September 2020 sebagai upaya mengeliminir riak-riak resah dan penolakan terhadap eksistensi kegiatan MPTTI oleh kalangan masyarakat di Aceh

Lanjutnya, subtansi isi tausiah MPU Aceh tersebut terletak di dalam item menetapkan, yaitu: “Meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menghentikan semua kegiatan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia yang diasuh oleh Abuya Syech H. Amran Waly al Khalidi.

Sambung Abu Chik Diglee, adanya tausiah MPU Aceh Nomor 7 tahun 2020 dapat dipahami sebagai sebuah upaya mengeliminir riak-riak resah dan penolakan terhadap eksistensi kegiatan MPTTI oleh kalangan masyarakat di Aceh.

“Sebenarnya, jika mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009, pasal 5 ayat a, maka idealnya MPU Aceh dapat mengeluarkan fatwa berkaitan dengan eksistensi dan kegiatan MPTTI di Aceh. Yaitu menetapkan fatwa yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan,” urai Pimpinan MASHRAH Lampoh Ireng Kota Langsa ini.

Di samping itu, merujuk pasal 5 Qanun nomor 2 tahun 2009 tentang MPU ayat b, MPU juga dapat memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik kepada sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

Idealita-nya, sebut Abu Chik Diglee, MPU Aceh memang sebaiknya mengeluarkan fatwa, sebagaimana yang tertuang jelas dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2015 tertanggal 29 Rabi’ul Awal 1437.H/31 Desember 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah yang diundangkan pada tanggal 27 Rabi’ul Awal 1437 H/.8.Juni 2016 dan tercantum di dalam Lembaran Aceh Nomor 2 tahun 2016 Bab IV Pasal 9 ayat 10.

Setelah MPU Aceh mengeluarkan tausiah Nomor 7 tahun 2020, pertanyaannya hendak kemanakah tausiah itu diarahkan, jika diarahkan kepada Pemerintah Aceh sebagaimana yang tertuang dalam point menetapkan, pada tausiah tersebut, lalu bagaimana dengan bunyi Bab II tentang tanggung jawab dan kewajiban.

Bagian ke satu tentang Pembinaan Aqidah pasal 4 ayat 4 yang isinya: “Tanggung jawab pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/iota sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dapat dilimpahkan kepada MPU Aceh/MPU kabupaten/kota, Majelis Adat Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Kerja/Satuan Kerja Perangkat kabupaten/kota terkait.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Qanun Aceh nomor 8 tahun 2015 bahwa tanggung jawab perlindungan dan pembinaan aqidah umat ada pada pemerintah Aceh, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah Aceh, baik di tingkat Provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota, dapat melimpahkan pembinaan tersebut kepada MPU Aceh dan atau kepada MPU kabupaten/kota. Dengan realitas regulasi seperti itu, maka timbul kekhawatiran di mana antara MPU dengan pemerintah bisa terjadi saling mengelak atau saling tolak tentang tanggung jawab perlindungan dan pembinaan aqidah umat di Aceh.

Setelah Tausiah MPU Aceh Nomor 7 tahun 2020 keluar, dan pemerintah Aceh nantinya menghentikan aktivitas MPTTI di Aceh, sesuai keinginan Tausiah MPU Aceh nomor 7 tersebut, maka umat tentunya menanti lahirnya regulasi pemerintah Aceh menyangkut dengan teknik pembinaan aqidah bagi kegiatan yang telah ditausiahkan penghentian kegiatannya, dalam hal ini adalah MPTTI.

Di sisi lain, umat berharap agar MPU Aceh maupun MPU Kabupaten/Kota harus siap untuk melakukan pembinaan terhadap MPTTI di level provinsi dan kabupaten/Kota. Karena semuanya merupakan tuntutan tanggung jawab dari sebuah ketentuan regulasi yang telah diambil.

Menurut hemat Abu Chik Diglee, MPU Aceh sebaiknya membuat telaah akademik untuk mengkaji secara mendalam tentang MPTTI, dengan pola pengkajian dan pendalaman mengikuti rumus 5 W + 1 H.l, yaitu What (apa), Who (siapa), When (kapan), Whay (mengapa), Where (dimana) dan How (bagaimana).

Dengan pola 5 W dan 1 H ini, diharapkan akan ditemukan alasan alasan akademis yang valid, logic, dan representatif untuk bisa menetapkan bagaimana sebenarnya kedudukan dari apa yang diajarkan di dalam kegiatan MPTTI tersebut.

Penelusuran akademik juga meliputi kajian dan pendalaman terhadap referensi atau marja’ yang digunakan, sehingga argumenargumen yang dibangun benar benar temuan faktual dari referensi yang digunakan tersebut.

“Dengan adanya hasil kajian akademik yang valid, maka diharapkan dapat ditemukan titik temu penyelesaian yang lebih komprehensif, elegan dan tetap dalam bingkai nuansa kedamaian yang menyejukkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga,” tutup Abu Chik Diglee.(b13)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2