KUTACANE (Waspada): PT Pupuk Indonesia (PI) Persero terus menggenjot produksi pupuk baik subsidi maupun non subsidi dengan optimal. Hal itu dilakukan untuk mendukung segala upaya pemerintah memajukan sektor pertanian.
“Kita terus optimalkan produksi untuk mendukung segala upaya pemerintah termasuk penambahan alokasi dan jenis pupuk subsidi kepada petani yang sudah diberlakukan saat ini,” demikian Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi kepada Waspada.id, Selasa (16/7).
Rahmad Pribadi menuturkan, pemerintah telah menambah alokasi dan jenis pupuk subsidi untuk petani, petani yang berhak menebus pupuk subsidi bisa menebus pupuk organik. Sebelumnya, sejak bulan Juni 2022, pupuk yang disubsidi pemerintah adalah Urea dan NPK, namun pada pertengahan tahun 2023, presiden Jokowi menginginkan supaya pupuk organik disubsidi kembali.
Hal itu terwujud dan dilaksanakan melalui keputusan Menteri Pertanian pada pertengahan 2024, pupuk organik kembali disubsidi pemerintah. Alhasil petani yang terdata berhak mendapat pupuk subsidi bisa menebus tiga jenis pupuk tersebut.
Selain kembali mensubsidi pupuk organik, pemerintah juga menambah jumlah alokasi pupuk subsidi untuk petani. “Penambahan alokasi itu tentu harus didukung oleh produksi pupuk yang optimal. Kami taat dan jalankan tanggung jawab ini demi menyediakan pupuk terbaik kepada petani,” ujarnya.
PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung ketahanan pangan lokal melalui ketersediaan pupuk bersubsidi hingga di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Komitmen itu disampaikan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi di tengah kunjungannya di Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan wilayah paling ujung Provinsi Aceh. Selain ke Kabupaten Aceh Tenggara, Rahmad Pribadi juga berdiskusi bersama Kios dan Distributor Pupuk Bersubsidi, serta segenap Forkopimda di Oproom setdakab Aceh Tenggara, Selasa (16/7) sore.
Diskusi ini untuk memastikan kesiapan stok pupuk bersubsidi, melihat potensi pertanian, serta menggali aspirasi untuk meningkatkan kemampuan distribusi pupuk di kabupaten tersebut. “Pada hari ini kami mulai mengunjungi Kabupaten Aceh Tenggara untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi di sini berjalan dengan lancar dan tepat sasaran sehingga dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Apalagi sekarang pemerintah menambah alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton dari 4,6 juta ton di tahun 2024, harapannya produktivitas pertanian dapat terus terjaga, bahkan ditingkatkan,” ujar Rahmad.
Rahmad menjelaskan, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi harus di perketat karena terdapat ketentuan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2024. Antara lain tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik rencana defenitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).
Pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.
“Dari jenis-jenis usaha tani tersebut, ditetapkan bahwa kriteria luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektar,” ujar Rahmad. Pada aturan baru ini, e-RDKK dapat dievaluasi 4 bulan sekali pada tahun berjalan. Dengan kata lain, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada proses pendaftaran pada proses evaluasi di tahun berjalan.(cseh)
