Waspada
Waspada » Puluhan Unit Mobil Dinas Belum Dikembalikan Mantan Pejabat Aceh Utara
Aceh

Puluhan Unit Mobil Dinas Belum Dikembalikan Mantan Pejabat Aceh Utara

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Utara, Abdul Aziz. Waspada/Ist
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Utara, Abdul Aziz. Waspada/Ist

ACEH UTARA (Waspada) : Jauh hari sebelumnya seluruh mantan pejabat di Kabupaten Aceh Utara telah diminta untuk segera mengembalikan kendaraan dinas yang mereka gunakan saat menjadi pejabat di Aceh Utara.

Namun perintah tersebut tidak pernah diindahkan dan sekarang ini peringatan yang sama kembali disampaikan. Jika tidak diindahkan juga, maka seluruh mobil dinas yang digunakan oleh mantan pejabat akan ditarik paksa dengan mengerahkan Satpol PP.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Utara, Abdul Aziz ,  Rabu (12/2) siang kepada Waspada. “Ini perintah bapak bupati yang harus segera saya jalankan. Hendaknya peringatan ini dapat dimengerti oleh seluruh mantan pejabat yang masih menguasai kendaraan dinas.

Kalau masih tidak mau mengerti, maka dengan terpaksa pihaknya mengerahkan Satpol PP untuk menarik paksa asset daerah tersebut,” kata Sekda Aceh Utara itu.

Pengembalian kendaraan dinas menjadi penting bagi Pemkab Aceh Utara untuk melakukan pendataan asset-aset terutama kendaraan roda empat dan roda dua. Ada puluhan kendaraan dinas jenis roda dua dan empat yang digunakan oleh mantan pejabat. Bahkan juga digunakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Dan mereka hingga saat ini masih mempergunakan kendaraan dinas.

“Ini berdampak pada biaya operasional dan menjadi beban bagi Pemda Aceh Utara. Biaya operasional itu bisa dalam bentuk perbaikan kerusakan dan biaya BBM. Dan itu menjaid beban bagi negara. Karena itu, bapak bupati meminta kepada Sekda untuk segera ditertibkan,” sebut Abdul Aziz.

Pada kesempatan itu, Abdul Aziz juga menyebutkan, puluhan unit kendaraan dinas tersebut baik roda dua maupun roda empat sangat dibutuhkan oleh Pemda Aceh Utara. Mengingat cukup banyak dinas-dinas memiliki kendaraan yang sudah tidak layak pakai. Seharusnya dinas-dinas itu memiliki kendaraan yang prima untuk digunakan sebagai alat transportasi dalam berbagai kegiatan daerah.

“Selama ini banyak kendala dalam pelaksanaan kegiatan disebabkan tidak memiliki kendaraan dengan kondisi baik. Makanya bapak bupati meminta saya untuk segera melakukan pendataan. Mudah-mudahan seruan ini direspon dengan baik oleh mantan pejabat dan pejabat yang tidak berwenang.

Bapak bupati juga meminta saya untuk melaksanakan apel besar terkait kendaraan tersebut untuk diketahui siapa pemiliknya,” kata Abdul Aziz sesuai perintah bupati.

Apel kendaraan kata Abdul Aziz segera dilakukan pihaknya demi ketertiban asset kendaraan di Aceh Utara. “Mantan pejabat dan pejabat yang tidak berwenang menggunakan kendaraan dinas telah menyalahi aturan perundang-undangan. Setiap tahun ini telah menjadi temuan BPK.

Kalau temuan ini tidak ditindaklanuti, maka merugikan daerah terutama Aceh Utara akan terkendala dalam merai WTP. Kalau ini terjadi maka beban daerah sangat berat,” katanya.

Kepada masing-masing Kepala SKPK untuk segera melakukan pendataan kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat. Kemudian dilaporkan segera kepada Sekda Aceh Utara. “Ini sangat berkaitan dengan moral karena memang mereka sudah tidak berhak menggunakannya. Karena mereka telah melanggar peraturan maka kita bisa tarik paksa kendaraan-kendaraan tersebut. Saya piker jangan sampai itu terjadi karena akan memalukan diri mantan penjabat dan pejabat tidak berwenang,” katanya.

Ditanya sudah berapa kali peringatan pengembalian mobil dinas bagi mantan pejabat dan pejabat tidak berwenang, Abdul Aziz mengatakan sudah berulang kali dan belum pernah direspon. “Ini peringatan terakhir,” katanya. (b18)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2