PT PGE Diminta Tidak Zalim - Waspada

PT PGE Diminta Tidak Zalim

- Aceh
  • Bagikan

ACEH UTARA (Waspada): Direncanakan pada Februari 2022, PT Pema Global Energi akan melakukan perekrutan tenaga kerja dengan keahlian khusus di 29 posisi, guna menghidupkan perusahaan tersebut. Untuk itu, Ketua Komisi II, Ismed AJ Hasan dan Sekretaris, Sofyan di DPRK Aceh Utara meminta PT Pema Global Energi untuk tidak bersifat zalim.

“Dulu pada masa Exxon dan ExxonMobil beroperasi, pihak manajemen mereka telah menzalimi warga Aceh Utara dan Aceh pada umumnya, termasuk pada saat PHE berkuasa. Minim sekali putra dan putri Aceh Utara terutama anak-anak lingkungan yang diterima bekerja di perusahaan itu. Jadi, jangan sampai luka lama terulang lagi,” sebut Sekretaris Komisi II, Sofyan di DPRK Aceh Utara, Senin (15/11) pagi pada Rapat Kerja Komisi II DPRK Aceh Utara dengan PT. PGE di ruang paripurna.

Perekrutan tenaga kerja di 29 posisi oleh PT. PGE kata Ismed AJ Hasan, bekerjasama dengan Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL). Hal ini dinilai langkah yang cukup baik. Akan semakin baik, setiap proses perekrutan lebih dulu diberitahukan kepada Komisi II DPRK Aceh Utara yang menangani persoalan ketenagakerjaan, agar setiap proses yang dilalui nantinya mendapat pengawasan dari pihak DPPRK.

“Kalau kami tidak dilibatkan, maka kami tidak tahu harus menjawab apa jika ada pertanyaan masyarakat terkait persoalan perekrutan tenaga kerja, terutama masyarakat lingkungan. Contohnya pada perekrutan tahap awal sebanyak 30-an orang yang dilakukan secara senyap. Ini tidak boleh terjadi lagi. Setiap ada proses seleksi atau perekrutan tenaga kerja kami wajib tahu,” kata Ismed AJ Hasan.

Salah satu dari tiga tugas pokok DPR adalah melakukan pengawasan. “Bapak-bapak dari pihak manajemen PT. PGE tidak perlu takut. Kami hanya mengawasi saja. Bukan penyelidikan. Yang kami lakukan adalah tugas pokok kami sebagai anggota dewan. Untuk bisa duduk di sini di kursi ini, kami harus dipilih 6000 masyarakat. Tidak gampang. Makanya kami harus memperjuangkan hak-hak masyarakat kami, termasuk pada persoalan penerimaan tenaga kerja di PT PGE nantinya.”

Mengapa setiap penerimaan tenaga kerja wajib harus diketahui oleh Komisi II DPRK Aceh Utara, karena salah satu bidang yang ada di komisi II adalah persoalan ketenagakerjaan. Jika informasi lebih dulu didapatkan dari pihak yang bersangkutan terkait penerimaan tenaga kerja, maka penyampaian kepada masyarakat tidak salah informasi sehingga tidak menimbulkan persoalan di tengan masyarakat.

“Tapi kalau kami lebih dulu menerima informasi dari masyarakat maka akan terjadi simpang siur. Yang kami dengar satu hal, bisa-bisa yang kami sampaikan kepada yang bersangkutan tiga hal. Namun jika kami ketahui dari pihak PT PGE langsung tentang tiga hal, maka yang kami sampaikan kepada masyarakat 1,2 dan 3 hal,” urai Ismed.

Sofyan pada kesempatan itu sempat menyampaikan kilas balik persoalan ketidakadilan yang dilakukan oleh manajemen beberapa perusahaan sebelumnya di ladang gas yang sama. Ketika itu, jumlah tenaga kerja yang berasal dari sangat minim hingga menimbulkan luka yang menganga di hati masyarakat Aceh. “Kami ingatkan sekali lagi, jangan sampai hal itu terulang lagi dari pihak manajemen PT PGE,” katanya.

Kunjungan pihak manajemen PT PGE ke DPRK Aceh Utara, kata Ismed merupakan kunjungan balasan setelah pihaknya berkunjung ke PT PGE pada 2 November 2021. Waktu itu, sebut Ismed, pihaknya menerima informasi dari masyarakat ada rekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh PGE, maka langsung Komisi II DPRK Aceh Utara meminta waktu untuk berkunjung ke sana.

“Waktu kita berkunjung ke sana, sama seperti apa yang kita pertanyakan apda hari ini di ruang paripurna ini. Proses perekrutan sudah jelas dilakukan pada Februari 2022 nanti, dan prosesnya bekerjasama dengan PNL. Kami perlu dilibatkan dalam setiap proses karena hanya menginginkan transparansi perekrutan tenaga kerja itu ada. Harus terang benderang, jangn eperti yang telah dilakukan antara Juni-Juli 2021 yang jumlahnya 30-an orang. Siapa mereka di posisi mana saja, kami tidak tahu. Kondisi ini membuat masyarakat lingkungan ribut,” katanya.

Terakhir, kata Ismed, pihaknya baru mengetahui bahwa 30-an orang yang diekrut pada tahap awal adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan sebelumnya. Dan Ismed mengaku telah mengetahui pada proses perekrutan saat itu, julah masyarakat lingkungan yang diiterima tidak lebih dari 3 orang itupun kadang tidak bisa diceritakan lebih jauh di media ini.

“Alasan perekrutan tahap awal karena dadakan. Yang perlu diketahui oleh pihak Manajemen PT PGE, walaupun kebutuhan mendadak tetap tidak boleh dilakukan dengan serta merta. Jika tidak akan muncul protes dari masyarakat,” imbuhnya.

Agar proses rekrutmen tenaga kerja pada Februari 2022 nanti berjalan transparan, maka Ismed AJ Hasan meminta pihak Humas PT PGE untuk menyerahkan dokemen komposisi tenaga kerja yang dibutuhkan di 29 posisi tersebut. Paling lambat dokumen itu sudah harus diterima oleh Komisi II DPRK Aceh Utara pada Senin mendatang.

Setelah mendengar pembahasan dari dua pihak, Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, mendukung setiap langkah yang diambil oleh Komisi II. Hal ini menjadi penting karena dalam persoalan perekrutan tenaga kerja harus terjadi tranpsransi. Arafat juga meminta pihak Manajemen PT PGE untuk melibatkan pihaknya di dalam setiap proses tersebut.

“Terimakasih kami ucapkan kepada pihak Manajemen PT PGE yang sudah bersedia hadir ke Gedung DPRK Aceh Utara untuk duduk membahas persoalan perekrutan tenaga kerja pada Februari 2022. Saya perlu juga menjelaskan antara perekrutan dan selsi itu berbeda makna. Kalau seleksi itu ada terjadi pengurangan tenaga kerja, tapi kalau perekrutan adalah penambahan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Karena itu membutuhkan komunikasi yang baik agar terjadi kelancaran dalam setiap tahapan,” kata Ketua DPRK Aceh Utara itu.

Humas PT PGE, Jailani pada kesempatan itu menyahuti keinginan Komisi II DPRK Aceh Utara untuk bekerjasama dalam setiap proses perekrutan tenaga kerja nantinya. “Kami mohon dukungan dari bapak-bapak anggota dewan. Bantu kami agar pekerjaaan ini lancar kita laksanakan. Sekali lagi kami mohon bantuannya,” pinta Jailani.

Mendengar permintaan itu dari Jailani, Sekretaris Komisi II DPRK Aceh Utara, Sofyan menyela. “Masalah dukungan dari awal kita dukung malah 100 persen. Kami mendukung jika semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dan jelas. Pak Jailani jangan meragukan dukungan dari kami, tapi mohon transparan dalam penerimaan tenaga kerja nantinya.”

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Aceh Utara, Nyak Tiari melalui Kabid Ketenagakerjaan, Endang dihadapan dewan terhormat menyampaikan, untuk tidak terjadi hal yang menyimpang dalam proses perekrutan tenaga kerja di Februari 2022 nantinya, pihaknya dengan PT PGE telah sepakat, bahwa mereka akan mengutamakan anak-anak dengan ijazah yang bertempat lahir di Aceh Utara dan Aceh pada umumnya.

“Kita tidak berpatokan pada alamat di KTP karena bisa saja KTP itu bisa dibuat sesuai kebutuhan. Untuk perekrutan tenaga kerja di Februari nanti memang dilakukan untuk tenaga keahlian tertentu yang sudah berpengalaman untuk menghidupkan perusahaan, tapi pada Maret 2022 nanti, PT PGE akan kembali merekut tenaga kerja untuk anak-anak lulusan kuliah,” demikian Endang.(b07)

  • Bagikan