Polisi Bubarkan Aksi Bangun Tenda Di Tengah Jalan

  • Bagikan
Barisan Front Batee VIII Menggugat gelar konferensi pers, Jumat (19/11), di Kota Lhokseumawe memprotes polisi yang membubarkan aksi mereka membangun tenda di tengah jalan dan menghadang keluar masuknya truk CPO dil lokasi PT. Satya Agung Kab. Aceh Utara. Zainuddin. Abdullah
Barisan Front Batee VIII Menggugat gelar konferensi pers, Jumat (19/11), di Kota Lhokseumawe memprotes polisi yang membubarkan aksi mereka membangun tenda di tengah jalan dan menghadang keluar masuknya truk CPO dil lokasi PT. Satya Agung Kab. Aceh Utara. Zainuddin. Abdullah

LHOKSEUMAWE (Waspada): Jajaran Polres Lhokseumawe terpaksa membubarkan aksi barisan Front Batee VIII yang membangun tenda di tengah jalan dan menghadang keluar masuknya truk CPO di lokasi PT. Satya Agung Kab. Aceh Utara.

Pembubaran aksi yang melanggar hukum itu terjadi pada Selasa (16/11) lalu, dilakukan pihak polisi dengan cara sangat humanis yakni diawali dengan peringatan secara lisan. Namun karena tidak mengindahkan peringatan, dan masih juga membangun tenda serta menghadang truk CPO, akhirnya polisi terpaksa membubarkan aksi yang sudah menjurus pada pelanggaran hukum.

Hal itu diungkapkan Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, Jumat (19/11), yang dikonfirmasi via telepon selulernya terkait pembubaran aksi Front Batee VIII. “Hari pertama kita sangat sabar, walaupun mereka buat tenda di tengah jalan. Pada hari kedua masih buat tenda di tengah jalan dan menahan tangki CPO tidak boleh keluar masuk pabrik. Ini sudah melanggar hukum. Sampai akhirnya kita harus bubarkan mereka dengan humanis. saya fasilitasi ke semua stakeholder untuk kasus ini diselesaikan cepat,” ujarnya.

Kapolres meminta semua pihak dapat menahan diri dari aksi yang melanggar hukum. Apalagi persoalan sengketa itu juga sedang dalam proses mencari titik terang penyelesaian masalah. Kapolres juga menegaskan, apabila peringatan ini diabaikan juga, maka polisi tetap akan menindak tegas terhadap aksi yang melanggar hukum. “Kita sudah sangat sabar, tolong saling menahan diri karena semua sudah diproses. Kalau melanggar hukum tetap akan kita tindak,” tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) FPRBM, Nanda Riski dalam konferensi pers di Setber Jurnalis Pase Lhokseumawe, Jumat (19/11), sekira pukul 11.00 WIB mengatakan, pihak kepolisian tidak melakukan fungsinya seperti amanat UU Nomor 2 Tahun 2002, lantaran menilai buruk terkait pembubaran paksa yang dilakukan anggota Polres Lhokseumawe, Selasa (16/11) kepada mahasiswa dan masyarakat yang melakukan blokade untuk memperjuangkan hak atas tanah yang telah diserobot PT Satya Agung.

Riski mengaku, merasa mendapatkan perlakuan intimidasi dengan cara merobohkan, mematahkan dan merobek tenda dan baju salah satu dari mahasiswa. “Bahkan teman saya juga diintimidasi secara telepon orang tidak kenal dengan ancaman-ancaman bahaya,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakannya, mereka berjuang mempertahankan tanah yang telah di serobot oleh PT. Satya Agung, sehingga Front Bate VIII Menggugat (FPRBM) meminta BPN Aceh untuk segera mengukur dan menetapkan batas wilayah HGU PT. Satya Agung dengan tanah di Desa Kilometer VIII, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara. Kemudian meminta pejabat terkait untuk mencabut izin HGU PT. Satya Agung. (b09)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *